APBD perlu menjadi bagian dari solusi hunian
Program bedah rumah adalah upaya memperbaiki hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan agar warga berpenghasilan rendah dapat tinggal dengan lebih aman dan sehat. Tanpa dukungan anggaran daerah yang konsisten, perbaikan berisiko bergantung pada program pusat dan menjangkau terlalu sedikit keluarga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyisihkan APBD untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu. Ia menyampaikan dorongan itu saat meninjau program di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada 24 Oktober 2026, sekaligus meminta dukungan Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta. Pesannya tepat: APBD bedah rumah bukan sekadar tambahan dana, melainkan cara daerah mengambil tanggung jawab atas kondisi hunian warganya.
Perbaikan rumah juga perlu dipandang sebagai bagian dari penanganan persoalan sosial, bukan pekerjaan fisik semata. Di kawasan rentan, kemiskinan, hunian yang buruk, dan terbatasnya pemberdayaan ekonomi dapat saling memperkuat. Karena itu, dorongan Tito agar program berpihak kepada rakyat kecil layak diterjemahkan menjadi kebijakan daerah yang berkesinambungan, bukan bantuan sesaat.
Capaian nasional besar, tetapi belum menghapus kebutuhan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat pembangunan dan renovasi 937.671 rumah hingga 15 Oktober 2026. Angka itu terdiri atas 466.951 rumah baru dan 470.720 rumah yang direnovasi. Skala tersebut menunjukkan bahwa renovasi rumah warga sudah menjadi bagian penting dari agenda perumahan, tetapi angka nasional tidak otomatis memastikan keluarga paling membutuhkan telah tertangani.
Dari total capaian, 236.300 unit tercatat melalui APBN Kementerian PKP, termasuk 235.263 renovasi lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebanyak 701.371 unit lainnya berasal dari beragam dukungan di luar APBN kementerian, seperti pembiayaan, insentif, anggaran instansi lain, pemerintah daerah, swasta, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, capaian tersebut bukan seluruhnya hasil pembangunan langsung kementerian.
Pemerintah menargetkan pembenahan 450.000 rumah tidak layak huni sebagai bagian dari penanganan kemiskinan ekstrem dan penataan permukiman. Target dan capaian nasional memberi konteks, tetapi daerah tetap perlu mengidentifikasi kebutuhan lokal. Tanpa data penerima yang akurat, angka besar dapat menutupi keluarga yang belum tersentuh.
Peran daerah melampaui alokasi dana
Anggaran daerah dapat memperluas jangkauan perbaikan, tetapi keberhasilan program tidak cukup ditentukan oleh besarnya alokasi. Pemda juga dapat mendukung melalui regulasi, data penerima, dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan bedah rumah. Kepastian sumber pembiayaan serta pengawasan mutu pekerjaan harus menyertai keputusan anggaran agar rumah yang diperbaiki benar-benar layak dan bantuan tidak salah sasaran.
Pelaksanaan di Kampung Ambon memperlihatkan manfaat pendekatan terpadu: perbaikan hunian disertai layanan kesehatan, dorongan kepastian hukum kepemilikan rumah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Program lintas sektor ini melibatkan Kementerian PKP bersama ATR/BPN, PNM Mekaar, Polri, dan BPS. Kerja bersama seperti ini penting karena rumah yang lebih baik akan memberi dampak terbatas bila akses layanan dasar dan peluang ekonomi keluarga tetap tertinggal.
Kesimpulannya, permintaan Mendagri agar pemda mengalokasikan APBD untuk program bedah rumah patut ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai imbauan. Pemerintah daerah perlu memasukkan kebutuhan renovasi ke dalam perencanaan, memastikan penerima tepat, dan memeriksa kualitas hasilnya. Dengan langkah tersebut, anggaran lokal dapat mengubah capaian nasional menjadi perbaikan nyata bagi warga yang tinggal di rumah tak layak.
