Pendidikan gratis yang menjangkau anak paling rentan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang menyasar anak dari keluarga miskin dan prasejahtera agar hambatan ekonomi tidak memutus kesempatan mereka untuk belajar dan membangun masa depan. Program prioritas pemerintah ini telah menjangkau lebih dari 44 ribu anak di jenjang SD, SMP, dan SMA, menurut Kementerian Sosial. Angka tersebut penting bukan semata karena menunjukkan skala bantuan, melainkan karena pendidikan bisa menjadi jalan keluar ketika keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah. Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani mengatakan program ini memberi anak keluarga miskin kesempatan kembali bersekolah tanpa biaya. Namun jumlah peserta belum cukup untuk membuktikan keberhasilan. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah anak dapat bertahan di sekolah, belajar dengan baik, dan memperoleh bekal untuk hidup lebih mandiri.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menandai babak baru kebijakan afirmatif pendidikan, dengan Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadapi kemiskinan antargenerasi. Bagi banyak anak, persoalannya bukan kurangnya kemauan belajar: mereka mungkin harus membantu orang tua bekerja, menghadapi kekurangan gizi, tidak memiliki tempat belajar yang tenang, atau menanggung tekanan psikologis. Karena itu, pendidikan gratis berpotensi memberi dampak lebih besar daripada pembebasan biaya sekolah saja. Nilainya terletak pada kemampuan program mengurangi beragam penghalang sekaligus, tanpa melabeli anak sebagai masalah yang harus ditangani.
Pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah lokasi
Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, bertambah dari 166 titik pada tahun pertama, sementara pemerintah menyatakan lebih dari 44 ribu anak memperoleh kembali akses pendidikan gratis. Perluasan ini penting bagi anak keluarga miskin yang selama ini jauh dari layanan pendidikan yang memadai. Tetapi angka jangkauan tidak otomatis berarti kesempatan sudah merata: jarak, kapasitas sekolah, ketersediaan pendidik, dan kecocokan layanan dengan kebutuhan setempat tetap menentukan siapa yang benar-benar bisa belajar. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk mendata siswa berdasarkan nama dan alamat, dengan tujuan memastikan bantuan sampai kepada anak yang membutuhkan. Pendataan harus disertai mekanisme pembaruan dan pemeriksaan yang terbuka. Jika tidak, perluasan dapat meninggalkan anak yang belum tercatat atau salah menempatkan bantuan.
Model berasrama yang dijelaskan dalam sumber mencakup pendidikan tanpa biaya, makanan bergizi, seragam, asrama, laptop, kegiatan pengembangan diri, dan pendampingan psikososial. Cakupan itu menjawab hambatan yang tidak bisa diselesaikan oleh ruang kelas saja. Namun layanan yang lengkap juga menuntut pengasuhan dan pengawasan berkelanjutan. Pemerataan seharusnya berarti anak di berbagai daerah mendapat kualitas dukungan yang layak, bukan sekadar gedung atau tempat dalam daftar peserta. Karena itu, keberhasilan ekspansi perlu dinilai dari pengalaman murid, kehadiran, keamanan, dan hasil belajar—serta dari suara keluarga dan anak itu sendiri.
Tantangan guru, biaya, dan perlindungan anak
Keberlanjutan program bergantung pada orang yang menjalankannya, bukan hanya pada pembangunan sekolah. Catatan awal yang dimuat dalam sumber menyebut sekitar 160 guru mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan berasrama dan daerah terpencil. Angka ini patut menjadi peringatan: menempatkan tenaga pendidik tanpa dukungan, pelatihan, dan kondisi kerja yang memadai dapat mengganggu mutu belajar. Pemerintah perlu merekrut secara cermat, menyiapkan pendampingan bagi guru dan pengasuh, serta menyediakan jalur untuk menyampaikan masalah. Usulan memperkuat pelatihan musyrif, kurikulum yang sesuai dengan kehidupan lokal, dan pemantauan partisipatif juga layak diprioritaskan. Kuantitas sekolah baru akan berarti jika setiap murid bertemu pendidik yang mampu mendukung perkembangannya.
Biaya per siswa dilaporkan mencapai Rp 48,25 juta per tahun. Besarnya kebutuhan itu membuat transparansi anggaran dan pengadaan menjadi bagian tak terpisahkan dari mutu program. Pengawasan harus mampu mencegah pemborosan dan memastikan dana benar-benar mendukung pembelajaran serta kesejahteraan murid. Model asrama 24 jam juga menghadirkan risiko penyesuaian sosial, perundungan, stigma sebagai “sekolah untuk orang miskin”, dan pemisahan sosial. Perlindungan anak tidak boleh tertinggal di belakang pembangunan fisik. Sistem pengaduan yang aman, pengasuh terlatih, dan evaluasi berkala oleh pihak yang independen dibutuhkan agar bantuan tidak berubah menjadi pengalaman yang membatasi atau melukai anak.
Keberhasilan harus melampaui target peserta
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat melayani lebih dari 150 ribu siswa pada 2027 dan merencanakan setidaknya satu gedung permanen di setiap kabupaten dan kota. Target ini dapat memperluas akses pendidikan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertumbuhan cepat tanpa perencanaan tenaga pendidik, dukungan sosial, dan pengawasan anggaran berisiko memperbesar masalah yang sudah tampak. Karena itu, ekspansi perlu berjalan seiring dengan evaluasi terbuka tentang hasil belajar, keberlanjutan sekolah, keamanan, serta ketepatan penerima manfaat. Anggaran jangka panjang juga perlu direncanakan secara realistis agar layanan tidak bergantung pada dorongan sesaat atau berubah ketika prioritas politik berganti.
Sekolah Rakyat menawarkan jawaban penting atas ketimpangan: kemiskinan orang tua tidak seharusnya menentukan batas masa depan anak. Namun pendidikan gratis baru menjadi investasi sosial ketika anak memperoleh pembelajaran bermutu, pengasuhan yang aman, dan dukungan yang konsisten hingga mampu melangkah mandiri. Pemerintah patut mempertahankan perluasan akses, tetapi harus memberi bobot yang sama pada kualitas, perlindungan, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, 44 ribu anak yang kembali belajar adalah awal yang berarti, bukan garis akhir. Keberhasilan program akan terlihat bukan dari banyaknya gedung, melainkan dari peluang nyata yang terbuka dan rantai kemiskinan yang berhasil diputus.
