Jaringan Internet Sekolah Lemah: PJJ Gagal Sebelum Mulai
Krisis jaringan internet sekolah dalam pembelajaran jarak jauh adalah kondisi ketika koneksi digital yang tidak stabil, tidak merata, dan tidak terencana menghambat hak siswa untuk belajar, memutus interaksi guru-murid, memaksa perubahan jadwal belajar, sekaligus membuka lebar kesenjangan antara sekolah yang siap secara teknologi dan yang tertinggal secara infrastruktur maupun ekonomi keluarga siswa. Pembelajaran jarak jauh yang terkendala oleh sinyal lemah bukan sekadar masalah teknis; ini adalah indikator ketidaksiapan negara digital yang mengaku mendukung pendidikan berbasis teknologi. Jika koneksi runtuh di hari pertama PJJ, artinya fondasi kebijakan pendidikan daring dibangun di atas jaringan yang rapuh. Dan selama pemerintah hanya merespons secara reaktif, murid akan terus menanggung biaya sosial dari infrastruktur digital pendidikan yang asal jadi.
Hari Pertama PJJ di Bekasi: 26 Kelas Masuk, Jaringan Keluar
Hari pertama pembelajaran jarak jauh di Kota Bekasi langsung menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur digital pendidikan ketika diuji secara nyata. Di SMP Negeri 14, jaringan internet nge-lag dan putus-putus saat diakses bersamaan oleh 26 kelas dari tingkat 7, 8, dan 9, sehingga sesi Zoom hilang dan suara guru tak terdengar dengan jelas. Gangguan yang sama muncul di SDN 6 Bintara, membuktikan bahwa masalah bukan kasus tunggal, melainkan kegagalan sistemik jaringan internet sekolah. Ironisnya, PJJ ini diterapkan sebagai langkah antisipasi bahaya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, tetapi kesiapan digital tidak pernah diantisipasi serius. Kebijakan darurat tanpa fondasi teknis membuat pembelajaran jarak jauh terkendala sejak detik pertama, dan siswa yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban eksperimen infrastruktur digital yang belum matang.
Ketidaksiapan Sistemik: Kritik DPRD dan Janji Cepat Wali Kota
Gangguan jaringan di Bekasi tidak berhenti pada keluhan siswa dan guru; ia memantik kritik politik. Komisi IV DPRD Kota Bekasi menilai pemerintah kota tidak siap dalam hal infrastruktur digital untuk pelaksanaan PJJ, sebuah pengakuan keras bahwa kebijakan pendidikan daring didorong tanpa audit kapasitas jaringan dan perangkat yang memadai. Di lapangan, wali kota turun meninjau langsung SMPN 14 dan menerima keluhan internet yang nge-lag akibat akses simultan puluhan rombongan belajar. "Jumlah kelasnya ada 26" menjadi kalimat kunci yang menyingkap perencanaan bandwidth yang jelas tidak dihitung dengan serius. Sebagai respons, wali kota menjanjikan upgrade teknologi dan fasilitas penunjang pendidikan agar hak siswa atas pembelajaran dan keamanan tetap terpenuhi. Janji ini penting, tetapi terlalu reaktif: tanpa rencana anggaran, standar jaringan minimum, dan tenggat waktu yang jelas, upgrade berisiko berhenti di tataran retorika.
SDN 23 Sabang: Ketika Akses Internet Pemerataan Hanya Slogan
Jika Bekasi menggambarkan kegagalan teknis di kota, SDN 23 Sabang menunjukkan bentuk paling telanjang dari ketimpangan akses internet pemerataan di daerah terpencil. Sekolah dasar di Gampong Batee Shok sudah memakai layanan internet satelit orbit bumi rendah, tetapi sinyal tidak merata dan sering terganggu cuaca, membuat murid harus berpindah lokasi hanya untuk mencari materi atau mengerjakan tugas. Kepala sekolah mengakui, "Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi murid kumpul kembali ke sekolah" karena di rumah banyak orang tua tidak memiliki paket data atau bahkan ponsel Android untuk menerima informasi daring. Sekolah terpaksa menambah dua router dan merencanakan satu lagi untuk memperluas jangkauan, sementara murid tanpa akses internet di rumah hanya mendapat materi tertulis. Ini bukan inovasi, ini adaptasi terpaksa akibat kebijakan digital yang melupakan bahwa pembelajaran jarak jauh mengandalkan ekosistem, bukan sekadar sinyal di halaman sekolah.
Desakan Pemerataan Akses dan Tanggung Jawab Negara Digital
Ketimpangan antara Bekasi dan Sabang memperlihatkan satu pesan tegas: tanpa akses internet pemerataan, PJJ adalah kebijakan yang pilih kasih. Organisasi mahasiswa seperti GMNI menyoroti kesiapan teknis seperti akses internet dan perangkat gawai sebagai syarat mutlak agar aturan PJJ tidak membuat sebagian siswa tertinggal dalam kebingungan. Mereka menuntut sosialisasi dan kesiapan teknis dilakukan secara masif dan terkoordinasi, karena masih ada orang tua yang terlambat menerima informasi. Namun desakan ini harus diperluas: pemerintah pusat dan daerah wajib menetapkan standar minimum jaringan internet sekolah, memetakan titik lemah, dan mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur digital pendidikan, bukan hanya seremonial perangkat. Tanpa pemerataan akses belajar daring, janji "transformasi digital" dalam pendidikan hanya menjadi slogan kosong yang disangga oleh murid-murid yang terpaksa datang kembali ke sekolah di luar jam pelajaran demi sekadar mengejar sinyal.
