Jangkauan Besar Belum Berarti Dampak Merata
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program layanan pangan yang menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat sekaligus menggunakan belanja pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Per 15 Oktober 2026, program ini menjangkau sekitar 57,8 juta penerima dan didukung 26.563 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data Badan Gizi Nasional per 9 Oktober mencatat 63.608 pemasok di 37 provinsi. Angka-angka ini mengesankan, tetapi belum membuktikan bahwa manfaat ekonomi lokal UMKM menyebar luas. Riset Indef, berdasarkan survei Agustus 2026 terhadap 1.800 UMKM formal dan informal, menemukan bahwa hanya 5% UMKM formal dan 1% UMKM informal bermitra atau sedang menjajaki kemitraan. Ketimpangan antara cakupan layanan dan peluang usaha inilah yang membuat keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari jumlah makanan atau dapur. Ukuran yang lebih penting ialah siapa yang memperoleh kontrak, dari mana bahan dibeli, dan apakah usaha setempat ikut tumbuh.
Angka Pemasok Besar, Akses Kemitraan Tetap Sempit
Sekilas, data pemasok menunjukkan UMKM sudah mengambil bagian: 52.689 dari 63.608 pemasok tercatat sebagai UMKM, atau 82,83%. Namun, angka itu tidak membatalkan temuan survei Indef. Jumlah pemasok terdaftar dan proporsi UMKM yang merasa bermitra atau menjajaki kemitraan mengukur hal berbeda; keduanya justru menunjukkan perlunya keterbukaan mengenai cakupan dan sebaran kontrak. Sebanyak 80% UMKM yang disurvei mengaku tidak melihat peluang usaha baru dari MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan, 22% melaporkan kegiatan usaha menurun, sementara hanya 5% merasakan peningkatan bisnis. Ini lebih dari soal promosi program. Jika pengadaan berulang hanya mengalir kepada pemasok tertentu, rantai pasok program MBG dapat tumbuh tanpa memperluas akses bagi pelaku kecil di sekitar dapur. Pemerintah perlu mengukur bukan hanya berapa banyak UMKM tercatat, tetapi juga berapa yang benar-benar mendapat pesanan dan memperoleh manfaat.
Peluang Kerja Ada, tetapi Manfaat Bisa Terkonsentrasi
MBG memang menghasilkan peluang nyata bagi sebagian warga. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyebut 1,3 juta orang miskin telah bekerja melalui ekosistem program ini, sementara 148.500 pelaku usaha baru masuk ke rantai pasoknya. Di satu dapur di Bontang Utara, Kalimantan Timur, sekitar 47 tenaga kerja setempat terserap untuk menyiapkan, memasak, mengemas, dan menyalurkan makanan. Contoh seperti ini memperlihatkan potensi program, bukan jaminan bahwa setiap daerah memperoleh hasil serupa. Riset Indef menilai manfaat belanja pemerintah terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu sehingga efek tetesan ke bawah masih minim. Dengan kata lain, bertambahnya pelaku usaha dalam rantai pasok tidak otomatis berarti peluang tersebar merata. Petani, peternak, pedagang, koperasi, BUMDes, dan UMKM perlu memiliki jalur masuk yang jelas agar belanja rutin SPPG menciptakan pasar lokal, bukan sekadar menambah daftar pemasok.
Perbaikan Anggaran Harus Menyentuh Cara Pengadaan
Skala belanja membuat mutu pelaksanaan tak boleh menjadi urusan sekunder. Hingga 15 Oktober 2026, realisasi anggaran MBG sejak Januari mencapai Rp157 triliun, setara 71,76% dari pagu Rp218,77 triliun. Besarnya alokasi tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi lokal UMKM; tanpa pengadaan yang terbuka dan terjangkau, tambahan belanja dapat tetap berputar pada pemasok yang sama. Pemerintah juga perlu memastikan setiap porsi sampai kepada penerima yang berhak dan memperbarui data untuk mengatasi pencatatan ganda. Indef merekomendasikan perluasan pengadaan yang lebih inklusif bagi UMKM lokal dan menekankan pentingnya mengintegrasikan mereka ke rantai pasok sambil membatasi dampak persaingan terhadap usaha yang telah berjalan. Karena itu, efisiensi anggaran pemerintah seharusnya dinilai dari mutu hasil, bukan semata penghematan atau tingkat penyerapan. Tanpa perubahan pada akses kemitraan, transparansi pengadaan, dan pemantauan dampak per daerah, skala besar MBG berisiko tetap beriringan dengan manfaat yang sempit.
