Penyadapan pemimpin bukan satu jenis perkara
Penyadapan terhadap pemimpin adalah pemantauan komunikasi pejabat atau kepala negara melalui intersepsi, baik dengan dasar hukum maupun secara ilegal, yang perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses penyelidikannya. Isu Prabowo disadap kembali menyita perhatian setelah Bareskrim pada 3 November 2026 mengumumkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum selama 2025–2026. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Status tersangka menandai perkara hukum yang sedang diproses, bukan putusan bersalah. Pembedaan ini penting: menyebut semua presiden korban penyadapan seolah mengalami kasus dengan bukti setara akan mengaburkan fakta. Ada rekaman yang bocor, ada laporan pemantauan intelijen yang terungkap, dan ada pula kekhawatiran atau dugaan yang belum dikonfirmasi.
Dari rekaman Habibie hingga pemantauan SBY
Kasus Habibie pada 1999 menonjol karena rekaman percakapannya dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib dipublikasikan. Percakapan yang berlangsung pada November 1998 itu membahas pemeriksaan kekayaan Soeharto; setelah rekaman ramai diberitakan, Ghalib membantah pernah melakukan percakapan tersebut, sementara Habibie memerintahkan kepolisian mencari pelaku penyadapan. Ini adalah kebocoran rekaman yang nyata, meski sumber yang tersedia tidak memastikan siapa penyadapnya. Perkara SBY lebih tegas terungkap lewat dokumen rahasia yang dipublikasikan pada 2013: intelijen Australia dilaporkan memantau komunikasinya selama 15 hari pada Agustus 2009, termasuk komunikasi Ani Yudhoyono, Boediono, dan Jusuf Kalla. Dampaknya meluas ke hubungan bilateral; SBY menarik sementara duta besar dan menangguhkan sejumlah kerja sama, sebelum hubungan mulai membaik pada 2014. Kedua episode ini menunjukkan bahwa penyadapan presiden bukan sekadar pelanggaran privasi, tetapi juga persoalan kepercayaan politik.
Dugaan yang belum terkonfirmasi tetap perlu batas
Nama pemimpin lain juga muncul, tetapi tingkat kepastian kasusnya berbeda. Pada 2014, Tjahjo Kumolo menyebut dugaan penemuan tiga alat penyadap di rumah dinas Jokowi ketika ia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Identitas pelaku dan kebenaran dugaan itu tidak dipastikan. Megawati pada 2024 menyampaikan kekhawatiran komunikasi pribadinya disadap dan mengatakan ia membatasi penggunaan telepon sendiri; sumber yang tersedia menyebut belum ada bukti atau hasil penyelidikan resmi yang menguatkan dugaan tersebut. Karena itu, keduanya tidak setara dengan pemantauan SBY yang terungkap melalui dokumen atau rekaman Habibie yang beredar. Ketelitian ini bukan pembelaan bagi aparat atau pengawasan rahasia. Justru, pelabelan yang akurat mencegah klaim tanpa bukti berubah menjadi fakta publik, sekaligus menjaga agar dugaan yang serius tetap diperiksa secara terbuka.
Risikonya tidak berhenti pada ruang kekuasaan. Dalam skandal Pegasus, investigasi media internasional mengungkap penggunaan perangkat untuk meretas ponsel ribuan target di puluhan negara; operator dapat mengakses pesan, panggilan, lokasi GPS, serta mikrofon dan kamera. Kebocoran dokumen Edward Snowden juga mengungkap program pengawasan massal yang mengumpulkan data telepon, surel, dan aktivitas internet jutaan warga sipil secara global. Pengalaman Watergate di Amerika Serikat—ketika lima orang tertangkap memasang alat sadap di markas Partai Demokrat dan penyalahgunaan wewenang untuk menutupi perkara itu berujung pada pengunduran diri Richard Nixon pada 1974—menegaskan bahwa pengawasan ilegal dapat merusak legitimasi pemerintahan. Teknologi dan sasaran berbeda, tetapi ukuran akuntabilitasnya sama: siapa yang memberi kewenangan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang dimintai pertanggungjawaban.
Transparansi adalah ujian berikutnya
Kasus penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Prabowo kini memerlukan proses hukum transparan: bukti harus diuji, motif diungkap, dan pihak yang bertanggung jawab ditetapkan sesuai hukum. Penetapan tersangka merupakan perkembangan penting, tetapi belum menjadi jawaban akhir. Publik juga perlu mengetahui apakah tindakan itu benar terjadi, bagaimana akses komunikasi diperoleh, dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan. Sejarah Habibie, SBY, Jokowi, dan Megawati memperlihatkan spektrum yang berbeda—dari rekaman bocor dan pemantauan yang terungkap sampai dugaan yang belum terverifikasi. Menyatukan semuanya dalam satu kategori justru melemahkan tuntutan pertanggungjawaban. Kesimpulannya, isu penyadapan presiden layak memicu pemeriksaan serius, bukan vonis prematur. Perlindungan komunikasi kepala negara dan warga hanya dapat dipercaya jika pengawasan aparat memiliki batas hukum yang jelas dan pelanggarannya ditindak tanpa pandang jabatan.
