Jaringan yang tumbuh, tanggung jawab yang membesar
Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan pendidikan dan dukungan keseharian untuk membantu mereka belajar serta berkembang. Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun di 131 kabupaten/kota dan memberi kesempatan belajar kepada lebih dari 45.000 anak. Capaian ini menandai perluasan akses dalam skala besar, tetapi jumlah siswa sekolah yang terus bertambah juga membuat mutu layanan tak boleh tertinggal dari pembangunan fisik. Bagi keluarga, manfaat program bukan hanya ruang kelas: siswa juga memperoleh tempat tinggal, fasilitas belajar dan olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan. Karena itu, pertumbuhan jaringan patut dinilai dari kemampuannya mempertahankan dukungan tersebut, bukan sekadar banyaknya gedung yang selesai.
Sepuluh gedung baru menjawab kebutuhan di Jawa Timur
Di Jawa Timur, pemerintah merencanakan pembangunan 10 gedung sekolah baru permanen pada 2027. Saat ini terdapat 18 Sekolah Rakyat permanen dan 11 rintisan di provinsi itu. Tujuh lokasi telah mendapat persetujuan, yakni Ponorogo, Kabupaten Mojokerto, Tulungagung, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Bangkalan, dan Magetan; tiga lokasi lain—Kota Malang, Lamongan, dan Sumenep—dinilai layak tetapi masih menunggu persetujuan Kementerian Sosial. Pembangunan tahap pertama ditargetkan mencakup Lamongan, Bangkalan, dan Kota Probolinggo, dengan harapan pekerjaan dapat dimulai lebih cepat pada akhir tahun ini. Langkah ini masuk akal karena ekspansi kapasitas memerlukan tambahan fasilitas, tetapi pengumuman lokasi saja belum menjamin akses merata: jadwal pembangunan dan kesiapan operasional akan menentukan kapan keluarga benar-benar merasakan manfaatnya.
Kapasitas besar perlu mengikuti kebutuhan siswa
Pemerintah pusat memproyeksikan daya tampung sekolah di Jawa Timur mencapai 2.000–3.000 siswa per sekolah pada tahun ajaran 2027/2028, naik dari kapasitas sekitar 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk mengejar skala itu, gedung direncanakan lebih tinggi meski kebutuhan lahan diperkirakan tetap sekitar enam hektare. Namun, kapasitas fisik bukan satu-satunya ukuran kesiapan. Minat pendaftar lebih besar pada jenjang SMP dan SMA, sedangkan sebagian keluarga masih menghadapi hambatan melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. Dinas Sosial Jawa Timur mengusulkan agar kuota rombongan belajar SD yang tidak terisi dapat dialihkan ke SMP atau SMA; keputusan tetap berada pada kementerian terkait. Penyesuaian semacam ini penting agar ruang yang dibangun sesuai kebutuhan nyata, bukan hanya memenuhi angka rancangan.
Ekspansi harus disertai tenaga dan layanan
Lonjakan daya tampung hanya akan berarti jika jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ikut memadai. Pemerintah pusat menyiapkan 5.000 tenaga baru untuk kebutuhan Sekolah Rakyat secara nasional, tetapi alokasi khusus bagi Jawa Timur belum dipastikan. Ketidakpastian ini perlu ditangani sebelum gedung baru beroperasi penuh: siswa membutuhkan pengajaran, pengasuhan asrama, makanan, kesehatan, dan pendampingan yang berjalan beriringan. Perluasan jaringan hingga ratusan sekolah menunjukkan komitmen memperluas kesempatan bagi keluarga kurang mampu, tetapi ukuran keberhasilan berikutnya ialah apakah setiap sekolah mampu menjaga layanan saat kapasitas meningkat. Jika tenaga dan pengaturan kelas tertinggal, gedung yang lebih besar berisiko menambah tekanan, bukan memperkuat pengalaman belajar.
Rencana 10 gedung baru di Jawa Timur merupakan langkah penting dalam pertumbuhan Sekolah Rakyat, tetapi pembangunan mesti berjalan seiring dengan pemenuhan tenaga, fleksibilitas rombongan belajar, dan dukungan bagi anak yang tinggal jauh dari keluarga. Dengan mengaitkan kapasitas pada kebutuhan siswa, ekspansi dapat menjadi akses pendidikan yang benar-benar berkelanjutan.
