Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumatra Utara: Dari OTT Madina ke 8 Tersangka Baru
Kasus korupsi proyek jalan di Sumatra Utara adalah rangkaian dugaan suap, gratifikasi, dan manipulasi pengadaan yang melibatkan pejabat daerah, pejabat teknis, serta pihak swasta dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan nasional bernilai ratusan miliar rupiah, yang kini tengah dibongkar melalui investigasi KPK Sumut dan penetapan delapan tersangka baru. Penetapan 8 tersangka ini bukan sekadar perkembangan prosedural, tetapi penanda bahwa korupsi infrastruktur jalan di kawasan tersebut bersifat sistemik, tersebar, dan berkelindan dengan jaringan kekuasaan lokal. Komisi antirasuah menetapkan delapan tersangka baru pada September 2026, sebagai hasil pengembangan perkara korupsi proyek pembangunan jalan yang sebelumnya menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Identitas mereka memang belum dibuka, namun fakta bahwa jumlah tersangka bertambah menegaskan: pola kejahatan ini tidak berhenti pada satu dinas atau satu pejabat, melainkan menjalar mengikuti aliran anggaran jalan nasional.
Jaringannya Luas: Pejabat Daerah, Kadis PUPR, Mantan Bupati dan Pegawai Kementerian
Jika melihat arah investigasi KPK Sumut, skala masalahnya jelas melampaui satu instansi. Penyidik memanggil tujuh pegawai Pemkot Padang Sidempuan dan Pemkab Tapanuli Selatan, termasuk eks Kadis PUPR Padang Sidempuan Ahmad Juni dan Kadis PUPR Tapsel Fachri Ananda Harahap, sebagai saksi dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Di level politik, dua mantan bupati—Dolly Putra Parlindungan Pasaribu (Tapanuli Selatan) dan Muhammad Jafar Sukhairi Nasution (Mandailing Natal)—ikut dipanggil dalam pengembangan kasus proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN Sumut. Selain itu, sejumlah pegawai teknis Kementerian PUPR di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Sumut, mulai dari mantan Kepala Balai hingga para PPK, kembali diperiksa setelah sebelumnya terungkap menerima aliran dana gratifikasi dalam persidangan Tipikor. Rangkaian pemanggilan ini menunjukkan bahwa korupsi proyek jalan Sumatra bukan aksi tunggal, melainkan kerja kolektif yang mengandalkan koordinasi antara pejabat eksekutif daerah dan birokrasi teknis pusat.
Dari Ruang Lelang ke Ruang Sidang: Pola Suap dan Manipulasi Proyek Jalan Nasional
Inti persoalan korupsi infrastruktur jalan di Sumut adalah bagaimana proyek besar dijadikan ladang gratifikasi lewat pengaturan pengadaan dan kedekatan dengan rekanan. Kasus yang dikembangkan KPK terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN wilayah Sumut, yang menjadi fokus utama penyidikan. Proyek di Dinas PUPR Pemprov Sumut antara lain preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI tahun 2023 bernilai Rp56,5 miliar, serta paket lain di ruas yang sama tahun 2024 dan 2025, sementara di Satker PJN Wilayah I terdapat proyek Jalan Sipiongot–batas Labusel Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot Rp61,8 miliar, dengan total sedikitnya Rp231,8 miliar. Dalam persidangan Tipikor, terungkap seorang PPK mengaku menerima Rp530 juta dari pihak swasta untuk berbagai alasan, sebagian disebut sebagai "bantuan" urusan pribadi. Kutipan pengakuan ini memperlihatkan betapa batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi telah kabur di dalam struktur pengadaan proyek jalan nasional.
Jejak OTT Madina: Investigasi yang Meluas ke Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan
Tidak dapat dipahami skala perkara ini tanpa melihat titik awalnya: operasi tangkap tangan di Mandailing Natal pada Kamis, 26 Juni 2025. OTT tersebut menyasar beberapa proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut dan Satker PJN Wilayah I, dengan nilai total proyek yang disebut setidaknya Rp231,8 miliar. Dari peristiwa itu, KPK menerbitkan Sprindik umum, membuka ruang pengembangan penyidikan tanpa langsung menetapkan tersangka. Strategi ini memberi keleluasaan untuk memetakan jejaring, memeriksa saksi lintas kabupaten, dan mengikuti aliran dana dari Madina ke wilayah lain. Langkah lanjutan terlihat ketika penyidik memeriksa saksi di Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan, menggunakan kantor KPPN setempat sebagai lokasi pemeriksaan tujuh pejabat dan pegawai pengadaan. Cara bergerak KPK—dari OTT lokal ke ekosistem proyek jalan lintas kabupaten—menunjukkan bahwa investigasi KPK Sumut didesain menangkap pola, bukan hanya pelaku individual yang kebetulan tertangkap tangan.
Apa Artinya Penetapan 8 Tersangka Baru bagi Masa Depan Infrastruktur Jalan?
Dengan delapan tersangka baru yang telah ditetapkan, KPK sedang berada di fase krusial untuk menuntaskan konstruksi perkara korupsi proyek jalan di Sumut. Identitas dan peran masing-masing tersangka memang belum diumumkan, namun jelas bahwa penyidikan diarahkan untuk mengurai hubungan antara pejabat daerah, pengambil keputusan teknis di BBPJN, dan pihak swasta penerima proyek. Kini, KPK masih melanjutkan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, sebelum memaparkan secara terbuka siapa saja yang dianggap menjadi simpul penting dalam jaringan korupsi ini. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan atau kegagalan kasus ini akan menjadi preseden bagi penanganan korupsi infrastruktur jalan di daerah lain: jika jaringan terbongkar sampai ke akar, maka pesan yang lahir adalah bahwa proyek jalan nasional bukan lagi ruang aman untuk kongkalikong anggaran. Namun jika perkara berhenti pada lingkaran terbatas, risiko berulangnya praktik yang sama di koridor lain tetap besar.
