Operasi besar, pekerjaan belum selesai
Pemberantasan narkoba di Kampung Bahari adalah upaya memutus jaringan peredaran sekaligus memulihkan ruang hidup warga yang selama bertahun-tahun dibayangi aktivitas narkotika dan cap negatif. Pada Minggu pagi, 1 November 2026, sekitar 1.800 polisi menggerebek kawasan Tanjung Priok; 27 orang diamankan dan 30 bangunan semi permanen di sepanjang rel A.5 hingga A.9 kemudian dibongkar. Aparat menemukan sabu, ganja, ribuan pil ekstasi, senjata, serta mesin pencetak ekstasi. Polisi menduga lapak di bantaran rel menjadi lokasi transaksi, sehingga penertiban dianggap bagian dari upaya mencegah tempat itu dipakai kembali. Skala operasi menunjukkan keseriusan negara, tetapi keberhasilan tidak semestinya diukur dari jumlah bangunan yang rata atau orang yang ditangkap saja. Ukurannya juga harus mencakup apakah jaringan utama terputus dan kehidupan warga menjadi lebih aman.
Pembongkaran melibatkan 530 personel gabungan, termasuk unsur kepolisian, pemerintah daerah, PT KAI, dan petugas PPSU. Polisi menyatakan akan melanjutkan operasi dan mengejar bandar utama yang diduga mengendalikan jaringan. Langkah itu perlu konsisten dan berbasis penyelidikan, bukan berhenti sebagai pertunjukan penertiban sesaat. Penegakan hukum yang menyasar pengendali jaringan harus dibedakan dari perlakuan terhadap pengguna yang membutuhkan penanganan sesuai perannya. Tanpa tindak lanjut, lapak bisa hilang sementara, sementara jaringan dan kerentanan sosial yang membuat perdagangan bertahan tetap ada.

Cap lama yang tak bisa dibongkar dengan alat berat
Stigma Kampung Bahari bukan muncul dalam semalam. Kawasan ini telah kerap diberitakan sejak 1996 dan kemudian melekat sebagai tempat peredaran narkoba di Jakarta. Warga yang tidak terlibat pun ikut menanggung akibatnya: ada yang risih dengan reputasi lingkungan, sementara orang tua mencemaskan anak-anak yang tumbuh di tengah penggunaan dan transaksi narkoba. Seorang warga bernama Erin, yang memiliki dua anak, berharap kampungnya lebih bersih, menyediakan tempat bermain, dan terbebas dari cap kampung narkoba. Harapan itu menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar citra. Rasa aman, ruang untuk anak, dan kesempatan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terus dicurigai adalah bagian dari pemulihan. Membongkar bangunan mungkin mengubah tampilan kawasan, tetapi kepercayaan publik hanya tumbuh melalui keamanan yang terjaga dan perlakuan adil terhadap warga.
Karena itu, jangan samakan seluruh penghuni dengan jaringan yang sedang diburu. Penindakan harus tegas terhadap pelaku peredaran, tetapi tidak boleh mengubah kemiskinan, tempat tinggal, atau identitas warga menjadi bukti kesalahan. Penggerebekan juga dilaporkan menghadapi perlawanan berupa lemparan batu dan petasan; kondisi seperti itu mengingatkan bahwa operasi di permukiman padat menuntut disiplin, perlindungan warga, dan komunikasi yang baik. Nama baik kampung tidak pulih lewat slogan, melainkan ketika warga bisa beraktivitas tanpa rasa takut dan tidak terus-menerus dinilai melalui kesalahan sebagian orang.
Pemulihan harus menyertai penataan
Penataan kawasan di sekitar rel punya alasan keselamatan dan ketertiban, tetapi dampaknya terhadap penghidupan warga tidak boleh dianggap sebagai urusan sampingan. Pemerintah diminta mendata warga agar kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan, terutama mereka yang bergantung pada pemilahan dan pengelolaan sampah. Negara juga perlu memastikan warga tetap mempunyai kesempatan memperoleh penghasilan selama penataan berlangsung. Tanpa langkah itu, pembongkaran berisiko memindahkan masalah: ruang transaksi mungkin tertutup, tetapi keluarga yang kehilangan tempat beraktivitas menghadapi ketidakpastian baru. Pemulihan warga harus mencakup pendataan yang terbuka, akses mata pencaharian, dan layanan yang menjawab kebutuhan keluarga, bukan hanya penertiban fisik.
Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan PT KAI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun penataan bertahap. Pemerintah dan PT KAI juga mengkaji hunian alternatif bagi warga terdampak; dukungan program perumahan, termasuk Bedah Rumah, serta perbaikan ekonomi keluarga disebut sebagai bagian dari penanganan. PT KAI menargetkan penataan rampung dalam satu bulan. Target waktu itu sebaiknya disertai keterbukaan tentang siapa yang terdampak, pilihan hunian yang tersedia, dan bagaimana warga dapat mempertahankan penghasilan. Jika tidak, kecepatan penataan akan lebih terlihat daripada manfaatnya.
Keberhasilan ditentukan oleh kehidupan setelah penggerebekan
Operasi 1 November adalah babak penting, bukan garis akhir. Kepolisian perlu menindaklanjuti penyidikan dan memburu pengendali jaringan, sementara pemerintah harus memastikan kawasan yang ditata tidak kembali menjadi ruang bagi perdagangan narkoba. Pada saat yang sama, dukungan bagi keluarga, hunian, mata pencaharian, kebersihan, dan ruang aman anak harus berjalan nyata. Inilah ukuran yang lebih jujur bagi pemberantasan narkoba: bukan semata-mata jumlah barang bukti atau lapak yang dibongkar, melainkan berkurangnya bahaya dan bertambahnya pilihan hidup warga.
Kampung Bahari tidak akan lepas dari stigma dengan satu penggerebekan. Namun, penegakan hukum yang konsisten dan pemulihan yang menghormati hak serta kebutuhan warga dapat mulai mengubah cerita kawasan ini. Jika negara hadir hanya saat menyisir dan membongkar, cap lama akan bertahan. Jika kehadirannya berlanjut lewat keamanan, hunian layak, dan kesempatan mencari nafkah, warga memiliki peluang untuk merebut kembali nama baik kampungnya.






