Laptop di Pulau Lepar: Dari Kebijakan ke Akses Nyata
Program distribusi laptop untuk pembelajaran digital di empat sekolah Pulau Lepar adalah inisiatif perluasan akses digital pendidikan pulau yang memungkinkan siswa dan guru di wilayah kepulauan mengikuti ANBK ujian komputer sekaligus mempersempit kesenjangan digital antara sekolah pusat dan infrastruktur sekolah terpencil melalui dukungan infrastruktur konektivitas dan perangkat pembelajaran berteknologi.
Kuncinya sederhana: tanpa perangkat, digitalisasi pendidikan daerah hanyalah slogan. Melalui pilar Iconnectivity for Education di Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan, PLN Icon Plus menyerahkan unit laptop kepada SMAN 1 Lepar Pongok, SMP Negeri 1 Lepar, SMP Negeri 2 Lepar, dan SMP Negeri 3 Lepar. Prosesi penyerahan dilakukan di SMP Negeri 3 Lepar, Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok. Ini bukan sekadar seremoni; ini menegaskan bahwa kebijakan pusat tentang ujian berbasis komputer butuh dukungan nyata di ujung jaringan: listrik andal, koneksi internet, dan laptop pembelajaran digital yang bisa digunakan setiap hari.
ANBK Ujian Komputer: Infrastruktur, Bukan Sekadar Soal Online
ANBK ujian komputer sering dipersepsikan sebagai soal yang berpindah dari kertas ke layar, padahal yang sesungguhnya berubah adalah syarat infrastruktur. Di Pulau Lepar, dukungan perangkat dari PLN Icon Plus melengkapi fasilitas pembelajaran dan memberi ruang bagi siswa dan guru memanfaatkan teknologi, termasuk pembelajaran berbasis digital dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer.
Tanpa laptop dan jaringan, sekolah terpencil berisiko tertinggal, bukan karena kemampuan akademik siswa, melainkan karena ketidaksetaraan akses digital. Dengan tambahan perangkat tersebut, siswa dan guru dapat lebih mudah menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar. Artinya, hak untuk mengikuti ANBK secara utuh baru hadir ketika infrastruktur sekolah terpencil disejajarkan dengan sekolah di pusat kota. Kebijakan standar nasional menjadi adil hanya jika standar aksesnya juga nasional, termasuk untuk sekolah di pulau kecil seperti Lepar.
Akses Digital Pendidikan Pulau dan Tanggung Jawab Sosial
Transformasi digital pendidikan tidak lahir di ruang hampa; ia menuntut perangkat, konektivitas, dan komitmen sosial. Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana, menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan perlu didukung ketersediaan teknologi yang bisa dimanfaatkan langsung oleh siswa dan tenaga pendidik. Ia juga menyatakan bahwa perusahaannya memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan generasi muda di pelosok memiliki akses pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sinilah akses digital pendidikan pulau menjadi ujian keadilan: apakah anak di Pulau Lepar memiliki kesempatan yang sama dengan anak di kota besar? Program Iconnectivity for Education menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan teknologi di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi dengan sekolah. Senior Manager SBU Sumatra Bagian Selatan, Yudi Lordianto, menyebut sinergi dengan sekolah-sekolah di Pulau Lepar diharapkan melengkapi kebutuhan perangkat pembelajaran dan membuka kesempatan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Respons positif pihak sekolah menunjukkan bahwa bantuan perangkat bukan “bonus”, melainkan kebutuhan dasar era digital.
Digitalisasi Pendidikan Daerah: Dari Pilot Project ke Standar Baru
Distribusi laptop ke empat sekolah di Pulau Lepar harus dibaca sebagai prototipe, bukan pengecualian. PLN Icon Plus terus memperluas pemanfaatan akses digital untuk mendukung pendidikan, termasuk di wilayah kepulauan. Program Iconnectivity for Education merupakan bagian dari komitmen menghadirkan manfaat transformasi digital yang dapat dirasakan langsung dunia pendidikan, termasuk siswa dan guru di Pulau Lepar.
Digitalisasi pendidikan daerah tidak boleh berhenti pada pengiriman beberapa unit laptop pembelajaran digital. Tantangannya: menjadikan infrastruktur sekolah terpencil sebagai prioritas anggaran dan kebijakan, sehingga akses digital pendidikan pulau tidak bergantung pada inisiatif sporadis. Jika ANBK ujian komputer terus menjadi standar nasional, maka pemerintah dan sektor swasta perlu menganggap setiap pulau kecil sebagai ruang kelas utama, bukan pinggiran. Kesimpulannya, keadilan pendidikan di era digital hanya akan terwujud jika infrastruktur digital diperlakukan sebagai hak dasar, bukan fasilitas tambahan.
