Dua kasus, satu celah pengawasan
BBM oplosan adalah bahan bakar yang diduga dicampur dengan zat lain sehingga mutu dan kinerjanya menyimpang dari yang semestinya, dengan risiko langsung bagi kendaraan dan konsumen. Dugaan Pertalite tercampur air di Ternate dan pengungkapan penyalahgunaan BBM di Pangandaran memperlihatkan dua bentuk persoalan berbeda dalam rantai pasok bahan bakar. Polisi di Ternate menindaklanjuti laporan warga dengan memeriksa sebuah kios eceran, sementara Satreskrim Polres Pangandaran menyatakan mengungkap dugaan tindak pidana terkait BBM. Keduanya patut dilihat bukan sebagai urusan penindakan semata, melainkan ujian bagi pengawasan mutu dan ketertiban distribusi BBM. Konsumen membutuhkan kepastian bahwa bahan bakar yang dibeli aman digunakan dan penyalurannya berlangsung sesuai aturan. Namun, dugaan belum sama dengan kesimpulan hukum: pembuktian dan pendalaman tetap menentukan siapa yang bertanggung jawab.
Shopee
Di Ternate, keluhan konsumen memicu penyelidikan
Pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 23.05 WIT, Unit Tipidter Satreskrim Polres Ternate bersama Ditreskrimsus Polda Maluku Utara memeriksa Kios Faras Faris di Kelurahan Kulaba, Ternate Barat, setelah menerima informasi warga tentang dugaan Pertalite dicampur air. Petugas mewawancarai pemilik kios berinisial AB, 44 tahun, dan mengamankan 22 botol air mineral berisi Pertalite yang diduga telah dicampur bahan lain. Menurut keterangan sementara pemilik, seorang pria tak dikenal memasok satu jeriken berkapasitas 25 liter pada pagi hari; asal bahan bakar itu kini menjadi bagian penting penyelidikan. Pemilik menyebut membeli jeriken tersebut seharga Rp330.000 dan menjual kembali bahan bakarnya Rp15.000 per liter. Seorang pelanggan yang membeli dua liter seharga Rp30.000 kemudian mengeluhkan sepeda motor KLX-nya tidak dapat dinyalakan. Keluhan itu menunjukkan bagaimana dugaan pelanggaran mutu bisa berubah menjadi kerugian nyata bagi pengguna.
Pangandaran menyoroti penyalahgunaan dan distribusi
Di Pangandaran, Satreskrim melalui Unit II Tindak Pidana Tertentu mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM di wilayah hukumnya. Aparat menyebut tindakan dilakukan berdasarkan penyelidikan dan informasi lapangan, lalu dilanjutkan dengan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum. Informasi yang tersedia belum merinci jenis BBM, pihak yang diduga terlibat, jumlah barang, atau modusnya. Karena itu, pengungkapan ini belum bisa dibandingkan dengan kasus Ternate dari sisi skala maupun pola; yang dapat dibandingkan adalah fokus penanganannya. Ternate berangkat dari dugaan masalah mutu pada bahan bakar eceran, sedangkan Pangandaran menekankan pengawasan penggunaan dan distribusi. Perbedaan itu penting: pengawasan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan produk, tetapi juga perlu memastikan BBM disalurkan dan digunakan sesuai ketentuan. Tanpa rincian perkara Pangandaran, klaim lebih jauh soal dampak atau pelaku akan terlalu dini.
Penelusuran harus berujung pada perlindungan konsumen
Di Ternate, penyidik berencana menelusuri rekaman CCTV, memeriksa kios lain di sekitar lokasi maupun wilayah lain, serta mengumpulkan keterangan untuk melacak asal BBM dan mengenali pemasok. Barang bukti juga masih harus diperiksa, sehingga dugaan Pertalite tercampur air belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Di Pangandaran, petugas menyatakan masih mendalami aktivitas yang diduga sebagai penyalahgunaan BBM guna memastikan unsur hukumnya. Dua jalur tindak lanjut ini tepat, tetapi hasil akhirnya perlu menjawab pertanyaan yang paling penting bagi publik: dari mana BBM berasal, bagaimana pengawasan berjalan, dan bagaimana konsumen dilindungi. Warga dapat membantu dengan melaporkan penjualan atau praktik yang mencurigakan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada aparat dan pengelola rantai distribusi. Penindakan yang terbuka dan berbasis bukti lebih berguna daripada sekadar pengumuman pengungkapan.
Kedua pengusutan mengingatkan bahwa mutu dan ketertiban distribusi BBM saling berkaitan, meski dugaan pelanggarannya berbeda. Ternate memperlihatkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan warga dan pemeriksaan barang bukti; Pangandaran menegaskan perlunya pengawasan terhadap penggunaan serta penyaluran bahan bakar. Kesimpulan yang layak bukan bahwa pelanggaran telah terbukti, melainkan bahwa dugaan harus ditelusuri sampai tuntas. Konsumen berhak memperoleh bahan bakar yang layak, sementara proses hukum harus menentukan tanggung jawab berdasarkan bukti. Hanya dengan penyelidikan yang cermat, pengawasan berkelanjutan, dan informasi yang jelas kepada publik, kepercayaan terhadap distribusi BBM dapat dijaga.
