Board of Peace: Ruang Diplomasi yang Perlu Diawasi
Kepemimpinan diplomasi global adalah kemampuan negara membangun pengaruh melalui perundingan, lembaga bersama, dan upaya perdamaian, sambil memastikan keputusan internasional mencerminkan kepentingan masyarakat yang terdampak secara langsung. Dengan ukuran itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) harus dinilai dari manfaatnya bagi warga Palestina, bukan dari keanggotaan semata. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung Palestina, terutama pemulihan Jalur Gaza, serta membuka jalur diplomasi bagi solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Pernyataan itu disampaikan pada 22 Oktober 2026 sebagai tanggapan atas kritik bahwa keputusan bergabung merupakan langkah keliru. Namun, pemerintah menyebut pembahasan aktivitas BoP masih ditangguhkan dan perkembangan Timur Tengah terus dipantau sebelum langkah berikutnya diputuskan. Sikap ini memberi ruang evaluasi, tetapi juga menuntut kejelasan: dukungan terhadap Palestina harus tampak dalam agenda pemulihan yang sejalan dengan aspirasi rakyatnya.
Pengakuan PBB Membawa Tanggung Jawab
Kunjungan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres ke Indonesia pada 18–19 Oktober 2026 bukan sekadar agenda seremonial. Menlu Arrmanatha Nasir menyebutnya sebagai pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kerja sama multilateral. Menjelang akhir masa jabatannya pada 2026, Guterres hanya mengunjungi sejumlah negara terpilih; ia juga menyebut Indonesia sebagai salah satu pilar multilateralisme dan mengapresiasi diplomasi yang menjembatani kepentingan regional maupun global. Pengakuan itu penting, tetapi nilainya ditentukan oleh hasil: apakah Indonesia mampu menjaga ruang dialog dan mendorong kerja sama yang menjawab kebutuhan negara berkembang? Dalam pertemuan bilateral, pemerintah menegaskan dukungan terhadap multilateralisme, reformasi PBB, dan kelanjutan kontribusi bagi organisasi internasional. Komitmen itu mencakup misi pemeliharaan perdamaian serta agenda keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan global; pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk periode 2029–2030 menjadi salah satu langkah lanjutnya.
PBB Harus Menjawab Tantangan Generasi Mendatang
Dorongan transformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan kehilangan makna bila hanya berhenti pada pembaruan aturan. Arrmanatha menegaskan PBB perlu menyelesaikan persoalan nyata, bukan hanya menetapkan norma. Tantangan kecerdasan buatan memperlihatkan alasannya: teknologi bergerak cepat, sementara tata kelolanya tertinggal, sehingga manfaat dan kuasa untuk menentukan arah AI berisiko terkonsentrasi. Menlu juga mendorong generasi muda ikut membentuk masa depan PBB dan tatanan multilateral sekarang, bukan menunggu kelak menduduki jabatan. “Suara kalian penting, bukan suatu hari nanti, tetapi sekarang, hari ini,” ujarnya. Peringatan Hari PBB 2026 menandai 81 tahun berdirinya organisasi tersebut dan 76 tahun hubungan kerja sama Indonesia-PBB; kegiatannya mencakup publikasi Letters to 2045, dialog lintas generasi, serta pameran dengan 20 badan PBB. Dorongan ini harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: pekerja ekonomi gig, misalnya, kerap tidak memiliki kontrak, perlindungan, atau ruang menyuarakan kepentingan, sehingga perubahan aturan kerja perlu mengikuti teknologi tanpa mengabaikan martabat manusia.
Ukur Komitmen dari Konsistensi dan Dampak
Arah diplomasi Indonesia tampak jelas: memperkuat kerja sama multilateral, menjaga perdamaian, dan mendorong lembaga internasional agar lebih efektif, akuntabel, serta tanggap terhadap perubahan
