Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Ombudsman Tetapkan Tenggat 30 Hari untuk Benahi Pengawasan MBG di Agam

Ombudsman Tetapkan Tenggat 30 Hari untuk Benahi Pengawasan MBG di Agam
Minat|Pengetahuan Parenting

Tenggat 30 hari untuk menutup celah pengawasan

Keamanan pangan MBG adalah rangkaian pemantauan, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut temuan yang memastikan makanan aman dikonsumsi penerima manfaat. Ombudsman Sumatera Barat memberi empat pihak di Kabupaten Agam waktu 30 hari untuk membenahi pengawasan program setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif pada Rabu, 11 November 2026. Batas waktu ini bukan urusan administrasi belaka: temuan Ombudsman mengarah pada dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dalam manajemen pemantauan dan pengawasan. Artinya, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada makanan yang sampai ke penerima. Tanpa jalur pengaduan yang diketahui warga dan proses yang memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, risiko keamanan pangan bisa luput dari perhatian. Karena itu, tenggat 30 hari seharusnya diperlakukan sebagai kesempatan membuktikan bahwa pengawasan berjalan, bukan sekadar menyelesaikan dokumen.

Empat pihak, tanggung jawab yang berbeda

Pemeriksaan pengawasan MBG Agam mencakup SPPG Kampung Tangah, SPPG Pasia Laweh Palupuh, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelas I Sumatera Barat, dan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam. Pembagian tanggung jawab ini penting: ketika banyak lembaga terlibat, koordinasi yang kabur dapat membuat laporan berpindah tangan tanpa penyelesaian yang jelas. Ombudsman menelaah sistem pemantauan keamanan pangan, efektivitas kanal pengaduan, tindak lanjut informasi penerima manfaat termasuk hasil uji organoleptik, serta koordinasi antarlembaga. Temuan dugaan maladministrasi MBG dengan demikian bukan tuduhan bahwa setiap makanan terbukti bermasalah, melainkan peringatan tentang kewajiban pengawasan yang diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Respons tiap pihak perlu dapat diperiksa: siapa menerima laporan, siapa menindaklanjuti, dan bagaimana hasilnya dicatat.

Kanal aduan harus terlihat dan berfungsi

Dua SPPG diminta mengaktifkan dan menyosialisasikan hotline 127 SAGI kepada penerima manfaat, sesuai ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Ombudsman mengusulkan informasi kanal aduan dipasang di mobil distribusi MBG dan dapur SPPG, lalu meminta kedua unit menindaklanjuti secara rutin laporan warga, termasuk hasil uji organoleptik. SPPG Kampung Tangah juga diminta menyosialisasikan pembatalan Surat Perjanjian Kerja kepada penerima manfaat; keduanya perlu melakukan edukasi tentang gizi dan keamanan pangan. Kanal yang tersedia tetapi tidak dikenal warga hanya menjadi formalitas. Karena itu, sosialisasi harus menjangkau orang yang menerima makanan, sementara laporan perlu menghasilkan tindak lanjut yang dapat diketahui. Inilah perbaikan langsung yang paling dekat dengan pengalaman penerima manfaat.

Koordinasi dan bukti tindak lanjut menjadi ujian berikutnya

KPPG Kelas I Sumatera Barat diminta memastikan seluruh SPPG di bawah kewenangannya menerapkan hotline 127 SAGI, memperkuat koordinasi dengan SPPG dan Satgas Agam, serta menindaklanjuti laporan dan hasil uji organoleptik melalui laporan tertulis yang rutin dan menyeluruh. KPPG juga diminta mengevaluasi perjanjian kerja SPPG dengan mitra. Sementara itu, Satgas Agam harus meningkatkan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG. Sekretaris Daerah Agam M Lutfi menyatakan pemerintah daerah akan merumuskan strategi dan rencana kerja pengawasan rutin bersama instansi terkait. Seluruh pihak diberi 30 hari sejak menerima LHP untuk menjalankan tindakan korektif, dan Ombudsman akan memantau progresnya. Kesimpulannya, tenggat ini hanya bermakna bila perbaikan tampak dalam aduan yang ditangani, catatan tertulis, dan koordinasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hak penerima manfaat atas makanan aman menuntut pengawasan yang nyata, bukan janji.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!