SISGITA: Dari Eksperimen Tangsel Menjadi Standar Baru Daerah
SISGITA sistem integrasi adalah Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak yang menghubungkan data pertanahan, peta bidang, dan data objek pajak ke dalam satu platform administrasi internal pemerintah daerah untuk menutup selisih data dan meningkatkan akurasi kebijakan pajak dan tata ruang. Integrasi data pertanahan pajak selama ini dianggap rumit, terfragmentasi, dan rawan kesalahan manual. Karena itu, langkah Tangerang Selatan mengubahnya menjadi satu sistem geospasial patut dibaca sebagai kritik terhadap pola lama yang mengandalkan dokumen sebaran tanpa keterhubungan. Di balik istilah teknis GIS, SISGITA pada dasarnya adalah keputusan politik: pemerintah daerah inovasi ini menempatkan data sebagai fondasi tata kelola aset pemerintah, bukan sekadar pelengkap laporan.
Ketika sekitar 60 pemerintah daerah kabupaten/kota datang ke Tangsel untuk penandatanganan kerja sama sekaligus belajar tentang replikasi sistem informasi ini, arah kebijakan menjadi jelas: standar baru sedang dibentuk dari level lokal, bukan menunggu arahan pusat. Fakta bahwa minat datang dari berbagai pulau menunjukkan bahwa problemnya serupa: data tanah dan pajak tidak nyambung, dan ketidaksinkronan itu sudah terlalu mahal secara fiskal maupun sosial untuk dibiarkan.
Bagaimana SISGITA Mengunci Selisih Data Tanah dan Pajak
Kekuatan utama SISGITA sistem integrasi terletak pada cara sistem ini menyatukan banyak sumber data yang selama ini bekerja dalam silo. SISGITA menggabungkan peta objek pajak yang dikelola badan pendapatan daerah dengan data bidang tanah di kantor pertanahan, lalu memetakan keduanya secara spasial berbasis GIS. NOP PBB-P2 dipadankan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga satu bidang tanah punya identitas tunggal di dunia pajak maupun sertifikat. Inilah inti integrasi data pertanahan pajak yang selama bertahun-tahun hanya jadi jargon kebijakan.
Di atas kertas, cara kerja ini tampak teknokratis. Namun implikasinya politis: pemerintah tidak lagi bergantung semata pada keaktifan wajib pajak untuk memperbarui SPPT ketika kepemilikan berganti. Contohnya, sertifikat bisa sudah pindah tangan, tetapi dokumen PBB tetap atas nama pemilik lama; lewat SISGITA, pemerintah bisa mendeteksi selisih ini, melihat siapa pemilik di sertifikat, dan menghubunginya untuk pembaruan data. Di perumahan, sertifikat induk yang belum dipecah PBB per bidang pun akan lebih mudah diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Tata Kelola Aset Pemerintah: Dari Tebak-tebakan Menjadi Peta Nyata
Selama ini, tata kelola aset pemerintah di banyak daerah berjalan seperti permainan tebak-tebakan: berapa luas tanah, atas nama siapa, dan berapa pajak yang seharusnya dipungut. Dengan SISGITA, pemerintah daerah inovasi seperti Tangsel memaksa dirinya menjawab pertanyaan itu dengan data, bukan asumsi. Data bidang tanah dan objek pajak yang saling terhubung memberi gambaran menyeluruh untuk perpajakan, penataan ruang, sampai perencanaan investasi publik. Di Tangsel saja, terdapat lebih dari 492 ribu objek PBB-P2 yang harus terus diperbarui; tanpa integrasi, akurasi di skala ini nyaris mustahil.
Penting dicatat: SISGITA bukan aplikasi layanan publik yang diakses warga, melainkan alat kerja internal pemerintah untuk menyatukan berbagai sumber data. Dari sudut pandang warga, dampaknya terasa pada ujung layanan: SPPT lebih cepat akurat, proses balik nama tidak terkatung-katung, dan potensi konflik data tanah menurun. Dari sudut fiskal, data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar penting pengambilan kebijakan, mulai dari penyesuaian tarif hingga prioritas pembangunan wilayah. Inilah esensi tata kelola aset pemerintah modern: mengandalkan peta, bukan perasaan.
58 Daerah Mengadopsi: Tanda Lahirnya Model Nasional dari Tangsel
Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama replikasi SISGITA yang diikuti 58 pemerintah daerah adalah sinyal politik yang kuat: inovasi ini bukan lagi proyek lokal, tetapi kandidat model nasional tata kelola data pertanahan pajak. Sebanyak 46 kepala daerah hadir langsung, dua diwakili wakil kepala daerah, serta jajaran sekretaris dan asisten daerah. Ketika para pengambil keputusan tertinggi hadir sendiri, itu menunjukkan SISGITA dilihat sebagai instrumen strategis, bukan sekadar proyek teknologi informasi.
Melalui skema replikasi sistem informasi, Tangsel memberikan sistem yang sudah berjalan kepada daerah lain, yang kemudian menyesuaikannya dengan karakteristik data masing-masing. Walikota menegaskan bahwa 58 daerah ini baru tahap awal dan akan ada sesi-sesi berikutnya. Di sinilah pelajaran pentingnya: inovasi sektor publik tidak harus lahir dari pusat, tetapi dapat menyebar secara horisontal antar daerah. Replikasi SISGITA di 58 daerah menunjukkan bahwa adopsi inovasi tata kelola pemerintah lokal bisa bergerak cepat ketika masalahnya dirasakan bersama dan solusi terbukti bekerja.
Langkah Lanjut: Dari Peta 2D ke 3D dan Tantangan Politik Data
Agenda berikutnya jauh lebih ambisius: pengembangan SISGITA ke pemetaan tiga dimensi agar pemerintah dapat mengetahui keberadaan bangunan, volume, bahkan tata ruang di dalamnya. Ini akan mengubah integrasi data pertanahan pajak menjadi fondasi kontrol ruang yang jauh lebih presisi, mulai dari perizinan, pengawasan KDB-KLB, sampai pengendalian kawasan padat. Jika berhasil, SISGITA tidak lagi sekadar soal PBB-P2, melainkan jantung perencanaan kota.
Namun teknologi hanya separuh cerita; separuh lainnya adalah politik data. Integrasi mengganggu kenyamanan status quo: data yang lebih rapi akan menampakkan objek pajak yang lolos radar, lahan yang tidak tertib sertifikat, hingga potensi kebocoran penerimaan. SISGITA memaksa pemerintah daerah memilih: mempertahankan ketidaktahuan yang nyaman, atau menanggung konsekuensi transparansi. Kesediaan puluhan daerah menandatangani replikasi sistem informasi ini memberi harapan bahwa pilihan kedua mulai diambil. Tantangannya kini adalah konsistensi implementasi, bukan lagi ketersediaan teknologi.
