Protes warga menuntut jawaban, bukan sekadar janji dialog
Izin pabrik sepatu adalah rangkaian persetujuan dan dokumen yang memastikan pembangunan serta operasional pabrik sesuai aturan, sekaligus memberi dasar bagi pemerintah untuk menanggapi dampak yang dikeluhkan warga. Di Desa Bagi, Kecamatan Madiun, warga memblokade akses proyek PT Oji Shoes Indonesia setelah pembangunan berlangsung sekitar empat bulan tanpa sosialisasi, menurut keluhan mereka. Aksi itu bukan gangguan yang bisa diselesaikan dengan meminta warga membuka jalan; ia menandakan komunikasi dan keterbukaan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya. DPMPTSP Kabupaten Madiun merespons dengan rencana memanggil investor untuk membahas izin dan memetakan persoalan terlebih dahulu, sebelum memfasilitasi pertemuan perusahaan dengan masyarakat. Urutan itu masuk akal hanya jika pembahasan awal menghasilkan informasi yang dapat diuji dan keluhan warga benar-benar dibawa ke meja dialog. Tanpa kejelasan tentang dokumen, dampak, dan langkah perbaikan, pemanggilan investor berisiko menjadi formalitas, bukan jalan keluar.
Pemeriksaan Satpol PP perlu berujung pada kepastian
Setelah protes warga pabrik, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun memeriksa proyek PT Oji Shoes Indonesia. Pemeriksaan itu dipicu laporan mengenai pemasangan tiang pancang; warga sebelumnya menutup akses karena mengkhawatirkan dampak konstruksi terhadap lingkungan permukiman. Ketika petugas datang, mereka tidak menemukan kegiatan pembangunan atau pemasangan tiang pancang yang sedang berlangsung. Namun, ketiadaan aktivitas pada saat pemeriksaan bukan bukti bahwa semua persoalan selesai. Satpol PP menyatakan pemeriksaan tetap diteruskan dengan menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi dan memastikan kelengkapan dokumen perizinan usaha, mengacu pada Perda Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah perlu menjelaskan hasil penelusuran itu kepada warga: dokumen apa yang telah diperiksa, siapa penanggung jawab pekerjaan, dan bagaimana keluhan lingkungan akan ditangani. Langkah penegakan baru meyakinkan bila temuan dan tindak lanjutnya disampaikan terbuka.
Sorotan rekrutmen XINCHAI menambah pertanyaan soal izin
Di Desa Pengampon, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, perhatian publik muncul melalui flyer rekrutmen PT XINCHAI Indonesia, sementara sejumlah dokumen perizinan perusahaan disebut belum lengkap. Aktivis LSM PAGAR Jombang, Lutfi Utomo, mendesak perusahaan menuntaskan kewajiban perizinan dan mematuhi aturan. Menurut penelusuran yang disampaikan Lutfi, perusahaan telah mengantongi KKPR/PKKPR, tetapi dokumen lingkungan masih berproses; Sertifikat Laik Fungsi juga disebut belum terbit, sementara pengajuan PBG masih berlangsung. Ia mengaitkan proses dokumen lingkungan dengan penindakan dan denda Gakkum KLHK, serta menyebut pembangunan dilakukan sebelum PBG terbit. Itu adalah keterangan aktivis yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen dan penjelasan resmi, bukan dianggap sebagai putusan akhir. Disnaker Jombang menyatakan rekrutmen pada flyer dilakukan PT Siantar sebagai perusahaan alih daya, tetapi belum menerima laporan MoU kerja samanya dengan perusahaan yang disebut XINCHAI; perusahaan itu juga belum tercatat beroperasi.
Disnaker meminta pencari kerja memeriksa kebenaran lowongan melalui hotline, serta mengingatkan bahwa lowongan wajib dilaporkan melalui sistem informasi ketenagakerjaan berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2023. Imbauan ini penting: calon pekerja tidak seharusnya menanggung sendiri risiko informasi rekrutmen yang belum jelas. Pemerintah juga perlu menerangkan status dokumen dan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan calon pemberi kerja. Disnaker menyatakan membuka ruang komunikasi bagi perusahaan yang masih memiliki kekurangan administrasi.
Kepastian izin dan perlindungan warga harus berjalan bersama
Kedua kasus memperlihatkan jalur respons yang berbeda: di Madiun, pemda merencanakan pembahasan dengan investor dan Satpol PP memeriksa perizinan setelah protes; di Kabuh, persoalan mencuat lewat rekrutmen yang dipertanyakan ketika dokumen pabrik disebut masih berproses. Kesamaannya lebih penting daripada perbedaannya: publik belum memperoleh jawaban lengkap tentang status izin, jadwal pemenuhan dokumen, dan konsekuensi jika kegiatan mendahului persetujuan yang diwajibkan. Pemerintah daerah sebaiknya menerbitkan penjelasan yang membedakan dokumen yang sudah terbit dari yang masih diajukan, serta memastikan keluhan warga tidak tenggelam dalam urusan administrasi. Perusahaan pun perlu memberi informasi yang konsisten, termasuk soal rekrutmen dan dampak pembangunan. Investasi dan peluang kerja layak didukung, tetapi bukan dengan menganggap keterbukaan sebagai pilihan. Kesimpulannya, proyek pabrik sepatu hanya akan memperoleh kepercayaan bila izin dapat diverifikasi, protes warga ditanggapi dengan tindakan, dan calon pekerja mendapat informasi yang sahih.
