Biaya dan pendataan harus berjalan beriringan
Anak tidak sekolah adalah anak usia pendidikan yang belum pernah mengakses sekolah atau tidak lagi mengikuti pembelajaran, sehingga kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mengembalikan mereka ke pendidikan memerlukan lebih dari ajakan: hambatan biaya harus dijawab, sementara data yang tepat menentukan siapa yang membutuhkan dukungan dan jalur apa yang sesuai. Di Gresik, Ketua DPRD M Syahrul Munir mendorong BAZNAS menjadikan program Zero ATS prioritas melalui bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kesulitan ekonomi. Dorongan ini berangkat dari perkiraan sekitar 4.000 anak tidak sekolah di kabupaten tersebut. Angka itu menuntut respons bersama, bukan sekadar pencatatan. Sementara itu, Kecamatan Koja menggelar verifikasi dan penginputan data anak kategori Belum Pernah Bersekolah pada Kamis (19/11), sebagai langkah memastikan anak-anak yang belum pernah sekolah mendapat perhatian dan kesempatan belajar.

Dukungan BAZNAS perlu menjangkau kebutuhan nyata
Usulan DPRD Gresik menempatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu cara membantu anak dari keluarga kurang mampu kembali memperoleh akses pendidikan. Namun, bantuan biaya pendidikan akan efektif hanya jika berangkat dari kebutuhan anak yang teridentifikasi dan disertai pendampingan, bukan berhenti sebagai alokasi dana. Syahrul meminta BAZNAS ikut mengenali anak yang masuk kategori ATS serta memetakan kebutuhan penanganannya. Pilihan pendidikan pun tidak semestinya dibatasi pada sekolah formal. Jalur pesantren, termasuk Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dapat menjadi alternatif bagi anak yang menghadapi hambatan untuk kembali ke sekolah umum. Fleksibilitas jalur ini penting, tetapi ketersediaan layanan tetap menjadi tantangan: PDF yang disebut tersedia berada di Bawean, sedangkan belum ada pesantren di Gresik yang memperoleh izin operasional SPM.

Verifikasi data menentukan ketepatan intervensi
Langkah Kecamatan Koja menegaskan bahwa verifikasi data siswa bukan urusan administratif belaka. Data anak kategori Belum Pernah Bersekolah dicermati untuk mencocokkan catatan dengan kondisi lapangan, sekaligus menjadi dasar pemetaan kebutuhan dan tindak lanjut yang tepat sasaran. Tanpa pemeriksaan dan koordinasi lintas unsur, daftar ATS berisiko tidak menggambarkan keadaan sebenarnya; anak yang perlu dibantu bisa luput, sementara program berpotensi salah sasaran. Koja menargetkan basis data yang lebih tertib, akurat, dan mutakhir di seluruh kelurahan agar dapat menjadi pijakan pendampingan dan pemenuhan hak pendidikan. Prinsip ini juga relevan bagi Gresik: dorongan agar BAZNAS mengidentifikasi calon penerima dukungan harus disertai pembaruan informasi serta kerja sama dengan pihak yang memahami kondisi keluarga. Ketelitian pada tahap awal membuat bantuan lebih mungkin sampai kepada anak yang benar-benar menghadapi hambatan.
Ukuran keberhasilan adalah anak kembali belajar
Dua upaya ini memperlihatkan bahwa memperluas akses pendidikan anak memerlukan rangkaian kerja yang utuh: mengenali anak yang tertinggal, memastikan datanya benar, memahami hambatan, lalu menyediakan dukungan dan jalur belajar yang bisa dijangkau. Di Gresik, DPRD berharap sinergi dengan BAZNAS dan pemangku kepentingan lain memperkuat penanganan ATS. Di Koja, data yang sudah diverifikasi diharapkan menjadi dasar pendampingan dan langkah lanjutan. Keduanya baru bermakna jika berujung pada kesempatan belajar yang nyata, bukan sekadar target Zero ATS atau basis data yang rapi. Bantuan biaya pendidikan dapat meringankan kendala ekonomi, sementara pilihan pendidikan formal maupun pesantren memberi ruang bagi kebutuhan yang berbeda. Kesimpulannya, keberhasilan harus dinilai dari anak yang kembali atau mulai belajar, dengan dukungan yang tepat dan berkelanjutan.






