Pengawasan menentukan siapa yang menerima subsidi
Pengawasan BBM subsidi adalah pemeriksaan atas stok, transaksi, antrean, dan cara penyaluran di SPBU untuk memastikan bahan bakar bersubsidi diterima konsumen yang berhak, bukan dialihkan melalui pembelian tidak wajar atau penimbunan. Prinsip ini penting karena kelancaran pasokan saja belum cukup: distribusi juga harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di Gorontalo, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memantau penyaluran BBM bersubsidi, ketersediaan di SPBU, dan perkembangan kebutuhan warga. Perusahaan menyatakan pemeriksaan transaksi serta pola pembelian dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan, pembelian berulang yang tak wajar, dan penimbunan. Pemantauan berlangsung di tengah aspirasi masyarakat tentang penyaluran BBM di daerah itu. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan Satgas BBM, sekaligus mengevaluasi stok dan realisasi penyaluran. Arah tersebut tepat, tetapi nilai pengawasan baru terbukti ketika temuan lapangan ditangani terbuka dan konsisten.
Sidak menemukan pengisian ke tangki modifikasi dan wadah
Ujian nyata pengawasan terlihat dalam sidak gabungan Satgas BBM Kabupaten Sanggau di SPBU 64.785.13, kawasan Simpang Tanjung, Kecamatan Tayan Hulu, pada 12 November 2026. Tim yang melibatkan unsur perdagangan dan koperasi, perhubungan, Satpol PP, serta kepolisian menemukan solar bersubsidi diisi ke kendaraan bertangki modifikasi, jeriken, dan drum dalam jumlah cukup banyak. Temuan ini bukan bukti bahwa setiap pengisian wadah melanggar aturan, tetapi cukup serius untuk menuntut pemeriksaan tentang tujuan, izin, dan kepatuhan prosedur.
Satgas menegur pengawas SPBU, membina konsumen yang terindikasi melakukan pengisian tidak sesuai ketentuan, dan menyatakan temuan akan diproses lebih lanjut. Langkah itu perlu diikuti hasil tindak lanjut yang jelas; teguran di lokasi saja tidak menjawab apakah penyaluran telah terhenti atau bagaimana pengawasan berikutnya dilakukan. Bagi pengguna biasa, praktik yang tidak sesuai peruntukan berisiko menghambat hak memperoleh BBM bersubsidi. Karena itu, pemeriksaan harus menyasar bukan hanya pembeli, tetapi juga kepatuhan pengelola dan pengawasan transaksi di dispenser.

Keluhan layanan dan pengisian jeriken perlu diklarifikasi
Di SPBU 74.961.04, Jalan Raja Eyato, Kota Gorontalo, dugaan pelayanan tidak adil menjadi perhatian setelah sebuah video beredar di media sosial. Pada 13 November 2026, Pertamina mendatangi pengelola untuk meminta klarifikasi mengenai kronologi, alasan kendaraan tertentu dilayani, dan pihak yang memutuskan pengisian. Perusahaan menegaskan petugas wajib melayani secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur, tanpa perlakuan khusus di luar ketentuan. Pemeriksaan ini penting, tetapi publik perlu melihat bahwa klarifikasi menghasilkan penilaian dan tindak lanjut, bukan berhenti pada kunjungan.
Sorotan lain muncul di SPBU Azkiaris, Indragiri Hulu, pada 14 November 2026. Seorang wartawan mengaku melihat operator mengisi Pertalite ke jeriken, sementara sebuah mobil membawa baby tank yang diduga berisi solar dan puluhan jeriken; ia juga mengaku mendapat intimidasi saat meliput. Pemilik kendaraan mengklaim memiliki izin, tetapi keterangan itu masih memerlukan verifikasi dari instansi yang disebut. Kasus ini memperlihatkan mengapa pengisian ke wadah harus diperiksa berdasarkan dokumen dan mekanisme distribusi, tanpa mendahului kesimpulan atas dugaan yang belum dikonfirmasi.

Tindak lanjut harus bisa diperiksa masyarakat
Pertamina menyebut operasional Integrated Terminal Gorontalo dimulai pukul 03.00 WITA untuk mempercepat pengisian dan distribusi ke SPBU. Langkah logistik dapat membantu pasokan, tetapi tidak menggantikan pengawasan atas siapa yang membeli dan bagaimana BBM disalurkan. Pertamina menyatakan akan terus mengevaluasi stok dan realisasi penyaluran di seluruh SPBU Gorontalo, sementara temuan Sanggau masuk proses lanjutan Satgas BBM. Publik sebaiknya memperoleh kejelasan mengenai hasil pemeriksaan serta tindakan korektif, terutama bila ada dugaan perlakuan istimewa atau pengisian yang tidak sesuai aturan.
Warga diimbau membeli sesuai kebutuhan dan peruntukan serta melaporkan kendala layanan atau indikasi penyimpangan melalui Pertamina Contact Center 135. Pengaduan dan dokumentasi dapat membantu mengarahkan pemeriksaan, tetapi keselamatan pelapor dan kebebasan menyampaikan informasi juga harus dihormati. Kesimpulannya, sidak SPBU dan pemantauan distribusi BBM subsidi baru akan menjaga hak masyarakat jika setiap dugaan diperiksa secara adil, hasilnya ditindaklanjuti, dan standar pelayanan berlaku sama bagi semua.






