Penyegelan setelah pembangunan tetap berlanjut
Bangunan jalur hijau adalah konstruksi di kawasan yang peruntukannya dibatasi oleh aturan tata ruang demi menjaga fungsi lahan, lingkungan, serta nilai budaya setempat. Di Jatiluwih, Tim Gabungan Yustisi Pemerintah Kabupaten Tabanan menghentikan pembangunan bangunan permanen dua lantai milik I Wayan Subadra pada Senin, 2 November 2026. Proyek di Banjar Gunung Sari itu direncanakan menjadi restoran, tetapi dinilai melanggar tata ruang, tidak memiliki rekomendasi Informasi Tata Ruang (ITR), dan memakai material permanen di jalur hijau. Penindakan ini bukan tindakan mendadak: pemilik disebut telah menerima peringatan sejak 2025, namun pekerjaan berlanjut hingga bangunan berdiri. Jatiluwih disegel setelah pendekatan dan surat peringatan tak menghentikan pembangunan. Dalam kasus seperti ini, ketegasan pemerintah penting, tetapi aturan harus diterapkan konsisten agar penertiban tidak tampak sebagai tindakan selektif.
Peringatan berulang, pengawasan yang terlambat
Riwayat proyek memperlihatkan kelemahan yang lebih luas daripada satu bangunan: peringatan saja tidak cukup jika pembangunan bisa terus berjalan sampai tahap dua lantai. Saat Panitia Khusus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset meninjau Jatiluwih pada Mei 2025, tiang konstruksi baja proyek itu sudah terlihat dan pemilik telah diingatkan agar tidak melanjutkan pekerjaan. Pemerintah desa dan desa adat juga disebut berulang kali meminta pembangunan dihentikan, sementara penertiban kemudian menindaklanjuti serangkaian surat peringatan, termasuk SP 1 hingga SP 3. Pengawasan pascapenyegelan kini diminta melibatkan perbekel, kepala wilayah, dan desa adat agar tidak ada pekerjaan lanjutan. Langkah itu perlu disertai pelaporan dini dan tindak lanjut yang jelas. Jika aparat baru bergerak setelah bangunan hampir selesai, aturan jalur hijau kehilangan daya cegah dan biaya sosial penertiban menjadi lebih besar.
Aturan ruang berhadapan dengan mata pencaharian
Penegakan aturan tidak menghapus dampak nyata bagi keluarga pemilik. Bangunan tersebut direncanakan sebagai restoran, sehingga penyegelan menghentikan sementara kegiatan usaha yang diharapkan menjadi sumber penghidupan keluarga. Subadra menyatakan restoran itu menopang keluarganya dan menyebut ia menggadaikan tanah untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah juga mengakui pernah memberi ruang bagi usaha akomodasi yang telah dijalankan pemilik sejak 2010, tetapi kelonggaran itu bukan izin membangun tanpa persyaratan. Di sisi lain, pemerintah menilai konstruksi baja yang ditanam permanen tidak sesuai dengan peruntukan lahan, sedangkan ketentuan desa adat mensyaratkan 80 persen material bangunan untuk usaha akomodasi berupa kayu atau bahan alami. Perlindungan mata pencaharian patut diperhitungkan, tetapi tidak dapat menjadi pembenaran bagi pembangunan yang melanggar tata ruang. Pemerintah perlu menjelaskan jalur usaha yang diperbolehkan sebelum konflik serupa terulang.
Penyegelan bukan akhir penegakan
Penyegelan hanya efektif jika larangan bekerja berlanjut dan konsekuensi pelanggaran diterapkan secara konsisten. Satpol PP Tabanan menyatakan pembangunan permanen bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan, jika pemilik tetap mengabaikan ketentuan, pemerintah dapat menempuh sanksi pidana maupun perdata. Jika aktivitas pembangunan kembali dilakukan atau ditemukan pelanggaran lain, perkara dapat diteruskan ke proses hukum dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Ancaman sanksi bangunan ilegal karena itu bukan sekadar pernyataan; ia harus disertai pengawasan dan prosedur penegakan yang transparan. Pemerintah juga perlu memastikan tindakan serupa berlaku bagi pelanggaran lain di kawasan, bukan hanya proyek yang sudah menjadi sorotan. Kesimpulannya, Jatiluwih disegel karena peringatan berulang tidak menghentikan pembangunan, tetapi keberhasilan penertiban akan diukur dari pencegahan pelanggaran berikutnya. Menjaga jalur hijau berarti menegakkan aturan sekaligus memberi kepastian tentang usaha yang masih dapat dijalankan.
