Tenggat harus diukur dari manfaat bagi warga
Pemulihan pascabencana adalah rangkaian perbaikan layanan publik, hunian, infrastruktur, dan sumber penghidupan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan aman. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar pekerjaan selesai, melainkan manfaatnya benar-benar sampai kepada warga.
Pada 27 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas PRR, mendorong kementerian dan lembaga mempercepat rehabilitasi pascabencana serta rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026. Tenggat itu memberi arah yang jelas, tetapi jadwal semata tidak cukup: koordinasi pusat dan daerah harus menjaga mutu pekerjaan sekaligus memastikan kebutuhan paling mendesak tidak tersisih.
Pemulihan Sumatera memasuki fase ketika sebagian besar kegiatan pemerintahan di wilayah terdampak kembali berjalan. Namun, pekerjaan belum tuntas. Pemerintah perlu mengukur kemajuan dari sekolah yang kembali layak, rumah yang aman, jalan yang bisa dilalui, dan usaha warga yang kembali menghasilkan.
Sekolah dan infrastruktur masih menuntut percepatan
Layanan dasar mulai pulih: pasokan listrik, BBM, LPG, dan internet relatif normal, sementara rumah sakit umum dan puskesmas telah berfungsi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih rusak atau hilang. Di sektor pendidikan, 99 dari 4.922 satuan pendidikan terdampak masih menggelar pembelajaran di kelas darurat. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan layanan belum berarti semua warga memperoleh ruang belajar dan layanan kesehatan yang memadai.
Pekerjaan yang harus dikebut mencakup perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp21,42 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera pada 2026. Pekerjaan konektivitas meliputi 33 ruas jalan nasional dan 20 jembatan; dua ruas jalan dan lima jembatan dilaporkan selesai. Hunian sementara mencapai 1.914 unit, dengan 1.794 selesai dan 120 masih dikerjakan di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah.
Anggaran dan daftar proyek hanya akan berarti jika pekerjaan bertahan menghadapi bencana susulan. Normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi perlu berjalan seiring perbaikan fisik. Jika tidak, hujan lebat dapat memicu banjir lagi, merusak infrastruktur yang baru dipulihkan, dan memperpanjang gangguan bagi warga.
Usaha mikro perlu dipulihkan, bukan ditinggalkan
Pemulihan tidak lengkap bila bangunan publik berdiri kembali tetapi mata pencaharian warga tetap terhenti. Fasilitas ekonomi dan bantuan usaha mikro karena itu harus diperlakukan sebagai bagian inti rekonstruksi Sumatera, bukan tambahan setelah proyek infrastruktur selesai.
Kementerian UMKM menyiapkan bantuan presiden bagi sekitar 200.000 usaha mikro terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari 173.641 data yang diusulkan pemerintah daerah, 112.849 dinyatakan siap direalisasikan setelah validasi dan pembersihan data. Bantuan rehabilitasi usaha mikro ini ditujukan kepada pelaku usaha yang belum mengakses layanan perbankan.
Sasaran tersebut penting karena pelaku usaha tanpa akses bank berisiko tertinggal ketika pemulihan bergantung pada jalur pembiayaan formal. Namun, proses validasi harus bergerak cepat dan transparan agar bantuan tidak berhenti sebagai angka dalam daftar. Kecepatan pencairan, ketepatan penerima, dan kemampuan usaha untuk kembali beroperasi semestinya menjadi tolok ukur.
Akhir tahun bukan alasan mengorbankan ketahanan
Target sebelum 31 Desember 2026 memberi tekanan yang diperlukan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, pekerjaan yang selesai cepat tetapi mudah rusak akan membebani masyarakat lagi. Banjir dan longsor susulan masih menjadi ancaman, sementara pemulihan infrastruktur harus berlanjut sampai seluruh program tuntas.
Karena itu, Satgas PRR perlu menjaga agar perbaikan sekolah dan rumah, konektivitas jalan-jembatan, penanganan sungai, serta dukungan bagi usaha warga berjalan sebagai satu agenda. Prioritasnya bukan hanya mengejar tanggal, melainkan memastikan tiap pekerjaan mengurangi kerentanan dan memulihkan kehidupan sehari-hari.
Kesimpulannya, tenggat akhir 2026 layak menjadi pemacu, bukan sekadar garis finis administratif. Pemulihan Sumatera baru dapat disebut berhasil ketika warga memperoleh kembali layanan publik, hunian dan akses yang aman, serta kesempatan untuk menghidupkan usahanya.
