Samudera Pasai 800 Tahun: Bukan Sekadar Pesta, Tapi Pernyataan Identitas
Milad Samudera Pasai 800 tahun adalah rangkaian perayaan di Aceh Utara yang memadukan seremoni pemerintahan, seni tradisi, kegiatan keagamaan, ekspo pembangunan, dan hiburan rakyat untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif atas kejayaan kerajaan maritim Islam pertama di kawasan itu, sekaligus menegaskan ulang identitas budaya dan nilai-nilai lokal sebagai dasar pembangunan masa depan daerah. Perayaan ini jelas bukan ritual seremonial yang hampa, melainkan pernyataan politik kebudayaan: Aceh Utara menolak melupakan dirinya. Malam pembukaan HUT Samudera Pasai ke-800 digelar di Landing, pelataran Kantor Bupati Aceh Utara, pada Senin malam 7 September 2026, dikemas dalam Piasan Pase 2026 yang dijadwalkan berlangsung sepekan, 7–13 September 2026. Di tengah gempuran budaya global dan logika pembangunan yang kerap mengabaikan sejarah, keputusan menjadikan usia delapan abad sebagai momentum refleksi adalah langkah berani sekaligus perlu. Daerah yang pernah menjadi pusat warisan maritim Aceh tidak ingin identitas maritim itu tinggal nama.
Rapai Pase, Seurune Kale, dan Defile Adat: Ketika Panggung Menjadi Ruang Ingatan
Dentuman Rapai Pase dan lantunan Seurune Kale menjadi penanda dimulainya peringatan 800 tahun Aceh Utara/Samudera Pasai, memadukan seremoni resmi dengan kekayaan adat dan budaya tradisional Aceh di hadapan pejabat, tokoh agama, tokoh adat, dan ribuan warga. Pilihan membuka Milad dengan bunyi-bunyian tradisi bukan sekadar romantisme; itu adalah cara menyatakan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari suara sendiri, bukan dari suara yang diimpor. Pertunjukan kolosal Rapai Pase, penampilan seni tradisional Seurune Kalee, serta defile adat dari berbagai wilayah Aceh Utara mengubah pelataran Kantor Bupati menjadi ruang ingatan kolektif. Di sini, kostum adat, syal Agam/Inong, dan prosesi penyambutan tamu kehormatan bukan dekorasi, melainkan simbol hubungan hierarkis antara negara dan adat. Seluruh rangkaian pembukaan—dari pembacaan Al-Qur’an, shalawat, doa bersama hingga lagu Indonesia Raya dan Hymne Aceh—menegaskan bahwa identitas lokal, nasional, dan keislaman bisa hidup serentak tanpa saling meniadakan.
Tajaga Adat, Tapeukong Syariat: Pesan Bupati untuk Generasi Pembaca Zaman
Tema besar perayaan, “Tajaga Adat, Tapeukong Syariat”, bukan slogan kosong. Ia diterjemahkan langsung dalam pidato Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayah Wa), yang menegaskan bahwa keutuhan warisan leluhur adalah pondasi pembangunan masa depan daerah. Di tengah hiruk pikuk perayaan, ia mengingatkan: hidup kita ibarat seutas tali yang saling menyambung; apa yang diterima dari indatu (leluhur) harus diteruskan kepada anak cucu seperti benang yang membentuk kain dan gelang yang membentuk rantai. Pandangan ini penting karena memutus rantai warisan sejarah justru akan memutus kemampuan suatu wilayah untuk membaca zaman. Bupati menggarisbawahi bahwa Samudera Pasai pernah menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan syiar Islam, dan kejayaan itu tidak boleh berhenti sebagai cerita heroik masa lalu. Pesan tajamnya: suatu daerah tidak menjadi besar hanya karena umurnya tua, tetapi karena manusia di dalamnya sanggup membaca perubahan zaman dan terlibat aktif di dalamnya. Milad Samudera Pasai 800 tahun, dengan demikian, adalah ajakan politik: generasi muda Aceh Utara dilarang jadi penonton.
Mengaitkan Sejarah dengan Luka Banjir dan Agenda Membangun Ulang
Perayaan Aceh Utara ini sengaja tidak memisahkan sejarah dari kenyataan pahit warga yang baru dilanda banjir di sejumlah kawasan. Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat menjadikan pengalaman menghadapi banjir sebagai bagian dari proses memperkuat ketahanan dan membangun kembali daerah, bukan sebagai alasan untuk terjebak dalam rasa kalah. Sikap ini menempatkan Milad Samudera Pasai bukan sebagai pelarian dari masalah, melainkan bingkai untuk membaca bencana: jika leluhur mampu bertahan dan membangun pusat perdagangan maritim yang disegani, generasi kini tidak boleh menyerah pada air yang naik sepinggang. Berbagai kegiatan—dari keagamaan, seni dan budaya, adat, kuliner, ekonomi kreatif, hingga pameran pembangunan—disusun untuk memadukan sejarah Samudera Pasai dengan kehidupan masyarakat Aceh Utara saat ini. Tausiah ulama muda Tgk. Habibi An-Nawawi yang dihadiri ribuan warga memperkuat dimensi keislaman, persatuan, dan silaturahmi, menunjukkan bahwa peringatan ini sekaligus ruang konsolidasi sosial setelah bencana. Di sini nampak jelas ambisi Aceh Utara: membangun ulang bukan dengan melupakan masa lalu, tetapi dengan menambatkan harapan pada warisan maritim dan spiritual yang telah terbukti tangguh.
Qanun Hari Jadi dan Tanggung Jawab Menjaga Warisan Maritim Aceh
Pentingnya Milad Samudera Pasai 800 tahun juga tampak dari dasar hukumnya. Bupati menjelaskan bahwa penetapan peringatan ini merujuk pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara yang jatuh setiap 7 September, sebagai penanda identitas bumi Samudera Pasai agar nilai sejarahnya tidak hilang tergerus zaman. Qanun ini bukan formalitas administratif; ia adalah deklarasi bahwa Aceh Utara memilih menjadikan masa lalu maritimnya sebagai kompas masa depan. Dengan pembukaan resmi oleh bupati, kehadiran unsur Forkopimda, DPRK, OPD, tokoh adat, pimimpin dayah, serta expo pembangunan dan kuliner tradisional seperti Kuah Pliek U, Ikan Bandeng, dan kue Bhoi, perayaan ini memaksa pemerintah daerah untuk menyeimbangkan agenda ekonomi dengan pelestarian budaya dan syariat. Ketika kartu ATM edisi khusus “Aceh Utara Bangkit” diluncurkan sebagai simbol kebangkitan ekonomi, pesan yang tersirat jelas: warisan maritim Aceh dan identitas budaya tradisional Aceh bukan penghambat pembangunan, melainkan modal yang harus dirawat. Mengabaikan warisan itu berarti menolak akar yang memberi arah.
