Anggaran besar menuntut hasil yang bisa dirasakan
APBD Medan 2027 adalah anggaran tahunan pemerintah kota yang menjadi dasar pembiayaan layanan publik dan pembangunan, termasuk perbaikan jalan, drainase, serta penanganan banjir. Nilainya ditetapkan sebesar Rp7,16 triliun, sehingga ukuran keberhasilannya semestinya tampak pada perubahan yang dialami warga, bukan hanya pada besarnya alokasi. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan komitmen pemerataan saat menyapa warga dan memimpin gotong royong di Kecamatan Medan Belawan. Ia mengatakan kondisi infrastruktur di kawasan utara masih kurang, dari jalan besar dan kecil hingga drainase. Kritik atas proyek terdahulu juga membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi bagian penting dari pembahasan: warga menilai banjir tetap muncul meski proyek infrastruktur telah menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

Porsi 35 persen perlu diterjemahkan menjadi pemerataan
Rico mengarahkan 35 persen anggaran infrastruktur untuk empat kecamatan di Medan Utara: Marelan, Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Deli. Menurutnya, porsi itu dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; pemerintah kota menyebut komitmen serupa telah tercapai, bahkan terlampaui, pada tahun berjalan dan akan diteruskan pada 2027. Arah tersebut masuk akal selama kebutuhan tiap kawasan menjadi dasar pemilihan pekerjaan. Rencana tahun 2027 mencakup Rp360 miliar untuk penanganan banjir, dengan sasaran 100 titik banjir atau genangan, pembangunan dan perbaikan drainase sepanjang 59 kilometer, serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer. Angka-angka itu memberi ukuran yang dapat diuji publik. Pembangunan Medan Utara akan berarti jika warga memperoleh jalan yang layak dan saluran yang berfungsi, bukan sekadar daftar target di atas kertas.
Keluhan banjir memicu desakan pemeriksaan
Pertanyaan tentang hasil proyek juga mengemuka pada pekerjaan yang menggunakan APBD di masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Tokoh masyarakat Medan Utara Rion Arios meminta Kejaksaan Negeri Belawan melalui bidang Tindak Pidana Khusus memanggil dan memeriksa pihak Pemerintah Kota Medan serta perusahaan pelaksana proyek jalan, drainase, dan pengendalian banjir. Ia menyampaikan desakan itu karena, menurutnya, persoalan drainase dan banjir saat hujan belum teratasi meski proyek menyerap anggaran ratusan miliar rupiah. Permintaan pemeriksaan tersebut merupakan desakan dari Rion, bukan bukti bahwa penyimpangan telah terjadi. Karena itu, penyelidikan perlu bertumpu pada dokumen dan fakta: perencanaan, tender, nilai kontrak, spesifikasi, volume pekerjaan, serta pembayaran. Transparansi proyek Medan penting agar pertanyaan warga dijawab tanpa mendahului proses hukum.
Ukur keberhasilan dari fungsi, bukan serapan
Tuntutan warga pada dasarnya sederhana: jalan yang layak, drainase yang mengalir, dan pengendalian banjir yang memberi hasil nyata. Pemerintah kota perlu membuat kemajuan target 2027 dapat diperiksa masyarakat—mulai dari lokasi pekerjaan hingga hasil akhirnya—sementara aparat penegak hukum dapat menilai dugaan proyek sebelumnya berdasarkan bukti. Dengan begitu, pemeriksaan dan pembangunan tidak saling menggantikan: proyek baru tetap harus berjalan, dan pertanyaan tentang penggunaan anggaran lama tetap layak dijawab. Porsi 35 persen untuk pembangunan Medan Utara memberi kesempatan memperbaiki ketimpangan, tetapi besarnya alokasi saja tidak menjamin perubahan. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak anggaran dibelanjakan, melainkan apakah pekerjaan sesuai kontrak, manfaatnya bertahan, dan warga tidak terus menghadapi banjir yang sama.






