Perpanjangan yang Menegaskan Besarnya Tantangan
TPST Bantargebang adalah fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang selama ini menjadi tujuan utama sampah Jakarta, sekaligus titik penting dalam hubungan layanan dan lingkungan antara Jakarta dan Bekasi. Pada 26 Oktober 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menandatangani pembaruan kerja sama pengelolaannya untuk lima tahun ke depan. Kesepakatan ini diperlukan, tetapi juga memperlihatkan kenyataan yang tak bisa ditutupi: pengelolaan sampah Jakarta belum mampu berdiri tanpa Bantargebang. Jakarta menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah setiap hari, sehingga memperpanjang kemitraan adalah langkah praktis untuk menjaga layanan tetap berjalan. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban akhir. Ukuran keberhasilannya haruslah berkurangnya sampah yang perlu ditimbun, bukan sekadar berlanjutnya pengiriman ke lokasi yang sama.
Pengurangan Harian Menjadi Awal, Bukan Garis Akhir
Pemilahan dari sumber mulai menunjukkan hasil yang terukur. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, Pemprov DKI melaporkan pengiriman ke Bantargebang berkurang sekitar 500 ton per hari. Itu kemajuan yang patut dipertahankan, tetapi skalanya belum cukup untuk menghapus ketergantungan ketika volume harian Jakarta masih melampaui 9.000 ton. Karena itu, kerja sama Jakarta Bekasi semestinya memperkuat kebiasaan memilah di rumah, kawasan usaha, dan fasilitas publik—bukan hanya menambah kapasitas di ujung rantai. Jika sampah tercampur sejak awal, teknologi pengolahan akan menghadapi bahan yang lebih sulit dimanfaatkan dan residu yang tetap berakhir di penimbunan. Pengurangan 500 ton adalah bukti bahwa perubahan mungkin dilakukan; tantangannya kini menjaga konsistensi dan memperbesar dampaknya.
Energi dari Sampah Perlu Disertai Pengawasan
Arah baru kerja sama menempatkan teknologi dan pemanfaatan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi. Rencana yang disebut mencakup pengembangan bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang, serta fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik. DKI juga memfinalisasi rencana pembangkit listrik tenaga sampah bersama Danantara, yang direncanakan berada di kawasan Bantargebang. Ini lebih menjanjikan daripada pola lama yang mengandalkan pemindahan dan penimbunan, tetapi teknologi bukan jalan pintas. Pemerintah perlu menjelaskan kapasitas, tahapan pembangunan, pengendalian dampak lingkungan, dan cara memastikan fasilitas tidak mendorong produksi sampah terus meningkat. Tanpa transparansi dan pemilahan yang kuat, energi dari sampah berisiko menjadi proyek besar yang mengolah residu, sementara sumber masalahnya tetap tumbuh.
Warga Bekasi Harus Merasakan Manfaatnya
Kerja sama lima tahun ini juga mencakup lingkungan, kesehatan, pendidikan, layanan sosial, serta pembangunan sarana publik seperti jalan, saluran air, dan fasilitas penanggulangan bencana. Cakupan itu penting karena warga sekitar Bantargebang menanggung dampak nyata dari kegiatan pengelolaan sampah. Kompensasi bagi Bekasi harus terlihat dalam layanan dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan berhenti pada rumusan administratif. Besaran kompensasi untuk 2028–2031 dijadwalkan ditetapkan paling lambat Januari 2027, sementara kedua pemerintah perlu melanjutkan kajian teknis agar program pengolahan, energi, dan manfaat publik dapat dijalankan terukur. Akuntabilitas atas jadwal, hasil, dan dampak lingkungan akan menentukan apakah kemitraan ini adil bagi kedua daerah.
Bantargebang Tetap Tumpuan hingga 2031
Perpanjangan ini pada akhirnya mengakui bahwa Jakarta masih bergantung pada Bantargebang hingga 2031. Pengurangan harian dan rencana teknologi memberi alasan untuk optimistis, tetapi timbunan lama yang telah menggunung tetap menjadi pekerjaan berat dan berbeda dari pengelolaan sampah baru. Pemerintah tidak cukup hanya menekan jumlah truk yang masuk; mereka juga harus menangani warisan timbunan serta mencegah terbentuknya gunungan baru. Kesimpulannya, pembaruan kerja sama adalah jembatan yang diperlukan, bukan tanda masalah selesai. Keberhasilan harus dinilai dari penurunan berkelanjutan sampah yang dikirim, kemajuan pengolahan berbasis energi dengan perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi warga Bekasi. Tanpa ukuran dan pengawasan terbuka, Bantargebang akan tetap menjadi tumpuan—bukan karena sistem berubah, melainkan karena belum ada alternatif yang cukup kuat.
