Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dugaan Maladministrasi Pengawasan MBG di Agam Disorot

Dugaan Maladministrasi Pengawasan MBG di Agam Disorot
Minat|Pengetahuan Parenting

Pengawasan adalah ukuran keberhasilan program

Pengawasan keamanan pangan adalah rangkaian pemantauan, penerimaan keluhan, dan tindak lanjut untuk memastikan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi. Dalam program makan bergizi, hal ini bukan urusan pendukung: keamanan harus setara pentingnya dengan memastikan makanan sampai ke siswa. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menemukan dugaan maladministrasi dalam pengawasan keamanan pangan MBG di Kabupaten Agam, terkait dugaan pengabaian kewajiban hukum oleh sejumlah pihak penyelenggara. Sorotan tersebut muncul setelah peristiwa keracunan yang dialami siswa di Agam; pemeriksaan dilakukan atas inisiatif Ombudsman. Pada 11 November 2026 di Padang, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Adel Wahidi menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap dua SPPG, KPPG Kelas I Sumatera Barat, dan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam. Temuan ini mengingatkan bahwa penyaluran makanan saja tidak cukup: tanpa pengawasan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan, kepercayaan penerima manfaat ikut dipertaruhkan.

Dua dapur diperiksa, keluhan perlu mudah disampaikan

Pemeriksaan mencakup SPPG Kampung Tangah di Kecamatan Lubuk Basung dan SPPG Pasia Laweh di Kecamatan Palupuh. Ombudsman menyoroti manajemen pengawasan makanan, kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut informasi dari penerima manfaat, serta hasil uji organoleptik—pemeriksaan makanan melalui pengamatan inderawi. Artinya, celahnya bukan hanya pada apa yang terjadi di dapur, tetapi juga pada kemampuan lembaga mendengar dan merespons tanda masalah. Kedua SPPG diminta mengaktifkan hotline 127 SAGI dan memastikan penerima manfaat mengetahui kanal tersebut. Ombudsman menyarankan informasi hotline dicantumkan, antara lain, pada kendaraan distribusi dan di dapur. Akses yang terlihat dan mudah digunakan dapat membantu siswa atau pihak lain menyampaikan keluhan tentang makanan maupun layanan sebelum masalah luput dari perhatian. Aduan tanpa tindak lanjut, sebaliknya, hanya menjadi saluran formalitas.

Tanggung jawab melampaui pengelola dapur

Ombudsman juga meminta kedua SPPG menindaklanjuti secara berkala laporan penerima manfaat dan hasil uji organoleptik, serta meningkatkan edukasi tentang gizi dan keamanan pangan. Untuk SPPG Kampung Tangah, pengelola diminta menyosialisasikan pembatalan Surat Perjanjian Kerja MBG kepada penerima manfaat. Namun, mengandalkan pengelola dapur saja tidak memadai. KPPG Kelas I Sumatera Barat diminta memastikan seluruh SPPG di bawah kewenangannya menerapkan kanal pengaduan, memperkuat koordinasi dengan Satgas Agam, dan mengevaluasi perjanjian kerja dengan mitra. Satgas MBG Kabupaten Agam juga diminta memperbaiki koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG. Pembagian peran ini penting: pengawasan yang terputus antarinstansi bisa membuat informasi risiko berhenti di satu meja, sementara penerima manfaat tetap tidak memperoleh jawaban.

Tindakan korektif harus bisa dibuktikan

Ombudsman memberi waktu 30 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima untuk menjalankan tindakan korektif, dan menyatakan pelaksanaannya akan dipantau berkala. Tenggat itu perlu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan: kanal pengaduan berfungsi, laporan ditindaklanjuti, hasil pemantauan digunakan, dan koordinasi antarpenanggung jawab berjalan. Kasus keracunan MBG semestinya menjadi pemicu pembenahan sistem, bukan berhenti sebagai alasan pemeriksaan sesaat. Publik juga membutuhkan kejelasan bahwa tindakan korektif benar-benar dilakukan, bukan sekadar dicatat. Pada akhirnya, mutu program makan bergizi tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Keamanan pangan, jalur pengaduan yang terbuka, dan pertanggungjawaban setiap pihak harus menjadi bagian dari layanan itu sendiri. Tanpa ketiganya, program berisiko mengulang kelemahan yang sama dan mengikis kepercayaan keluarga serta siswa.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!