Korupsi Pendidikan Maluku: Gejala Jaringan, Bukan Kasus Lepas
Korupsi pendidikan Maluku adalah pola penyimpangan terkoordinasi yang melibatkan oknum pejabat dinas dan satuan pendidikan untuk menguras anggaran publik melalui pemerasan dana sekolah, SPPD fiktif dinas, serta pungutan liar, sehingga program peningkatan mutu pendidikan berubah menjadi ladang rente yang merusak kepercayaan publik dan merugikan peserta didik secara langsung maupun tidak langsung.
Penggeledahan terkoordinasi yang dilakukan Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (Kejari SBT) di sejumlah lokasi di SBT hingga Kota Ambon pada Kamis, 15 Oktober 2026, adalah alarm keras bahwa korupsi pendidikan di wilayah ini bukan insiden tunggal, melainkan indikasi jaringan yang tertata rapi. Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan, pungutan liar, dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Nilai dugaan pemerasan dan pungli tersebut diperkirakan telah melampaui Rp1 miliar dan masih berpotensi bertambah seiring pendalaman penyidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa uang yang seharusnya memperbaiki ruang kelas dan fasilitas belajar diduga dipotong di tengah jalan.
Pemerasan Dana Revitalisasi: Ketika Kepala Sekolah Dijadikan Mesin Setoran
Modus pemerasan dana revitalisasi sekolah yang kini disorot Kejari SBT memperlihatkan bagaimana struktur birokrasi pendidikan dapat berubah menjadi mesin setoran. Penggeledahan menyasar Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur di Jalan Ampera, Kecamatan Bula, serta lokasi lain yang diduga digunakan untuk mengumpulkan sejumlah kepala sekolah guna menyerahkan uang potongan dari dana revitalisasi. Artinya, kepala sekolah bukan sekadar penerima program, tetapi diduga dipaksa menjadi pengumpul dana ilegal.
Dalam rilis resmi, Kejari SBT menyebut nilai dugaan pemerasan, pungutan liar, dan/atau gratifikasi ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar. Angka tersebut belum final dan masih bisa bertambah setelah pemeriksaan saksi dan analisis dokumen selesai dilakukan. Pernyataan resmi kejaksaan bahwa penggeledahan dilakukan juga untuk mencegah upaya merusak atau menghilangkan barang bukti menunjukkan bahwa praktik pemerasan dana sekolah ini diduga sudah cukup lama dan cukup percaya diri untuk beroperasi. Di titik ini, program revitalisasi yang seharusnya menjadi motor peningkatan mutu berubah menjadi sumber rente yang menggerogoti hak murid atas fasilitas layak.
SPPD Fiktif Dinas: Wajah Lain Penyimpangan Anggaran Pendidikan
Di level provinsi, pola penyimpangan lain muncul dalam bentuk dugaan SPPD fiktif dinas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menyatakan mendukung penuh pengusutan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas sekitar Rp4,6 miliar di lingkungan dinas yang ia pimpin. Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah hasil penelaahan keuangan menunjukkan bahwa anggaran sekitar Rp4,6 miliar belum didukung pertanggungjawaban yang dinilai memadai. Ketika perjalanan dinas berubah menjadi celah pengurasan anggaran, pesan yang sampai ke publik jelas: birokrasi pendidikan lebih sibuk mengurus tiket dan kwitansi daripada mutu belajar.
Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah memanggil sejumlah staf Disdikbud untuk dimintai keterangan terkait penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas tahun 2025 tersebut. Sarlota mengingatkan bahwa hasil review keuangan tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah, dan perlu diuji melalui pemeriksaan lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Sikap ini penting: di satu sisi menunjukkan dukungan terhadap penyidikan Kejaksaan pendidikan, di sisi lain menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berbasis bukti, bukan sekadar opini atau tekanan publik.
Peran Kejaksaan dan Pejabat Tinggi: Momentum Bersih-Bersih atau Sekadar Gertak?
Keterlibatan Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kejari SBT dalam penggeledahan lintas kabupaten menunjukkan bahwa kasus ini sudah melampaui skala lokal. Pada hari yang sama dengan penggeledahan di SBT, tim Kejari SBT bekerja sama dengan Tim Pidana Khusus Kejati Maluku yang dipimpin Kasi Dik pada Aspidsus Kejati Maluku, Azer Jongker Orno, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di salah satu lokasi di Kota Ambon. Ini menandakan bahwa dugaan korupsi pendidikan Maluku memiliki kompleksitas jaringan yang menghubungkan kabupaten dan pusat pengambilan keputusan di ibu kota provinsi.
Di sisi lain, dukungan terbuka Kepala Disdikbud Provinsi terhadap pengusutan dugaan SPPD fiktif memberi sinyal bahwa sebagian pejabat tinggi siap membuka pintu bagi pemberantasan korupsi internal. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan kesalahan penggunaan anggaran, persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya: apakah dukungan ini akan diterjemahkan menjadi reformasi sistemik—perbaikan tata kelola anggaran, transparansi perjalanan dinas, dan perlindungan bagi kepala sekolah yang menolak pemerasan—atau berhenti pada pernyataan normatif ketika sorotan media mereda?
Apa Berikutnya: Dari Penggeledahan ke Perubahan Sistemik
Kejaksaan menyatakan bahwa penyidik masih mendalami perkara melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis terhadap barang bukti yang relevan. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan melalui keterangan resmi dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak para pihak. Tahapan ini krusial: tanpa konstruksi perkara yang kuat, jaringan korupsi pendidikan Maluku berisiko hanya melahirkan kambing hitam, bukan pertanggungjawaban menyeluruh.
Namun, publik tidak boleh puas hanya dengan penggeledahan dan angka kerugian. Kasus pemerasan dana sekolah dan SPPD fiktif dinas harus dibaca sebagai mandat untuk membongkar akar masalah: budaya setoran di birokrasi, lemahnya pengawasan internal, serta minimnya transparansi penggunaan anggaran di satuan pendidikan. Jika momentum penyidikan Kejaksaan pendidikan ini tidak diikuti pembenahan regulasi dan mekanisme kontrol, pola yang sama akan muncul kembali dengan wajah baru. Pendidikan layak tidak akan lahir dari ruang kelas yang dicat ulang, tetapi dari sistem anggaran yang bersih dari pemerasan dan pungli.
