Putusan MK: Titik Balik Relasi Prajurit TNI dan Keadilan Sipil
Mahkamah Konstitusi peradilan militer adalah putusan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sejumlah ketentuan bertentangan dengan UUD 1945, memberi tenggat dua tahun untuk revisi, dan menjadikan perkara pidana umum yang melibatkan prajurit TNI sebagai isu yang harus ditata ulang dalam kerangka keadilan sipil dan akuntabilitas hukum.
Inti persoalannya sederhana namun mengguncang: selama puluhan tahun, prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum berada dalam bayang-bayang mekanisme peradilan militer yang tertutup, tidak jelas batas yurisdiksinya, dan rentan menimbulkan impunitas. Putusan MK atas perkara Nomor 260/PUU-XII/2025 yang dibacakan pada 15 Oktober 2026 mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan keluarga korban kekerasan yang diduga melibatkan aparat TNI, Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu. Ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan penegasan bahwa perlindungan hak konstitusional warga tidak boleh berhenti di gerbang markas militer.

Mengapa UU Peradilan Militer Dianggap Bermasalah
Putusan MK yang menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 adalah kritik keras terhadap cara negara mengatur pertanggungjawaban hukum prajurit TNI selama ini. Tim kuasa hukum dari LBH Medan, Imparsial, Themis, dan KontraS menyoroti tiga problem utama: kaburnya pembedaan tindak pidana umum dan tindak pidana militer, minimnya independensi pengadilan, serta risiko impunitas dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi tafsir yang menguntungkan pelaku, bukan korban, dan menjadikan reformasi hukum militer sebagai kebutuhan mendesak, bukan wacana akademik.
KontraS menambahkan bahwa beragam penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan di lingkungan TNI membuat penerapan hukum acara tidak konsisten, terutama saat menentukan yurisdiksi dan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa suatu tindak pidana. Dalam bahasa yang lebih lugas, aturan yang kabur adalah pintu bagi ketidakadilan. Selama prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum tidak jelas harus diadili di peradilan umum atau militer, korban sipil akan terus berhadapan dengan tembok birokrasi dan kultur tertutup yang menghalangi akses keadilan.
Tenggat Dua Tahun: Momentum atau Sekadar Janji Reformasi?
Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada deklarasi inkonstitusionalitas; lembaga ini memberi tenggat paling lama dua tahun untuk mengubah UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selama tenggat itu, undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat bila tidak diubah. Secara politik, ini adalah tekanan langsung kepada Presiden dan DPR: revisi UU peradilan militer bukan lagi pilihan, melainkan mandat konstitusional. "MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan," demikian bunyi putusan yang menjadi rujukan utama.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, bersama Tim Supremasi Sipil mendesak Presiden dan DPR segera menindaklanjuti putusan tersebut melalui revisi undang-undang. KontraS juga menegaskan bahwa tenggat dua tahun harus dibaca sebagai momentum penting bagi reformasi sistem peradilan militer, bukan ruang untuk menunda. Jika pembentuk undang-undang gagal memanfaatkan jendela waktu ini, mereka bukan hanya mengabaikan mandat MK, tetapi juga mengirim pesan buruk kepada korban: bahwa hak konstitusional mereka bisa ditunda demi kenyamanan institusi keamanan.
Dampak Nyata bagi Prajurit TNI dan Korban Sipil
Meski putusan MK tidak secara eksplisit merinci seluruh skenario, arah perubahan sudah jelas: yurisdiksi peradilan ketika prajurit TNI diduga melakukan tindak pidana umum harus diperjelas, dan akses ke peradilan umum harus menjadi standar, bukan pengecualian. Tim kuasa hukum menilai putusan ini sebagai landasan penting untuk mengakhiri praktik yang menempatkan prajurit di "ruang hukum khusus" yang sering kali tertutup dari pengawasan publik. Bagi korban sipil, reformasi hukum militer berarti peluang lebih besar untuk memperoleh proses hukum yang akuntabel, transparan, dan tidak dikendalikan oleh struktur komando.
KontraS menilai pembaruan UU Peradilan Militer harus memastikan kejelasan mekanisme penanganan perkara sehingga proses hukum dapat berjalan secara akuntabel dan hak korban terlindungi. Organisasi hak asasi manusia mendesak reformasi segera untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional, menutup celah impunitas, dan mengakhiri budaya "menyelesaikan di dalam" ketika prajurit diduga melakukan tindak pidana umum. Dalam konteks ini, prajurit TNI peradilan umum bukan sekadar frasa teknis, tetapi simbol bahwa seragam tidak lagi menjadi tameng dari kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum yang sama bagi semua warga.
Kesimpulan: Reformasi Hukum Militer sebagai Ujian Serius Negara Hukum
Putusan MK tentang peradilan militer adalah ujian serius bagi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum. Reformasi hukum militer yang diminta bukan hanya soal merapikan pasal, tetapi mengubah kultur impunitas dan menempatkan prajurit TNI sebagai subjek hukum yang setara dengan warga lain ketika melakukan tindak pidana umum. Tenggat dua tahun adalah jam pasir yang terus mengalir: setiap bulan tanpa revisi berarti perpanjangan ketidakpastian bagi korban dan prajurit yang ingin sistem yang adil.
Organisasi seperti LBH Medan dan KontraS telah melakukan bagiannya dengan mendorong uji materi dan mendesak pembaruan regulasi yang menjamin akuntabilitas hukum serta akses keadilan. Kini bola ada di tangan Presiden dan DPR. Jika revisi UU peradilan militer dilakukan dengan serius, putusan MK akan tercatat sebagai tonggak reformasi sektor keamanan dan perlindungan hak konstitusional. Jika tidak, ia akan menjadi pengingat pahit bahwa bahkan putusan konstitusional tertinggi pun bisa diabaikan ketika menyentuh kepentingan institusi yang paling kuat.






