Perkara yang ditegaskan bukan makar
Penyadapan ponsel adalah tindakan memantau atau mengakses komunikasi telepon tanpa prosedur dan kewenangan hukum yang sah, sehingga penyelidikannya harus berfokus pada bukti serta aturan yang dilanggar. Dalam perkara yang menyeret tiga personel Polri, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak mengarah pada tindak pidana makar. Penegasan ini penting karena spekulasi mengenai motif politik dapat mengaburkan persoalan hukum yang sedang diperiksa. Menurut Yusril, pasal yang digunakan sejauh ini berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi dalam KUHP serta UU ITE, bukan pasal makar. Ia juga menjelaskan bahwa kategori makar mencakup tindakan terhadap presiden, pemerintah, atau upaya memisahkan sebagian wilayah negara, tetapi belum ada indikasi perkara ini masuk ke kategori tersebut. Maka, batas yang sudah disampaikan pemerintah cukup jelas: fokus penyidikan adalah dugaan akses dan intersepsi tanpa prosedur, bukan makar.
Daftar sasaran belum dapat dipastikan
Kejelasan mengenai arah hukum perkara tidak berarti daftar target penyadapan ilegal sudah terungkap. Bareskrim menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Kabareskrim menyebut nomor telepon Presiden dan berbagai kalangan lain diduga menjadi sasaran, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Namun, kabar bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haythar ikut disadap belum didukung data otentik yang ditemukan pemerintah maupun penyidik. Yusril menyampaikan hal itu di Banda Aceh pada 4 November 2026. Perbedaan ini harus dijaga: adanya dugaan sasaran dari beragam kelompok tidak membuktikan bahwa setiap nama yang beredar benar-benar masuk daftar.
Bukti harus mendahului spekulasi
Sikap hati-hati terhadap nama-nama yang disebut di ruang publik bukan upaya mengecilkan perkara. Justru, ketika penyadapan diduga menyentuh nomor Presiden dan tokoh dari berbagai kalangan, penyidik perlu membedakan dugaan umum dari sasaran yang dapat dibuktikan. Yusril juga menyatakan belum ada data yang memastikan apakah telepon Presiden dan Wakil Presiden termasuk sasaran, sehingga informasi itu masih dalam penelusuran. Materi komunikasi yang diduga disadap, menurutnya, merupakan kewenangan penyidik untuk disampaikan kepada publik. Saat ini, ketiga tersangka ditahan di Rutan Bareskrim di Jakarta, sementara penyelidikan masih berjalan dan pemerintah menyatakan akan menyampaikan perkembangan secara transparan. Publik layak menuntut pengungkapan yang terang, tetapi kesimpulan mengenai siapa yang disadap harus menunggu verifikasi. Untuk saat ini, yang tegas ialah perkara tidak diarahkan ke makar; daftar target, termasuk Mualem dan Wali Nanggroe, belum terkonfirmasi.
