Dua kebutuhan, dua jalur pemulihan
Pemulihan sekolah adalah upaya mengembalikan fasilitas pendidikan agar aman, layak, dan dapat mendukung kegiatan belajar, baik setelah bencana maupun akibat kerusakan yang menumpuk. Di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, revitalisasi sekolah pascabencana telah mencapai 98,61 persen: 3.134 dari sasaran 3.178 sekolah selesai diperbaiki. Sementara itu, di Buleleng, sekitar 200 dari 400 sekolah telah mendapat penanganan melalui pembangunan atau rehabilitasi, dengan target penyelesaian bertahap hingga 2029. Angka-angka ini menunjukkan perbedaan tahap dan skala pekerjaan, bukan perlombaan dengan kondisi yang sama. Pemulihan di tiga provinsi Sumatra merespons dampak bencana; kebutuhan Buleleng mencerminkan pekerjaan infrastruktur pendidikan daerah yang masih luas. Menyamakan keduanya akan mengaburkan alasan, cakupan, dan jadwal masing-masing.

Sumatra: hampir seluruh sasaran tertangani
Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi dengan prioritas pada sekolah yang rusak berat, berada di wilayah 3T, atau terdampak bencana. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menyampaikan bahwa 3.134 dari 3.178 sekolah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah direvitalisasi, setara dengan 98,61 persen. Capaian yang nyaris tuntas itu penting karena fasilitas sekolah harus kembali layak dan fungsional agar kegiatan belajar dapat berlangsung. Namun, persentase tinggi tidak berarti seluruh pekerjaan selesai: masih ada 44 sekolah dalam sasaran yang belum rampung. Dalam skala program nasional, revitalisasi pada 2025 menjangkau 16.167 sekolah dan penyelesaian pembangunan tercatat 99,96 persen; hingga Oktober 2026, cakupan program mencapai 39.284 sekolah. Data ini menunjukkan kemajuan luas, tetapi kebutuhan tiap lokasi tetap perlu dibaca sesuai konteksnya.
Yudhistira Nugraha menyatakan, “Pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 3.134 sekolah dari sasaran 3.178 sekolah (98,61 persen).”
Buleleng masih punya pekerjaan panjang
Di Buleleng, persoalannya bukan sasaran pemulihan bencana yang hampir tuntas, melainkan pemerataan perbaikan infrastruktur di sekitar 400 sekolah. Baru sekitar separuhnya, yakni 200 sekolah, menerima penanganan pembangunan atau rehabilitasi. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan berlangsung bertahap hingga 2029, menyesuaikan kemampuan dan program yang tersedia. Tahun ini, revitalisasi menyasar sekitar 44 SD, enam SMP, dan 48 satuan PAUD. Bupati dan Wakil Bupati meninjau pembenahan SDN 1 Kalianget pada 17 November; sekolah yang berdiri sejak 1962 itu sebelumnya mengalami kerusakan berat, termasuk kuda-kuda atap yang patah. Contoh ini memperlihatkan bahwa perbaikan bukan soal tampilan semata: bangunan yang aman merupakan prasyarat dasar bagi anak untuk belajar.
Kepala Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, mengatakan, “Target kita mudah-mudahan secara bertahap bisa dituntaskan sampai 2029.”
Bangunan yang lebih baik belum menutup semua kebutuhan
SDN 1 Kalianget memberi gambaran mengapa revitalisasi perlu dinilai dari manfaatnya bagi keseharian murid, bukan hanya jumlah proyek. Pekerjaan yang berlangsung 150 hari, dari Juni hingga November, memperbaiki ruang kelas dan toilet serta diperluas ke gudang, mes, ruang administrasi, dan lingkungan sekolah. Kepala sekolah, Desak Putu Ekawati, berharap perubahan membuat sekolah lebih aman dan nyaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tetapi pembenahan fisik belum menyelesaikan seluruh hambatan belajar: sekolah itu masih membutuhkan sedikitnya 15 laptop untuk pembelajaran digital dan Tes Kemampuan Akademik, serta kekurangan satu guru kelas setelah tenaga sebelumnya pensiun. Pelajaran bagi perbaikan sekolah Buleleng jelas: pembangunan harus berjalan bersama perhatian pada perangkat dan tenaga pengajar, sementara pekerjaan yang belum rampung perlu dievaluasi dan, bila perlu, mendapat tambahan waktu melalui adendum kerja sama.
Jangan samakan angka, tuntut kesinambungan
Capaian 98,61 persen di tiga provinsi Sumatra merupakan ukuran kemajuan pemulihan sekolah pascabencana yang terarah dan hampir selesai. Kondisi Buleleng berbeda: sekitar separuh sekolah telah ditangani, sementara pemerintah daerah membentangkan pekerjaan sampai 2029. Membandingkan angka tanpa menyebut perbedaan konteks akan menghasilkan kesimpulan keliru; sebaliknya, keduanya sama-sama mengingatkan bahwa akses belajar yang aman membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Sumatra perlu menuntaskan sisa sasaran dan memastikan sekolah yang telah direvitalisasi berfungsi baik. Buleleng perlu menjaga tahapan perbaikan tetap berjalan, mengevaluasi proyek yang terlambat, dan tidak mengabaikan kebutuhan nonbangunan. Keberhasilan revitalisasi sekolah pada akhirnya bukan hanya persentase atau jumlah gedung, melainkan lingkungan belajar yang aman, memadai, dan benar-benar menunjang murid.






