Operasi besar, persoalan yang belum selesai
Penggerebekan Kampung Bahari adalah operasi penegakan hukum untuk menindak dugaan peredaran narkotika di kawasan permukiman, sekaligus upaya mengamankan orang dan barang bukti yang terkait dengan aktivitas tersebut. Pada Minggu, 1 November 2026, BNN dan Polri menggelar operasi di Kampung Bahari dan kawasan berdekatan, Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara. Sebanyak 1.800 personel gabungan dikerahkan dan 26 orang diamankan atas dugaan keterlibatan dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Petugas menyergap dari sejumlah akses: ratusan personel Brimob tiba dengan KRL melalui jalur rel, sementara tim lain bergerak dari jalan raya untuk menutup akses kawasan. Skala pengerahan menunjukkan keseriusan aparat, tetapi jumlah personel dan orang yang diamankan bukan ukuran akhir keberhasilan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah operasi ini bisa menekan pasokan dan membuat warga merasa lebih aman setelah petugas pergi.
Penindakan harus menembus jaringan
Dari penyisiran, aparat menyita sabu dalam jumlah ratusan gram dan ekstasi hingga ribuan butir, serta ganja, alat isap, perlengkapan pengemasan, senjata api, air gun, dan senjata tajam. Barang bukti itu memperlihatkan bahwa persoalan narkoba Jakarta Utara tidak dapat ditangani hanya dengan mengosongkan satu titik transaksi. Operasi Kampung Bahari juga bukan yang pertama; kawasan ini pernah menjadi sasaran penindakan, termasuk operasi gabungan pada Agustus 2026. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai penggerebekan diperlukan ketika masalah sudah serius, tetapi harus diikuti langkah berkelanjutan. Karena itu, tindak lanjut berupa pemeriksaan terhadap 26 orang, pendalaman barang bukti, dan penelusuran pihak lain dalam jaringan harus menjadi prioritas. Aparat perlu memburu pemasok, pengendali, aliran uang, dan pihak yang diduga melindungi kegiatan itu, bukan berhenti pada orang yang ditemukan di lapangan.
Relokasi bukan jawaban tunggal
Relokasi mungkin dibicarakan sebagai bagian dari penataan kawasan, tetapi belum ada kepastian bahwa itu akan dilakukan, dan memindahkan warga bukan jaminan peredaran narkoba ikut hilang. Jika jaringan pemasok dan pembeli tetap bekerja, transaksi bisa berpindah ke tempat lain atau kembali ketika pengawasan melemah. Maka, penataan fisik harus disertai pemetaan titik distribusi, kerja sama aparat dengan warga, dan perlindungan identitas orang yang memberi informasi. Keberhasilan juga perlu dinilai dari perubahan aktivitas transaksi, rasa aman warga, akses terhadap rehabilitasi, dan kepercayaan kepada aparat, bukan semata-mata dari jumlah penangkapan. Pendekatan ini menuntut pemerintah daerah, kepolisian, BNN, serta unsur masyarakat berbagi peran agar penindakan tidak berakhir dengan pengosongan lokasi. Tanpa tindak lanjut yang konsisten, penggerebekan berisiko menjadi jeda sementara, bukan pemutus mata rantai.
Pemulihan warga harus masuk agenda
Strategi lanjutan harus membedakan pengedar dari pengguna yang membutuhkan bantuan. Pengguna yang memerlukan pemulihan perlu difasilitasi untuk mengakses rehabilitasi agar dapat kembali sehat dan menjalani kehidupan sosial. Pada saat yang sama, warga membutuhkan pilihan mata pencaharian yang layak. Peningkatan keterampilan dan penciptaan peluang kerja dapat mengurangi ketergantungan pada penghasilan dari jual beli narkoba. Ini bukan alasan untuk melonggarkan penegakan hukum terhadap jaringan kriminal; justru pemulihan dan penindakan harus berjalan beriringan. Aparat juga perlu menjaga integritas dan memastikan pengawasan internal, sebab keberhasilan operasi bergantung pada konsistensi penegakan, bukan hanya besarnya pengerahan. Kesimpulannya, penggerebekan Kampung Bahari adalah awal yang penting, bukan penyelesaian. BNN dan Polri perlu membongkar jaringan hingga ke pemasok, sementara pemerintah dan masyarakat memperkuat rehabilitasi, pekerjaan, serta pengawasan. Tanpa gabungan langkah itu, peredaran narkoba berisiko bertahan meski lokasi transaksi berubah.
