Pungutan di luar biaya resmi
Pemerasan pejabat imigrasi adalah dugaan pemaksaan pembayaran di luar tarif resmi dengan memanfaatkan kewenangan untuk memproses atau menahan dokumen. Kesaksian dalam sidang Tipikor pada 17 November 2026 memperlihatkan bagaimana dugaan praktik itu menyentuh pengurusan izin tinggal TKA: Joko Mulyono, Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, mengaku menyetor Rp80 juta hingga Rp130 juta dalam rentang satu sampai dua bulan sekali untuk mengurus dokumen pekerja asing. Menurut Joko, uang diserahkan melalui mantan karyawannya, Nur Adib, lalu diteruskan kepada Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas. Angka tersebut bukan tarif per permohonan, melainkan jumlah setoran yang ia ingat dalam rentang waktu itu. Namun kesaksiannya penting: biaya tambahan disebut muncul ketika proses dokumen kliennya tak kunjung rampung, sehingga akses pada layanan resmi diduga menjadi alat tekan.
Joko mengatakan ia pertama kali mengetahui permintaan biaya tambahan setelah menanyakan dokumen yang belum selesai kepada Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal. Ia mengaku diberi tahu ada tambahan sekitar Rp1 juta untuk setiap permohonan, di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam perkara ini, jaksa menyebut pemerasan dilakukan dengan menunda atau tidak menerbitkan dokumen, termasuk izin tinggal kunjungan, terbatas, tetap, dan alih status. Jika layanan publik baru bergerak setelah pembayaran tak resmi, dampaknya bukan hanya pada perusahaan penjamin atau pekerja asing: kepastian prosedur dan kepercayaan terhadap administrasi ikut terkikis. Kesaksian itu masih harus dinilai bersama bukti lain di persidangan, tetapi pola yang digambarkan patut menjadi perhatian.
Jejak setoran yang rutin
Kesaksian Yohannes Sri Winarto memberi gambaran lebih luas daripada pengalaman satu perusahaan. Ia merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap pada Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi pada 2018 hingga Oktober 2025. Di persidangan, ia menyebut pungutan di luar PNBP dalam pengurusan izin tinggal WNA berlangsung hampir tujuh tahun dan terkumpul sekitar Rp7 miliar sepanjang 2018–2025. Yohannes mengaku ditugaskan mengumpulkan uang “loket” dari biro jasa dan staf sejak 2018, serta mengatakan praktik itu telah berjalan sebelum ia masuk. Untuk pengurusan izin tinggal TKA, nilai yang diminta menurut kesaksiannya berkisar Rp1 juta sampai Rp2 juta per permohonan. Ia menyebut uang yang masuk ditarik dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap Jumat; jumlah laporan mingguan berubah, sekitar Rp20 juta hingga Rp40 juta.
Ada perbedaan angka yang perlu dipertahankan secara cermat: Yohannes menyebut total sekitar Rp7 miliar, sedangkan jaksa merujuk BAP yang mencatat hingga Rp7,7 miliar. Keduanya menunjukkan skala besar, tetapi bukan angka yang boleh disamakan. Yohannes juga mengaku tidak menyimpan catatan rinci dan memusnahkan laporan mingguan setelah menyerahkannya kepada atasan. Rincian ini membuat pengujian bukti menjadi semakin penting, bukan alasan untuk menganggap seluruh aliran telah terbukti. Namun bila pungutan per permohonan dikumpulkan secara rutin dan dilaporkan berjenjang, persoalannya tak lagi tampak seperti tindakan seorang perantara semata. Kesaksian tersebut mengarah pada dugaan mekanisme yang tertanam dalam proses kerja dan menuntut pemeriksaan menyeluruh atas siapa yang mengetahui serta menerima uang.
Rekening pihak lain dan rantai tanggung jawab
Bagian yang paling mengganggu dari kesaksian Yohannes ialah cara uang diduga disamarkan. Ia menyebut tiga rekening penampung uang atas nama istrinya, Maria Eni, adik iparnya, Ety Priantari, dan Dionisius Anggomen, yang saat itu merupakan pegawai honorer. Yohannes mengaku mendapat arahan dari pimpinan agar tidak memakai rekening atas namanya sendiri, tetapi mengatakan tidak menanyakan alasannya. Menurut kesaksiannya, rekening Dionisius tidak lagi dipakai setelah 2024 ketika ia menjadi pejabat pembuat komitmen. Penggunaan rekening orang lain tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap pemilik mengetahui atau terlibat; Yohannes, misalnya, menyatakan istrinya tidak tahu rekening itu dipakai menampung pungutan. Meski begitu, pilihan nama pihak lain dan penghancuran laporan mingguan menegaskan perlunya menelusuri aliran dana dengan bukti, bukan sekadar berhenti pada pengumpul.
Dalam dakwaan terpisah yang diberitakan dalam sidang, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim didakwa menerima Rp1,2 miliar terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA; ia diadili bersama enam pejabat dan pegawai Ditjen Imigrasi. Dakwaan bukan putusan bersalah, sehingga setiap peran harus dibuktikan di pengadilan. Namun, rangkaian kesaksian—setoran Joko, pungutan yang dikumpulkan Yohannes, laporan kepada atasan, dan rekening atas nama kerabat serta pegawai honorer—membentuk alasan kuat untuk menguji tanggung jawab pada seluruh mata rantai. Kesimpulannya jelas: dugaan pemerasan ini bukan semata soal uang tambahan, melainkan soal layanan negara yang mungkin dijadikan alat tawar. Pengungkapan aliran dana dan pembuktian peran tiap pihak menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan pada proses izin tinggal.






