Sekolah Rakyat: Bukan Sekadar Sekolah Gratis, Tapi Pintu Keluar dari Kemiskinan
Sekolah Rakyat program adalah inisiatif pendidikan berasrama gratis yang dirancang pemerintah untuk memberi akses pendidikan anak kurang mampu dari keluarga prasejahtera, dengan menyediakan lingkungan belajar, pengasuhan, dan pembinaan karakter agar mereka dapat melanjutkan sekolah tanpa terbebani biaya dan risiko putus sekolah akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Setelah hampir satu tahun berjalan, program Sekolah Rakyat terbukti lebih dari sekadar bantuan pendidikan keluarga tidak mampu; ia mulai memutus rantai kemiskinan yang selama ini terasa mustahil disentuh kebijakan. Pemerintah secara terang menyebut program ini sebagai intervensi pemutusan rantai kemiskinan, dan itu penting: pendidikan ditempatkan bukan sebagai bonus, melainkan sebagai strategi inti keluar dari kemiskinan struktural. Di titik ini, Sekolah Rakyat pantas dibaca sebagai pernyataan politik: negara tidak lagi puas dengan beasiswa tambal-sulam, tetapi memilih menanggung penuh kehidupan belajar anak-anak termiskin.
Namun, keberanian konsep harus diikuti keberanian eksekusi jangka panjang. Tanpa komitmen lintas periode dan lintas lembaga, Sekolah Rakyat berisiko berhenti sebagai proyek satu musim—menghasilkan kisah haru, tapi gagal mengubah statistik kemiskinan antargenerasi.
Dari Rumah 2x3 Meter ke Asrama: Wajah Nyata Akses Pendidikan Anak Kurang Mampu
Dampak Sekolah Rakyat paling terasa ketika kita menurunkannya pada kisah keluarga seperti Rustini di Banjarnegara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan dan bertemu Rustini, seorang ibu tunggal penyandang disabilitas dengan penghasilan rata-rata Rp50 ribu per hari untuk menghidupi tiga anak. Rumah mereka hanya berukuran 2x3 meter, berdinding asbes, berlantai tanah berlapis karpet, beratap seng, tanpa listrik dan tanpa MCK, dihuni empat orang.
Anak sulung Rustini, Rizky (17), tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional—lapisan termiskin dalam data sosial ekonomi nasional. Tekanan ekonomi memaksanya putus sekolah sebelum menuntaskan SMP, meski keinginan belajarnya tidak pernah padam. Di sinilah Sekolah Rakyat program menjadi garis pemisah: tanpa asrama dan pembiayaan penuh, akses pendidikan anak kurang mampu seperti Rizky nyaris mustahil pulih. Ia menyatakan ingin kembali menuntut ilmu dan bercita-cita memiliki bengkel otomotif sendiri setelah lulus Sekolah Rakyat.
Kisah ini menunjukkan bahwa bagi keluarga seperti Rustini, Sekolah Rakyat bukan pilihan kedua setelah sekolah biasa; ia adalah satu-satunya pintu yang masih terbuka. Tanpa skema menyeluruh seperti ini, pemerataan pendidikan Indonesia akan berhenti di slogan, tidak pernah menyentuh rumah-rumah sempit di gang curam tanpa listrik.
Perubahan yang Terlihat: Disiplin, Percaya Diri, dan Senyum Orang Tua
Setahun berjalan, pertanyaan pentingnya: apakah Sekolah Rakyat hanya menyelamatkan angka partisipasi sekolah, atau juga mengubah kualitas hidup anak? Kunjungan Mensos ke Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya memberi jawaban awal. Ia menyebut setelah lebih dari 10 bulan, proses pembelajaran makin baik, anak-anak lebih disiplin, lebih percaya diri, semangat belajar meningkat, termasuk pertumbuhan dan kesehatan yang ikut membaik.
