Penertiban menyasar tujuh kios
Penyegelan kios buah adalah tindakan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara penggunaan bangunan usaha yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan atau pemanfaatan ruang. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Satpol PP Surabaya menyegel tujuh kios buah di sepanjang Jalan Tambak Mayor hingga Jalan Tanjungsari setelah menerima bantuan penertiban dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Langkah ini bukan perkara administratif kecil: izin bangunan dan peruntukan menentukan apakah sebuah tempat boleh digunakan untuk berdagang. Namun, penutupan juga langsung berdampak pada pedagang yang kehilangan tempat berjualan. Karena itu, penertiban patut dinilai dari dua sisi: kepatuhan terhadap aturan dan kejelasan jalan bagi pemilik kios untuk memperbaiki pelanggaran.
PBG, IMB, dan peruntukan menjadi soal
Laporan mengenai kios buah disegel menyebut persoalan izin dalam dua rumusan yang saling melengkapi. Bangunan disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sementara penjelasan penertiban lainnya menyatakan kios belum memiliki perizinan yang sesuai dengan peruntukan bangunannya. PBG merupakan persetujuan untuk mendirikan, mengubah, atau merawat bangunan gedung; IMB adalah istilah perizinan yang digunakan dalam aturan sebelumnya. Peruntukan juga penting: izin bangunan tidak otomatis berarti bangunan boleh dipakai untuk segala kegiatan. Artinya, izin kios buah perlu mencakup status bangunan sekaligus kesesuaian penggunaannya. Bagi pemilik, ini berarti penyelesaian dokumen harus menjawab kedua hal tersebut, bukan hanya mengurus satu berkas.
Dampak bagi pedagang dan pengguna jalan
Satpol PP menghentikan aktivitas perdagangan dan meminta pedagang mengosongkan kios. Petugas juga membantu mengeluarkan buah yang masih tersimpan, lalu memberi tenggat hingga Kamis, 29 Oktober 2026, agar kegiatan berjualan di dalam kios dihentikan. Pemerintah kota beralasan penataan dapat mengurangi gangguan ketertiban dan potensi kemacetan, serta mengarahkan perdagangan ke tempat yang semestinya, seperti pasar. Alasan kelancaran lalu lintas layak diperhatikan, tetapi penertiban akan lebih adil bila disertai informasi yang terang tentang persyaratan, proses pengajuan izin, dan kemungkinan lokasi berdagang yang sesuai. Tanpa penjelasan itu, pedagang menanggung dampak langsung sementara persoalan administratif belum tentu cepat selesai.
Pengawasan berkala direncanakan bersama Satpol PP Kecamatan Asemrowo, sementara DPRKPP menangani aspek perizinan bangunan. Petugas juga memperingatkan kios dapat disegel kembali jika dibuka untuk berjualan. Kepatuhan perlu ditegakkan, tetapi pendampingan perizinan sama pentingnya agar penutupan tidak berhenti sebagai hukuman tanpa penyelesaian.
Penegakan aturan perlu diikuti kepastian
Penyegelan tujuh kios menunjukkan bahwa izin bangunan dan kesesuaian peruntukan bukan formalitas yang bisa diabaikan. Pada saat yang sama, penertiban yang baik harus memberi pedagang kepastian tentang apa yang perlu dipenuhi dan bagaimana mereka dapat kembali berusaha secara sah. Satpol PP Surabaya perlu memastikan pengawasan berjalan konsisten, sedangkan DPRKPP perlu menjelaskan jalur pemenuhan dokumen kepada pemilik kios. Kesimpulannya, penegakan aturan di Tambak Mayor–Tanjungsari dapat dibenarkan bila pelanggaran ditangani dengan ukuran yang jelas dan solusi perizinan disampaikan terbuka. Ketertiban umum dan keberlangsungan usaha tidak harus dipertentangkan; keduanya bergantung pada aturan yang ditegakkan sekaligus dapat dipahami.
