Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pengawasan MBG Diperketat: Peran SPPG dan Mitra

Pengawasan MBG Diperketat: Peran SPPG dan Mitra
Minat|Pengetahuan Parenting

Pengawasan harus hadir di setiap tahap

Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian pemeriksaan atas kepatuhan aturan, keamanan pangan, mutu hidangan, dan ketepatan penerima manfaat sejak persiapan dapur hingga makanan dibagikan. Karena program ini menyentuh kesehatan anak dan kelompok rentan, pengawasan yang hanya mengandalkan laporan administratif tidak cukup; pemerintah dan pelaksana perlu memeriksa praktik di lapangan. Di Blora, pemerintah kabupaten menggelar sosialisasi regulasi terbaru pada 10 Maret 2026 untuk menyamakan pemahaman pelaksana dan meningkatkan kualitas program. Wakil Bupati Sri Setyorini juga menyoroti aduan warga tentang kelayakan sajian, meski kebersihan dan higienitas dinilai membaik. Pesannya tepat: kepatuhan pada aturan harus tampak pada makanan yang benar-benar diterima masyarakat, bukan berhenti pada dokumen atau rapat.

Regulasi program MBG yang dibahas mencakup Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang tim koordinasi, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 78 Tahun 2025 mengenai pelaksana harian dan sekretariat tim. Perpres 115 Tahun 2025 menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan MBG. Program ini menyasar peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Karena cakupannya luas, pemahaman aturan perlu diterjemahkan menjadi standar kerja yang konsisten di setiap SPPG.

Pengawasan MBG Diperketat: Peran SPPG dan Mitra

Pengecekan lapangan menguji kepatuhan

Pada 9 November 2026, Plh Sekretaris Daerah Seruyan, dr Bahrun Abbas, melakukan monitoring dan evaluasi di SPPG Seruyan Hilir untuk memeriksa kualitas makanan, keamanan pangan, dan kesesuaian dengan SOP. Pemeriksaan langsung penting karena risiko tidak selalu terlihat dalam laporan. Bahrun berharap dapat melakukan inspeksi saat dapur beroperasi, sehingga bahan yang diterima, proses pengolahan, dan penyajian bisa diamati. Namun, dapur sedang tidak beroperasi karena petugas gizi telah mengundurkan diri. Pemerintah tetap meninjau lokasi dan memberikan catatan evaluasi. Kondisi tersebut memperlihatkan batas pemeriksaan yang dijadwalkan: tanpa aktivitas dapur, sebagian proses kritis tak bisa diuji. Karena itu, monitoring rutin perlu disertai kunjungan pada waktu operasional. Pemerintah daerah juga berharap dapur yang sudah selesai dibangun dapat mulai beroperasi pada 2027 agar layanan menjangkau lebih banyak siswa. Perluasan cakupan sebaiknya berjalan seiring kesiapan petugas dan pengawasan, bukan mendahuluinya.

Bahrun menyatakan pemerintah daerah ingin mencegah terulangnya persoalan keamanan pangan dan berharap evaluasi dilakukan secara rutin. Arah ini layak menjadi tolok ukur: pengawasan bukan kegiatan seremonial, melainkan cara menemukan kekurangan sebelum berdampak pada penerima manfaat. Catatan dari kunjungan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan yang jelas, terutama ketika masalah operasional seperti kekosongan petugas membuat layanan berhenti.

SPPG dan mitra perlu menutup celah data serta sanitasi

Rapat koordinasi Satgas MBG Bolaang Mongondow Selatan pada 12 November 2026 menyoroti ketidaksesuaian jumlah penerima manfaat antara kondisi lapangan dan data aplikasi, serta standar kebersihan dapur. Ketidakakuratan data bukan soal administrasi belaka: pengembalian data penerima manfaat berdampak pada berkurangnya jumlah relawan. Korwil SPPG diminta segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk mencari solusi, termasuk memvalidasi data B3 dan mencocokkan data siswa dengan Data Pokok Pendidikan. Di sisi operasional, seluruh SPPG diminta meningkatkan sanitasi dan menjaga kebersihan dapur. Kepala SPPG bersama petugas gizi juga harus mengawasi pemeriksaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah. Mitra pelaksana tak bisa menempatkan pengawasan sebagai urusan satu pihak: Satgas, SPPG, mitra, kecamatan, dan desa perlu berbagi informasi serta menindaklanjuti temuan.

Rangkaian langkah di Blora, Seruyan, dan Bolsel menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan tiga hal sekaligus: aturan yang dipahami, pemeriksaan yang menyentuh proses nyata, dan data penerima yang terverifikasi. Sosialisasi memberi landasan, tetapi pelaksanaan harian oleh SPPG dan mitra menentukan keamanan serta kelayakan makanan. Kesimpulannya, pemerintah daerah perlu menjaga pemantauan rutin dan memastikan setiap temuan berujung pada koreksi. Dengan begitu, MBG dapat melayani penerima secara tepat dan aman, bukan sekadar memenuhi target distribusi.

Pengawasan MBG Diperketat: Peran SPPG dan Mitra

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!