Perubahan ini terlihat jelas pada cerita Marsya Dwi Cahyani. Ibunya, Ita Fitriani, mengaku anaknya yang dulu pemalu dan tertutup kini berani tampil dan jauh lebih terbuka, sampai ia meneteskan air mata ketika menyampaikannya di hadapan Mensos. Di balik angka dan regulasi, inilah indikator yang sering diabaikan: rasa percaya diri anak miskin yang selama ini ditekan oleh kekurangan. Sekolah berasrama memberi ruang aman bagi mereka untuk tumbuh tanpa stigma dan beban harian mencari biaya.
Ketika orang tua tersenyum lega karena tidak lagi harus memilih antara biaya makan dan biaya sekolah, itu tanda bantuan pendidikan keluarga tidak mampu mulai menyentuh akar masalah. Pendidikan tidak lagi menjadi kemewahan, tetapi hak yang betul-betul bisa dinikmati.
Dukungan Politik: Dari Instruksi Presiden ke DPRD Daerah
Sekolah Rakyat tidak lahir di ruang hampa. Program ini berdiri di atas dukungan politik berlapis: Presiden disebut memberi perhatian penuh pada keluarga seperti Rustini, Kementerian Sosial mengawal implementasi di lapangan, sementara di daerah, DPRD ikut menguatkan dari sisi pengawasan dan dukungan kebijakan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan pendidikan adalah bagian penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan fasilitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu perlu didukung berkelanjutan.
Menurut Tomy, anak dari keluarga kurang mampu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sehingga keberadaan Sekolah Rakyat Kasongan di Kabupaten Katingan harus diperkuat agar anak prasejahtera tidak kehilangan kesempatan menempuh pendidikan. Ia juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur penyediaan sekolah berasrama gratis bagi anak-anak miskin sebagai perluasan intervensi pemerintah. Konsep berasrama dinilai memberi manfaat tambahan: pembinaan kedisiplinan dan karakter, bukan hanya akademik.
DPRD Kalteng berharap program pendidikan bagi anak prasejahtera dijalankan konsisten dan melibatkan pemerintah pusat serta daerah, agar pendidikan menjadi jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kemiskinan antargenerasi. Di sinilah kuncinya: pemerataan pendidikan Indonesia tidak cukup dengan satu kementerian berlari sendirian; ia butuh orkestrasi kebijakan dari pusat sampai daerah.
Sekolah Rakyat sebagai Solusi Konkret, Bukan Obat Mujarab Instan
Setahun pertama menunjukkan satu hal jelas: Sekolah Rakyat adalah solusi konkret untuk mewujudkan mimpi pendidikan anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, bukan sekadar wacana. Program ini telah membantu banyak orang tua tidak mampu menghidupkan kembali mimpi pendidikan anak yang sempat terhenti karena kendala ekonomi. Keberadaan Sekolah Rakyat Kasongan, misalnya, dinilai menjadi sarana agar anak prasejahtera tidak kehilangan kesempatan sekolah.
Namun, menyebut Sekolah Rakyat sebagai obat mujarab tunggal akan menyesatkan. Tantangan pemerataan pendidikan Indonesia jauh lebih luas: kualitas guru, akses wilayah terpencil, dan stigma sosial terhadap anak miskin. Program ini baru menyasar lapisan paling rentan; itu langkah awal yang penting, tetapi bukan garis akhir. Tanpa penguatan anggaran, pengawasan mutu, dan integrasi dengan program kesejahteraan lain, Sekolah Rakyat berisiko kewalahan menanggung harapan terlalu besar.
Kesimpulannya, setelah satu tahun, Sekolah Rakyat pantas dipertahankan dan diperluas, tetapi dengan satu syarat: negara harus berani menganggapnya sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek politis jangka pendek. Jika konsistensi terjaga, generasi seperti Rizky dan Marsya tidak hanya akan lulus sekolah; mereka berpeluang memutus kemiskinan di keluarganya untuk selamanya.
