Putusan satu tahun menutup persidangan, bukan perkara
Putusan perusakan alat berat adalah keputusan majelis hakim dalam perkara pidana yang menilai pertanggungjawaban terdakwa atas dugaan kerusakan pada alat berat milik perusahaan. Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumantri dan putranya, Muhammad Fajar Fathurrahman, masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada Kamis, 5 November 2026. Putusan ini mengakhiri tahap persidangan tingkat pertama, tetapi belum menjadi akhir proses hukum: penasihat hukum keduanya menyatakan akan mengajukan banding. Karena itu, vonis tersebut perlu dibaca bersama langkah hukum berikutnya, bukan sebagai tanda bahwa semua keberatan terhadap perkara telah selesai. Kasus PT Universal Gloves juga memperlihatkan bagaimana proses pidana berjalan di tengah perhatian publik dan persoalan lain yang masih mengemuka.
Dukungan massa mengiringi sidang Lubuk Pakam
Perhatian terhadap sidang Lubuk Pakam tampak jelas dari kehadiran massa Pujakesuma. Sekitar 200 anggota organisasi itu, sebagian besar perempuan, datang ke pengadilan pada 3 November untuk menyatakan solidaritas kepada Sumantri dan Fajar, yang disebut sebagai warga Pujakesuma. Dua hari kemudian, ratusan anggota kembali hadir saat putusan dibacakan, memenuhi janji dukungan yang disampaikan setelah sidang sebelumnya ditunda. Kehadiran tersebut memberi gambaran bahwa perkara ini bukan hanya diikuti para pihak di ruang sidang. Namun, dukungan massa dan dugaan kriminalisasi yang disuarakan sebagian pendukung tetap merupakan sikap mereka, bukan kesimpulan hukum. Pembedaan itu penting agar solidaritas publik tidak disamakan dengan penilaian atas kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.
Dari penundaan hingga vonis
Pada 3 November 2026, persidangan ditunda karena pergantian penasihat hukum terdakwa memerlukan penyesuaian dokumen. Sidang dijadwalkan kembali pada 5 November dan perkara pidana tersebut tercatat dengan nomor 1189/Pid.B/2026/PN LBP. Sebelum memasuki persidangan, Sumantri dan Fajar juga mengajukan praperadilan terkait sejumlah prosedur penanganan perkara, tetapi permohonan itu ditolak; keduanya sempat ditahan sekitar dua setengah bulan. Pada 30 September, majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan mereka, yang memungkinkan keduanya keluar dari rumah tahanan tanpa menghentikan proses pidana. Rangkaian ini menunjukkan perbedaan penting antara penangguhan penahanan dan putusan akhir: yang pertama mengubah status penahanan, sedangkan perkara tetap berjalan sampai hakim menjatuhkan vonis.
Pembelaan, putusan, dan langkah banding
Dalam persidangan, pihak pembela mempertanyakan kewenangan pihak perusahaan yang membuat laporan serta kekuatan bukti yang diajukan. Mereka juga menyoroti bahwa, menurut pembela, belum ada saksi yang melihat langsung kedua terdakwa melakukan pelemparan dan rekaman video tidak memperlihatkan secara langsung perbuatan yang didakwakan. Majelis hakim pada akhirnya menyatakan tidak menemukan hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada masing-masing terdakwa; masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari hukuman. Adanya pendapat berbeda dari salah seorang anggota majelis menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya tanpa perbedaan pandangan, tetapi putusan ketua majelis tetap berlaku. Banding yang akan ditempuh penasihat hukum menjadi jalur berikutnya untuk menguji putusan tersebut.
Di luar vonis, hasil pengawasan lingkungan terhadap PT Universal Gloves oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara disebut masih belum memperoleh kepastian tindak lanjut. Isu tersebut tidak mengubah putusan pidana terhadap Sumantri dan Fajar, tetapi menjadi bagian dari konteks hubungan warga dan perusahaan yang disorot selama perkara berlangsung. Kesimpulannya, vonis setahun menandai keputusan tingkat pertama yang tegas, sementara banding dan persoalan pengawasan lingkungan masih menyisakan hal yang perlu dicermati. Dukungan Pujakesuma membuat proses ini terlihat menonjol di ruang publik, tetapi kelanjutan perkara tetap harus ditentukan melalui jalur hukum.






