Usulan denda lebih besar untuk pelanggaran berulang
Denda parkir ilegal adalah sanksi finansial bagi operator atau pengelola yang menjalankan usaha parkir tanpa izin resmi; besarnya perlu cukup untuk membuat pelanggaran tidak lagi terasa sebagai biaya operasional biasa. Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengusulkan agar denda bagi pengelola parkir tanpa izin naik 10 kali lipat, dari sekitar Rp50 juta menjadi maksimal Rp500 juta. Ia menyampaikan usulan itu pada Rabu, 11 November 2026, dengan tujuan memberi efek jera dan mencegah praktik serupa terulang. Usulan ini berangkat dari penilaian bahwa denda yang berlaku belum mendorong perubahan tata kelola. Arah kebijakannya tepat: bila sanksi terlalu ringan dibandingkan konsekuensi melanggar, pengelola dapat memperlakukannya sebagai ongkos yang bisa ditanggung. Namun, besaran denda saja bukan ukuran keberhasilan. Nilainya harus disertai pemeriksaan yang konsisten agar ancaman sanksi parkir ilegal terasa nyata.
“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata Jupiter. Pernyataan itu merangkum persoalan kebijakan: sanksi yang tersedia dinilai belum mampu mengubah perilaku pengelola bermasalah. Kenaikan sepuluh kali lipat dapat memperkuat daya cegah, tetapi denda besar tanpa penerapan yang dapat dipastikan berisiko hanya menjadi angka dalam rekomendasi. Karena itu, DPRD dan Pemprov DKI perlu mengaitkan usulan ini dengan pengawasan yang tertib, tindak lanjut temuan, dan kepastian bahwa pelanggaran diproses. Efek jera lahir dari gabungan sanksi yang memadai dan penegakan yang tidak pilih-pilih.

Belajar dari ketegasan Singapura, bukan sekadar meniru denda
Jupiter menjadikan Singapura sebagai contoh ketegasan dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran ketertiban di ruang publik. Rujukan itu relevan sebagai dorongan agar penegakan parkir Jakarta tidak berhenti pada penertiban sesaat. Namun, meniru ketegasan bukan berarti hanya menaikkan nominal denda. Pemerintah juga perlu memastikan aturan perizinan dipahami, pengawasan berjalan, dan konsekuensi diterapkan ketika pengelola kedapatan menjalankan parkir tanpa izin. Tanpa rangkaian itu, kenaikan sanksi berisiko menjadi pesan keras yang tidak mengubah praktik di lapangan. Pelajaran yang paling berguna dari contoh Singapura adalah konsistensi: pelanggaran harus ditangani dengan konsekuensi yang jelas, bukan sekadar ancaman yang jarang ditegakkan.
DPRD menekankan bahwa pembenahan tata kelola tidak cukup mengandalkan penertiban di lapangan. Diperlukan kesamaan komitmen antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan temuan serta rekomendasi panitia khusus ditindaklanjuti. Langkah berikutnya seharusnya bukan berhenti pada usulan angka, melainkan memakai temuan tersebut sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap operator, terutama yang bekerja tanpa izin. Di titik ini, ukuran keseriusan pemerintah bukan hanya seberapa tinggi denda parkir ilegal ditetapkan, tetapi apakah pelanggaran teridentifikasi, diproses, dan ditindaklanjuti secara konsisten.
Usulan denda hingga Rp500 juta layak dipertimbangkan karena sanksi sekitar Rp50 juta dinilai belum cukup memberi efek jera. Tetapi angka yang lebih tinggi tidak otomatis membenahi perparkiran. Penegakan parkir Jakarta baru akan lebih meyakinkan jika DPRD dan Pemprov DKI menyatukan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi, memperkuat pengawasan, dan menerapkan aturan secara konsisten. Ketegasan Singapura dapat menjadi inspirasi, sementara keberhasilan di Jakarta bergantung pada pelaksanaan yang nyata. Tanpa tindak lanjut, sanksi besar hanya menjadi wacana; dengan penegakan yang pasti, aturan parkir tanpa izin dapat memiliki daya cegah.






