Porsi besar harus terlihat dalam perbaikan sehari-hari
Pembangunan Medan Utara adalah upaya memperbaiki prasarana dasar di empat kecamatan bagian utara agar kawasan yang menopang kegiatan ekonomi kota dapat berfungsi lebih baik bagi warga. Pada 2026 dan 2027, Pemkot Medan menetapkan 35 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut; besarnya komitmen ini patut dinilai dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka anggaran. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan alokasi itu pada Kamis, 5 November 2026, saat menghadiri pertemuan dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan di Mako Polres Pelabuhan Belawan. Kebijakan ini menjawab ketimpangan kebutuhan yang telah lama tampak: jalan rusak dan saluran drainase yang tersumbat atau bahkan belum tersedia menghambat potensi ekonomi empat kecamatan tersebut. Karena itu, 35 persen APBD Medan menjadi janji yang penting, tetapi ukuran keberhasilannya tetap sederhana: akses warga membaik dan genangan lebih tertangani.

Jalan dan drainase adalah kebutuhan mendesak
Kerusakan jalan bukan gangguan kecil: ia menyulitkan perjalanan harian, sementara drainase tersumbat atau tidak tersedia memperbesar persoalan ketika hujan. Keduanya menjelaskan mengapa infrastruktur Medan di kawasan utara perlu menjadi prioritas, bukan proyek pelengkap. Persoalan saluran air juga berkaitan langsung dengan risiko banjir Medan Utara, sehingga perbaikan fisik seharusnya dirancang sebagai satu rangkaian: akses jalan yang layak disertai aliran air yang berfungsi. Sumber yang tersedia tidak merinci proyek, lokasi, atau target teknis tertentu. Maka, publik perlu memperoleh informasi lanjutan tentang kecamatan dan ruas yang dikerjakan, jadwal, serta hasil yang diharapkan. Tanpa kejelasan itu, alokasi besar berisiko sulit diawasi dan warga tak dapat menilai apakah kebutuhan paling mendesak telah didahulukan.

Janji hingga 2027 menuntut kesinambungan dan pengawasan
Komitmen anggaran tidak berhenti pada 2026. Rico menyatakan porsi 35 persen APBD untuk pembangunan kawasan utara juga telah dikunci pada 2027, agar perbaikan berlangsung bertahap dan berkesinambungan. Keputusan Pemkot Medan bersama DPRD untuk memberi porsi khusus kepada empat kecamatan merupakan langkah yang layak diapresiasi, terutama karena alokasi itu bersaing dengan kebutuhan 21 kecamatan. Namun, kesinambungan anggaran harus diikuti kesinambungan pelaksanaan: pekerjaan perlu dipilih berdasarkan tingkat kerusakan dan dampaknya, lalu dipantau hingga selesai. Warga juga membutuhkan laporan yang mudah dipahami mengenai penggunaan anggaran dan kemajuan pekerjaan. Dengan begitu, janji dua tahun dapat diuji melalui perubahan nyata, bukan hanya diulang sebagai komitmen.
Pada akhirnya, 35 persen APBD memberi Medan Utara peluang penting untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Fokus pada jalan rusak dan drainase adalah arah yang tepat karena menyentuh mobilitas sekaligus persoalan banjir. Kini tanggung jawab pemerintah kota bukan hanya menjaga alokasi pada 2026 dan 2027, tetapi memastikan proyek tepat sasaran, terbuka untuk diawasi, dan benar-benar mengurangi masalah warga. Keberhasilan pembangunan Medan Utara akan ditentukan oleh hasil di lapangan: jalan yang lebih layak dan saluran air yang berfungsi.







