Nilai tertinggi bukan angka prevalensi
Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat berdampak pada kesehatan serta perkembangan mereka. Karena itu, kemajuan penanganannya perlu dinilai melalui kerja pemerintah sekaligus kondisi anak di lapangan. Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting se-Jawa Timur tahun 2026, dengan skor 97,57. Hasil itu tercantum dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tertanggal 10 November 2026. Namun, skor tersebut bukan prevalensi stunting dan tidak berarti masalahnya telah selesai. Nilai itu menilai kinerja program, sedangkan data prevalensi menunjukkan proporsi anak yang tercatat mengalami stunting. Pemisahan dua ukuran ini penting agar prestasi birokrasi tidak disalahartikan sebagai kondisi tanpa kasus. Keduanya memberi gambaran berbeda: seberapa baik upaya dijalankan dan berapa banyak anak yang masih membutuhkan dukungan.

Kemajuan terlihat pada jumlah anak yang tercatat
Menurut pencatatan E-PPGBM hingga akhir Oktober 2026, terdapat 44 balita stunting di Kota Mojokerto, setara dengan 0,78 persen. Angka itu turun dari 1,07 persen pada 2025; laporan juga menyebut prevalensinya masih 0,92 persen pada pertengahan tahun. Penurunan tersebut memberi alasan untuk mengakui adanya kemajuan, tetapi 44 anak bukan sekadar angka dalam laporan. Mereka tetap memerlukan pemantauan pertumbuhan, pemenuhan gizi, dan layanan yang sesuai kebutuhan. Karena itu, ukuran keberhasilan tak seharusnya berhenti pada persentase yang turun atau peringkat yang naik. Pemerintah perlu memastikan data terus diperbarui dan keluarga mendapatkan akses ke pendampingan. Bagi warga, dampak program akan paling terasa ketika anak berisiko diketahui lebih dini, lalu mendapat tindak lanjut yang konsisten.

Apa yang dinilai dari kinerja pemerintah daerah
Skor Mojokerto sebesar 97,57 mengungguli Kota Kediri yang memperoleh 96,90 dan Kota Madiun dengan 95,87. Penilaian itu memuat dua komponen: pelaksanaan aksi konvergensi dengan nilai 37,59 serta capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif dengan nilai 59,98. Dengan kata lain, kinerja pemerintah daerah dinilai dari koordinasi program dan layanan yang sampai kepada kelompok sasaran, bukan dari satu angka prevalensi saja. Arah ini masuk akal karena penanganan stunting tak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja saling melengkapi. Namun, skor tinggi baru bermakna jika kerja lintas sektor itu berujung pada layanan yang tepat waktu dan menjangkau anak serta keluarga yang membutuhkan.
Pencegahan harus berlanjut dari hulu ke hilir
Pemkot Mojokerto menyatakan pendekatannya mencakup pencegahan dari hulu hingga penanganan di hilir. Sebelum kehamilan, upaya menyasar calon pengantin dan remaja putri lewat edukasi kesehatan, pendampingan, serta pemenuhan gizi. Setelah itu, layanan diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, termasuk pemantauan tumbuh kembang serta penanganan masalah gizi. Inovasi Canting Gulo Mojo disebut turut mendukung intervensi terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah-langkah ini penting karena pencegahan tidak cukup dilakukan setelah gangguan pertumbuhan terdeteksi. Meski begitu, pengakuan atas kinerja sebaiknya menjadi dorongan untuk menjaga kesinambungan layanan, bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. Penanganan stunting perlu tetap berpusat pada hak anak atas kesehatan dan gizi yang memadai, bukan semata-mata pemenuhan indikator.
Kesimpulannya, capaian stunting Mojokerto memuat dua kabar yang saling melengkapi: pemerintah daerah memperoleh nilai kinerja tertinggi di Jawa Timur, sementara data per Oktober 2026 masih mencatat 44 balita atau 0,78 persen mengalami stunting. Skor menunjukkan kualitas pelaksanaan program menurut komponen penilaian; prevalensi menunjukkan keadaan yang masih perlu ditangani. Penurunan dari 1,07 persen pada 2025 patut dihargai, tetapi ukuran akhir keberhasilan adalah layanan yang terus menjangkau keluarga dan kebutuhan setiap anak. Pemerintah kota sendiri menegaskan percepatan penurunan stunting bukan sekadar soal target dan indikator. Pekerjaan berikutnya jelas: pertahankan kolaborasi, lanjutkan pencegahan dan intervensi, serta pastikan tak ada anak yang tertinggal.






