Prioritas untuk kawasan yang tertinggal
Infrastruktur Medan Utara adalah jaringan dasar—terutama jalan dan drainase—yang menopang mobilitas warga serta kegiatan ekonomi di empat kecamatan bagian utara Kota Medan. Karena kualitas jaringan ini masih tertinggal, Pemkot Medan mengalokasikan 35 persen APBD pada 2026 dan 2027 untuk pembangunan di kawasan tersebut. Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan komitmen itu pada 5 November 2026, saat menghadiri pertemuan dengan Kapolda Sumatera Utara di Markas Polres Pelabuhan Belawan. Pilihan memusatkan anggaran patut dibaca sebagai upaya mengejar ketimpangan, bukan sekadar pembagian proyek. Wilayah utara disebut memiliki peran penting bagi ekonomi kota, tetapi jalan rusak, drainase tersumbat, dan saluran yang belum tersedia menghambat potensinya. Tanpa pembenahan prasarana dasar, kegiatan usaha dan perjalanan sehari-hari warga akan terus menanggung akibat dari masalah yang sudah lama dikeluhkan.

Empat kecamatan, pekerjaan yang konkret
Fokus 35 persen anggaran infrastruktur mencakup Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Deli. Rencana 2027 memberi ukuran lebih jelas tentang cakupan pekerjaan: Pemko menyiapkan anggaran penanganan banjir sebesar Rp360 miliar untuk menangani 100 titik banjir atau genangan, membangun dan memperbaiki drainase sepanjang 59 kilometer, serta menangani jalan sepanjang 123 kilometer. Angka-angka ini membuat janji alokasi lebih mudah diuji. Pembangunan jalan Medan tidak cukup dinilai dari panjang ruas yang dikerjakan; hasilnya harus terasa melalui akses yang lebih layak. Begitu pula, sasaran drainase perlu menjawab saluran tersumbat maupun wilayah yang belum memiliki saluran. Bagi warga, ukuran keberhasilan paling dekat ialah perjalanan yang tidak terhambat jalan rusak dan genangan yang berkurang di titik rawan.

Banjir dan pelaksanaan menjadi ujian
Banjir Medan Utara bukan persoalan yang selesai dengan mengumumkan anggaran. Target menangani 100 titik genangan dan membenahi 59 kilometer drainase pada 2027 menunjukkan luas pekerjaan yang harus dikoordinasikan dengan penanganan jalan sepanjang 123 kilometer. Tantangannya ialah memastikan lokasi prioritas benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, pekerjaan berjalan bertahap, dan perbaikan saluran terhubung dengan penanganan titik genangan. Porsi 35 persen telah dinyatakan terkunci untuk 2027, tetapi warga tetap perlu melihat rincian pelaksanaan dan hasilnya. APBD Medan 2027 dalam materi yang tersedia memuat komitmen tersebut serta sasaran teknisnya; tanpa keterbukaan soal kemajuan pekerjaan, besarnya alokasi saja belum menjamin perubahan. Pemerintah dan DPRD perlu menjaga kesinambungan prioritas agar proyek tidak berhenti sebagai daftar target.

Komitmen harus dibuktikan di lapangan
Penguncian 35 persen APBD untuk dua tahun memberi arah yang lebih konsisten daripada program yang berganti setiap tahun. Namun, ukuran keberhasilannya bukan persentase anggaran, melainkan jalan yang benar-benar membaik, drainase yang berfungsi, serta berkurangnya genangan di kawasan yang ditangani. Empat kecamatan di utara merupakan kawasan ekonomi penting, sehingga pembenahan infrastruktur bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga kelancaran aktivitas kota. Pemkot Medan telah menyebut ruang lingkup dan target pekerjaan untuk 2027; kini tanggung jawabnya adalah menuntaskan proyek secara bertahap, transparan, dan sesuai kebutuhan lapangan. Warga layak menilai komitmen ini dari hasil yang bertahan setelah pekerjaan selesai.






