Anggaran besar, kebutuhan sekolah belum terjawab
Belanja operasional pendidikan adalah pengeluaran untuk menjaga kegiatan administrasi dan layanan sebuah dinas, tetapi kewajarannya patut diuji ketika sekolah masih kekurangan sarana dan membutuhkan perbaikan. Di Sampang, belanja operasional kantor Dinas Pendidikan mencapai Rp 910.620.350 dalam setahun. Angka ini bukan otomatis bukti pemborosan, tetapi cukup besar untuk menuntut penjelasan yang terbuka: apa yang dibeli, mengapa dibutuhkan, dan bagaimana manfaatnya bagi sekolah. Sorotan publik muncul karena kebutuhan di satuan pendidikan belum terpenuhi, sementara dana bantuan operasional sekolah disebut tidak memadai untuk memperbaiki kerusakan. Menilai anggaran Dispendik Sampang semestinya tidak berhenti pada nominal; ukuran pentingnya ialah apakah belanja administrasi seimbang dengan kebutuhan langsung murid dan guru.
Rincian yang dihimpun mencakup alat tulis kantor dan fotokopi dalam 27 paket, kertas dan sampul dalam 25 paket, bahan komputer, perabot, meterai, serta pemeliharaan kantor. Banyaknya jenis belanja itu membuat kajian prioritas dan pelaporan manfaat menjadi penting, bukan sekadar formalitas. Tanpa penjelasan yang mudah diperiksa, publik sulit membedakan kebutuhan rutin yang wajar dari pengeluaran yang dapat ditunda demi layanan sekolah.

Kerusakan sekolah membuat perbandingan terasa nyata
Perdebatan ini bukan soal administrasi yang jauh dari kehidupan warga. Kepala SDN Moktesareh 2, Kubat Syariat, mengaku telah lama menunggu realisasi janji perbaikan dari Dispendik; atap ruang kelas ambruk saat kegiatan belajar mengajar pada Sabtu (5/9). Di Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, koordinator Bemsa Iftitahul Elmy juga menyoroti sekolah tanpa perpustakaan dan bangunan yang rusak hingga tidak layak ditempati.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa sekolah rusak Sampang menjadi titik paling tajam dalam penilaian belanja kantor. Saat ruang belajar membahayakan kegiatan belajar dan fasilitas dasar belum tersedia, pengeluaran administrasi yang hampir menyentuh Rp 1 miliar wajar dipertanyakan. Namun, membandingkan dua kebutuhan tidak membuktikan bahwa seluruh biaya kantor bisa dialihkan begitu saja; yang diperlukan ialah penjelasan tentang ruang penghematan, kewajiban operasional, serta rencana penanganan sekolah yang mendesak. Kritik Bemsa bahwa anggaran perlu dikaji ulang layak dijawab dengan data dan prioritas yang bisa diuji.
Beasiswa penting, tetapi tata kelolanya harus jelas
Selain belanja kantor, Dispendik mengalokasikan Rp 1 miliar untuk program beasiswa tahun ini. Bantuan bagi mahasiswa dapat menjadi investasi penting bagi akses pendidikan, sehingga anggaran ini tidak tepat diperlakukan sebagai pesaing langsung perbaikan sekolah. Namun, besarnya dana publik juga menuntut keterbukaan tentang seleksi, penerima, dan hasil program. Istilah beasiswa mahasiswa Sampang baru bermakna kuat jika warga dapat memahami siapa yang memenuhi syarat dan bagaimana manfaatnya menjangkau mahasiswa.
Plt Sekretaris Dispendik Dewi Trisna mengatakan dana beasiswa hanya dititipkan di dinas dan proses teknisnya berada pada Bappelitbangda serta Yayasan Beasiswa Sahabat; Dispendik bertugas mencairkan dana dan memverifikasi penerima yang lolos seleksi. Pembagian peran ini perlu disampaikan dengan terang agar tanggung jawab tidak kabur di antara lembaga. Keterbukaan tentang mekanisme dan pertanggungjawaban dapat menjaga kepercayaan, sekaligus memungkinkan publik menilai program beasiswa bersama kebutuhan sekolah tanpa mencampuradukkan fungsi keduanya.

Audiensi harus menghasilkan jawaban yang terukur
Bemsa mengkritik penggunaan anggaran dan menilai belanja operasional lebih dari Rp 910 juta patut dikaji ulang karena masih ada sekolah yang kekurangan fasilitas dan memiliki bangunan rusak. Sikap kritis itu relevan, tetapi audiensi akan lebih berguna jika berfokus pada dokumen, dasar penetapan prioritas, dan penjelasan tindak lanjut untuk sekolah yang membutuhkan perbaikan. Perdebatan tidak seharusnya berhenti pada tudingan menghamburkan anggaran atau pembelaan bahwa belanja kantor diperlukan.
Kesimpulannya, anggaran Dispendik Sampang harus dinilai dari manfaat dan keterbukaannya, bukan dari besarnya angka semata. Belanja operasional dapat menopang kerja dinas, sedangkan beasiswa dapat membantu mahasiswa; keduanya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan ketika sekolah menghadapi kerusakan dan kekurangan sarana. Pemerintah perlu menerangkan prioritas belanja serta memastikan persoalan sekolah ditangani secara jelas. Publik berhak mendapat jawaban yang konkret: bukan hanya berapa dana terserap, tetapi kebutuhan siapa yang terbantu dan kapan layanan pendidikan menjadi lebih layak.






