Proyek berjalan, kepercayaan warga tertinggal
Pabrik sepatu Madiun di Desa Bagi adalah proyek pembangunan di lahan hampir lima hektare yang telah berjalan sekitar empat bulan, tetapi belum mengantongi izin dan belum disosialisasikan kepada warga sekitar. Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi: ketika kegiatan berlangsung tanpa penjelasan awal, warga menanggung dampaknya tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana keluhan mereka akan ditangani. Pada Minggu (25/10) pagi, puluhan warga memblokade akses menuju lokasi proyek. Aksi itu patut dibaca sebagai tanda bahwa komunikasi perusahaan telah tertinggal jauh dari pekerjaan fisik. Investasi mungkin membawa peluang, tetapi dukungan masyarakat tidak bisa dianggap otomatis. Dalam kasus ini, keterbukaan sejak awal semestinya menjadi bagian dari pelaksanaan proyek, bukan tanggapan yang baru muncul setelah akses ditutup.
Dampak di sekitar proyek perlu diperiksa
Protes warga pabrik bukan hanya soal minimnya informasi. Warga mengeluhkan debu dari pengurukan tanah dan getaran saat pemasangan tiang pancang; getaran itu diduga menyebabkan keretakan di sejumlah rumah. Dugaan kerusakan tersebut belum dipastikan, sehingga pemeriksaan lapangan diperlukan sebelum kesimpulan atau janji kompensasi dibuat. Namun, ketidakpastian bukan alasan untuk menunda respons. Warga berhak mengetahui cara keluhan dicatat, siapa yang menilai kondisi rumah, dan bagaimana hasil pemeriksaan akan disampaikan. Salah satu warga, Dika Kusuma, mengatakan masyarakat telah menunggu komunikasi perusahaan selama berbulan-bulan dan belum memperoleh kejelasan soal dampak maupun kompensasi. Mengabaikan keluhan sampai warga bertindak hanya memperbesar jarak antara proyek dan lingkungan yang terdampak.
Izin dan dialog harus berjalan bersama
Status izin pabrik sepatu membuat persoalan ini semakin mendesak. Sumber menyebut proyek telah berjalan empat bulan tanpa mengantongi izin. Penataan perizinan dan penyelesaian keluhan warga harus ditangani sebagai dua kewajiban yang sama pentingnya, bukan dipertukarkan: dialog tidak menghapus kebutuhan memastikan izin, dan pemenuhan izin tidak otomatis menjawab dampak yang dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Madiun telah merespons. Sekda Sigit Budiarto meminta investor segera duduk bersama warga untuk membahas keluhan mereka. Pemkab juga akan mendorong DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah terkait memfasilitasi pertemuan, sosialisasi, komunikasi, atau forum konsultasi publik. Langkah itu perlu menghasilkan pembahasan yang terbuka, termasuk pencatatan keluhan dan tindak lanjut yang bisa dipantau.
Dialog harus menghasilkan tindak lanjut
Dialog investor warga tak boleh berhenti pada pertemuan formal atau pernyataan bahwa komunikasi telah dilakukan. Investor perlu mendengar langsung keluhan, menjelaskan kegiatan proyek, dan menyepakati langkah pemeriksaan atas dugaan kerusakan rumah serta gangguan debu. Warga juga menyampaikan bahwa mereka tidak serta-merta menolak investasi; yang mereka minta adalah kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan, dampak pembangunan, dan kemungkinan kompensasi atau dukungan melalui program tanggung jawab sosial. Pemerintah daerah sebaiknya memastikan hasil pertemuan dan tindak lanjutnya dapat dipahami warga, sementara proses perizinan ditangani secara jelas. Penutupan akses menunjukkan bahwa ruang komunikasi yang semestinya hadir sejak awal belum bekerja. Kesimpulannya, proyek hanya dapat memperoleh kepercayaan jika investor segera berdialog, keluhan diperiksa, dan urusan izin dibereskan secara transparan.
