Anggaran naik, tuntutan ikut membesar
APBD Jakarta 2027 adalah rancangan anggaran pemerintah daerah untuk membiayai layanan dan program publik di Jakarta sepanjang tahun anggaran 2027. Badan Anggaran DPRD Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati RAPBD sebesar Rp86,3 triliun pada November 2026, setelah pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Nilainya tepat Rp86.317.532.810.581, naik sekitar 4,9 persen dari APBD 2026 yang berada di kisaran Rp82,3 triliun. Kenaikan ini memberi ruang fiskal lebih besar, tetapi angka total bukan ukuran keberhasilan. Justru, ketika anggaran bertambah, publik berhak menuntut bukti bahwa layanan membaik dan kebutuhan warga lebih terpenuhi. Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Suhud Alynudin, menegaskan anggaran harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Itu standar yang tepat: belanja daerah harus dinilai dari manfaatnya, bukan dari besarnya pagu.

Pendidikan perlu memperluas akses dan mutu
Anggaran pendidikan Jakarta menjadi prioritas dalam pemenuhan belanja wajib, bersama kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, prioritas baru berarti jika anak-anak memperoleh akses belajar yang lebih luas dan pembelajaran yang lebih bermutu. Senator Jakarta Fahira Idris meminta agar dukungan mencakup keberlanjutan KJP Plus dan KJMU, peningkatan kualitas sekolah, serta akses bagi keluarga kurang mampu. Rencana perluasan sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2027 juga perlu disertai kepastian pembiayaan dan kesiapan pelaksanaan. Ukuran keberhasilannya semestinya konkret: lebih banyak anak dapat bersekolah, hambatan biaya berkurang, dan mutu pembelajaran meningkat. Tanpa target seperti itu, penyerapan tinggi hanya menunjukkan uang telah dibelanjakan, bukan bahwa kesempatan belajar warga benar-benar bertambah.

Layanan kesehatan harus mudah diakses
Anggaran kesehatan Jakarta juga harus diterjemahkan menjadi layanan yang dapat diandalkan, terutama bagi warga rentan dan mereka yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Catatan Fahira mencakup penguatan puskesmas dan rumah sakit daerah, layanan ibu dan anak, serta penanganan penyakit yang memerlukan tindak lanjut. Ia juga menyoroti kepastian perlindungan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di tengah penataan data desil. Verifikasi dan mekanisme penjaminan yang jelas penting agar pembenahan data tidak malah menghambat warga memperoleh pengobatan. Bagi keluarga, keberhasilan bukan laporan realisasi belanja, melainkan akses berobat yang tidak terputus dan pelayanan yang tepat waktu. Karena itu, pengawasan perlu melihat pengalaman pengguna layanan dan hambatan yang masih mereka hadapi, bukan hanya jumlah program yang tercantum dalam dokumen.
Ukur belanja dari dampak bagi warga
DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan kinerja, baik dalam mengupayakan pendapatan maupun menjalankan belanja, agar kenaikan anggaran berujung pada kesejahteraan. Fahira juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh berhenti pada tingginya penyerapan; penilaian harus mencakup peningkatan layanan, berkurangnya persoalan warga, dan membaiknya indikator kesejahteraan. Prinsip itu patut menjadi dasar prioritas belanja daerah: tetapkan sasaran yang jelas, pantau pelaksanaan, lalu nilai apakah manfaatnya sampai secara merata. Perlindungan sosial perlu menjangkau kelompok rentan sekaligus berjalan bersama pemberdayaan UMKM, koperasi, pelatihan, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, APBD bukan sekadar daftar alokasi, tetapi alat untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari. Kesepakatan Rp86,3 triliun adalah awal; hasil nyata dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan warga harus menjadi ukuran akhirnya.






