Tenggat korektif setelah temuan pengawasan
Pengawasan pangan MBG adalah rangkaian pemantauan keamanan makanan, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut temuan agar makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat memenuhi kewajiban pelayanan publik. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menemukan dugaan maladministrasi dalam pengawasan keamanan pangan MBG di Kabupaten Agam, berupa pengabaian kewajiban hukum dalam manajemen pemantauan dan pengawasan. Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berisi tindakan korektif pada Rabu, 11 November 2026, lembaga itu memberi pihak terlapor 30 hari sejak LHP diterima untuk melaksanakan perbaikan. Ini bukan tenggat administratif yang boleh berhenti pada dokumen: persoalannya menyangkut apakah keluhan tentang makanan benar-benar masuk, diperiksa, dan ditangani. Karena itu, ukuran keberhasilan harus terlihat pada praktik pengawasan, bukan sekadar komitmen.
Pemeriksaan mencakup empat pihak: SPPG Kampung Tangah, SPPG Pasia Laweh Palupuh, KPPG Kelas I Sumatera Barat, serta Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam. Mereka tidak memegang peran yang sama, tetapi seluruhnya diminta bertindak sesuai kewenangan. Ombudsman Agam menyoroti sistem pemantauan keamanan pangan, efektivitas saluran pengaduan, tindak lanjut informasi penerima manfaat—termasuk hasil uji organoleptik—dan koordinasi antarlembaga. Temuan ini menunjukkan celah pengawasan yang tidak dapat dibebankan hanya kepada dapur penyedia makanan: mekanisme pelaporan dan koordinasi juga harus bekerja.
Kanal aduan harus berguna bagi penerima manfaat
Bagi penerima manfaat, perubahan paling nyata yang diminta ialah kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI yang aktif dan mudah diketahui. Ombudsman meminta kedua SPPG menyosialisasikan nomor tersebut, termasuk melalui mobil distribusi MBG dan dapur, agar orang yang menemukan masalah punya jalur untuk melapor. Kedua SPPG juga wajib menindaklanjuti secara rutin informasi dari penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik. Tanpa tindak lanjut yang jelas, kanal aduan berisiko menjadi pajangan: masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak tahu apakah ada pemeriksaan atau tindakan setelahnya. Arahan ini sejalan dengan ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disebut dalam laporan pemeriksaan.
Kedua SPPG turut diminta meningkatkan edukasi mengenai gizi dan keamanan pangan. Khusus SPPG Kampung Tangah, ada kewajiban menyosialisasikan pembatalan Surat Perjanjian Kerja MBG kepada penerima manfaat. Rangkaian langkah ini penting karena keamanan pangan MBG tidak cukup dijaga saat makanan disiapkan; informasi dari orang yang menerima dan mengonsumsi makanan juga perlu masuk ke sistem pemantauan. Kejelasan tentang tempat mengadu, apa yang akan ditindaklanjuti, dan bagaimana hasilnya disampaikan akan menentukan apakah masyarakat dapat ikut mengawasi layanan.
Tanggung jawab tidak berhenti pada SPPG
KPPG Kelas I Sumatera Barat diminta memastikan SPPG di bawah kewenangannya menerapkan hotline 127 SAGI, memperkuat koordinasi dengan Satgas Pemerintah Daerah Agam, serta memastikan laporan dan hasil uji organoleptik ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara berkala dan komprehensif. KPPG juga diminta mengevaluasi surat perjanjian kerja seluruh SPPG dengan mitra di wilayah kewenangannya. Sementara itu, Satgas kabupaten diminta meningkatkan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG. Pembagian tugas ini masuk akal: pengawasan akan tetap berlubang bila unit pelaksana diminta memperbaiki diri, tetapi lembaga pembina dan pemerintah daerah tidak memastikan tindak lanjutnya.
Sekretaris Daerah Agam M Lutfi, selaku Kepala Satgas MBG, menyatakan komitmen untuk menjalankan tindakan korektif melalui strategi dan rencana kerja pengawasan rutin bersama instansi terkait serta koordinasi dengan SPPG. Ombudsman selanjutnya akan memantau perkembangan pelaksanaan perbaikan. Komitmen tersebut baru bermakna jika menghasilkan catatan tindak lanjut yang dapat diperiksa, bukan sekadar janji koordinasi. Tenggat 30 hari memberi ukuran awal bagi pihak terlapor dan masyarakat untuk menilai keseriusan pembenahan.
Kesimpulan: ukur perbaikan dari tindak lanjut nyata
Dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman memperlihatkan bahwa pengawasan keamanan pangan MBG di Agam memerlukan pembenahan lintas lembaga, dari akses pengaduan hingga dokumentasi hasil pemeriksaan. Keempat pihak memiliki waktu 30 hari sejak menerima LHP untuk menjalankan tindakan korektif, dan Ombudsman akan memantau kemajuannya. Fokus berikutnya seharusnya sederhana tetapi tegas: apakah hotline berfungsi dan diketahui penerima manfaat, apakah setiap informasi ditindaklanjuti secara berkala, dan apakah koordinasi menghasilkan pengawasan yang tercatat. Tenggat ini bukan akhir persoalan, melainkan kesempatan untuk membuktikan bahwa keluhan masyarakat dapat memicu tindakan. Tanpa bukti tindak lanjut, perbaikan hanya akan tinggal sebagai instruksi.






