Mutu rumah penerima bantuan harus menjadi ukuran
Program bedah rumah adalah bantuan perumahan yang memperbaiki kondisi rumah warga agar layak dihuni, dengan hasil pekerjaan diukur dari kebutuhan penghuni dan keadaan bangunan, bukan sekadar laporan penyelesaian. Di Medan, Wali Kota meninjau langsung rumah penerima bantuan rumah tak layak huni dan kecewa setelah mendapati renovasi rumah warga belum selesai dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan penerima. Ia menegur bawahan yang bertanggung jawab dan meminta kekurangan segera diperbaiki. Sikap itu tepat: bantuan tidak mencapai tujuan jika administrasi menyebut pekerjaan selesai sementara rumah masih belum layak. Bagi penghuni, kekurangan yang luput diperiksa bukan soal dokumen, melainkan kondisi tempat tinggal sehari-hari. Karena itu, peninjauan langsung tidak seharusnya menjadi respons sesaat setelah masalah terlihat. Pemeriksaan mutu perlu menjadi bagian rutin dari pelaksanaan, agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan warga.
Rapat Manado membantu mengawal progres
Di Manado, Wali Kota Andrei Angouw menggelar rapat koordinasi pada Senin (16/11) bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta BP3KP Sulawesi I untuk membahas kegiatan bedah rumah dan pembangunan rumah susun. Pertemuan itu meninjau pelaporan kegiatan fisik dan progres perbaikan rumah yang dijalankan BP3KP, termasuk kondisi lapangan, bagian yang sudah terbangun, serta legalitas lahan. Pendekatan ini penting karena pembangunan rumah susun maupun perbaikan rumah warga membutuhkan koordinasi dan informasi kemajuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Dinas Perkim Peter Eman menyebut pelaporan diperlukan untuk memastikan kegiatan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun rapat hanya berguna jika laporan tetap terhubung dengan kenyataan di lokasi. Kemajuan yang dipresentasikan perlu diverifikasi, sementara hambatan lapangan harus ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai catatan.
Gabungkan pemeriksaan lapangan dan pemantauan
Medan dan Manado memperlihatkan dua sisi pengawasan yang perlu berjalan bersama. Sidak di Medan mengungkap kekurangan pekerjaan yang berisiko tersembunyi di balik status administratif, sedangkan koordinasi di Manado membantu memetakan progres, kondisi lokasi, dan persoalan legalitas. Tidak satu pun cukup jika dilakukan sendirian. Pemeriksaan lapangan tanpa tindak lanjut hanya menemukan masalah; rapat progres tanpa verifikasi dapat memberi gambaran yang terlalu rapi. Warga penerima bantuan membutuhkan renovasi yang benar-benar sesuai kebutuhan, sementara proyek rumah susun menuntut pemantauan yang konsisten hingga pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Tim Manado juga mempresentasikan program yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga ada ruang untuk mengawal pekerjaan berikutnya. Ukuran keberhasilan semestinya bukan banyaknya laporan atau teguran, melainkan perubahan nyata pada hunian dan kepastian bahwa kekurangan diperbaiki.
Akuntabilitas harus berujung pada hunian layak
Pengawasan program perumahan harus menjawab pertanyaan sederhana: apakah warga memperoleh rumah yang lebih layak? Di Medan, wali kota meminta perbaikan atas kekurangan yang ditemukan saat meninjau rumah penerima. Di Manado, pemerintah kota dan BP3KP memperkuat koordinasi untuk memantau bedah rumah serta pembangunan rumah susun, dengan sasaran agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Kedua langkah itu penting, tetapi dampaknya bergantung pada kesinambungan: pekerjaan yang bermasalah perlu diperbaiki, progres perlu diperiksa, dan laporan harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Program bantuan tidak patut dinilai berhasil hanya karena kegiatan tercatat atau rapat telah berlangsung. Kesimpulannya, pengawasan lapangan dan pemantauan progres bukan pelengkap, melainkan syarat agar anggaran, tenaga, dan waktu menghasilkan hunian layak bagi warga.






