Definisi Tarik-Ulur: Program Besar yang Diiringi Sinyal Pemangkasan
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan bantuan pemerintah yang menyediakan makanan bernutrisi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam skala puluhan juta penerima manfaat, yang pembiayaannya bertumpu pada anggaran besar sehingga setiap perubahan anggaran langsung memengaruhi jangkauan dan kualitas layanan gizi yang diterima kelompok rentan. Di sinilah ketegangan mulai terasa: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal anggaran MBG dapat dipangkas hingga di bawah Rp200 triliun, sementara Badan Gizi Nasional bersikeras mempertahankan target 72,46 juta penerima manfaat MBG pada 2027 meski Banper MBG sudah diefisiensi Rp30 triliun dari Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa besar anggaran MBG 2027, tetapi apakah efisiensi pemerintah mampu melindungi kelompok sasaran dari dampak pemangkasan anggaran sosial yang makin agresif.
Anggaran MBG 2027: Target Ambisius di Tengah Gelombang Efisiensi
Secara resmi, pagu anggaran BGN 2027 ditetapkan Rp240,20 triliun. Di dalamnya, Rp232,88 triliun diarahkan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp7,33 triliun untuk Program Dukungan Manajemen. Angka ini tampak besar, tetapi histori pemangkasan menunjukkan tren jelas: anggaran program makan bergizi gratis awalnya Rp330 triliun, disisir turun menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu dipangkas lagi menjadi Rp240 triliun. Ketika Purbaya menyatakan “sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an triliun”, ia bukan sekadar bicara penghematan fiskal, melainkan mengirim sinyal bahwa pemangkasan anggaran sosial belum selesai. Di sisi lain, BGN tetap mengunci target penerima manfaat MBG 2027 di angka 72.464.886 orang meskipun Banper MBG sudah diefisiensi Rp30 triliun. Kontras ini menunjukkan ambisi kebijakan yang berlari lebih cepat daripada kepastian anggaran.
72,46 Juta Penerima Manfaat MBG: Komitmen atau Risiko?
Secara politis, mempertahankan target 72.464.886 penerima manfaat MBG di tengah pemangkasan anggaran adalah pesan kuat: pemerintah tidak ingin terlihat mengurangi perlindungan sosial. Dari total itu, 60.599.777 adalah peserta didik lintas jenjang, termasuk PAUD, RA, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB, dan santri. Sisanya, 11.865.109 penerima manfaat berasal dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jika target ini dipertahankan sementara anggaran MBG 2027 berpotensi ditekan di bawah Rp200 triliun, maka efisiensi pemerintah harus bekerja pada level operasional paling rinci: dapur yang tidak beroperasi tetapi dicatat beroperasi sedang disisir, dan jika ada unsur pidana akan dibawa ke kejaksaan. Komitmen ini patut diapresiasi, namun tanpa transparansi detail skema efisiensi, publik sulit menilai apakah angka 72 juta itu realistis atau sekadar janji yang berisiko mengorbankan kualitas makanan bergizi.
Efisiensi Pemerintah: Antara Penertiban Dapur dan Pengawasan Berlapis
Baik Kementerian Keuangan maupun BGN kini menjadikan efisiensi sebagai kata kunci. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya menyisir sisa anggaran sekitar Rp229 triliun untuk menemukan dapur MBG yang tidak beroperasi tetapi tercatat aktif, dan bila terbukti menyangkut pidana, inspektorat serta kejaksaan akan dilibatkan. Pernyataan lain yang layak dikutip adalah klaim Sudaryono bahwa di bawah kepemimpinannya “tidak ada pengadaan yang mengada-ada”. Di sisi fiskal, Purbaya mengandalkan pemantauan pegawai di daerah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara bergilir demi menjaga efisiensi pelaksanaan program. BGN sendiri berjanji memperbaiki tata kelola, penguatan rantai pasok, pemantauan dan pengawasan, serta pengendalian mutu dan keamanan pangan. Semua ini tampak meyakinkan di atas kertas, tetapi efisiensi pemerintah baru bisa dinilai berhasil bila jangkauan penerima manfaat MBG tidak menyusut dan kualitas makanan bergizi tetap terjaga meski pemangkasan anggaran sosial berlanjut.
Kesimpulan: Efisiensi Harus Diukur dari Anak dan Ibu, Bukan Hanya Dari Angka APBN
Rapat Dengar Pendapat antara BGN dan Komisi IX DPR membahas Rencana Kerja dan Anggaran BGN 2027, dengan harapan mendapat persetujuan agar MBG berjalan optimal dan tepat sasaran. Namun, rencana itu berjalan berdampingan dengan sinyal kuat dari Menteri Keuangan bahwa anggaran MBG masih bisa ditekan lebih jauh. Tarik-ulur ini menempatkan program makan bergizi gratis di persimpangan: apakah ambisi memperluas jangkauan penerima manfaat MBG dapat hidup berdampingan dengan pemangkasan anggaran sosial yang terus digencarkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan efisiensi pemerintah bukan seberapa jauh angka anggaran MBG 2027 dapat diturunkan, melainkan apakah 72,46 juta peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menerima makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan tepat waktu. Angka di APBN boleh menyusut, tetapi hak atas gizi layak tidak boleh ikut dipangkas.
