Jeda lima hari bukan alasan lengah
Karhutla adalah kebakaran pada kawasan hutan dan lahan yang dapat mengancam lingkungan serta permukiman, sehingga penanganannya memerlukan pemantauan dan pemadaman berkelanjutan. Di Penajam Paser Utara (PPU), laporan kebakaran lahan tidak muncul selama lima hari terakhir hingga 19 November 2026—perkembangan yang patut disyukuri, tetapi belum cukup untuk menyatakan risiko berakhir. Kepala BPBD PPU Nurlaila menyebut hujan berintensitas rendah yang turun hampir setiap hari ikut meredakan kasus. Penanganan terakhir berlangsung di Kelurahan Riko dan Desa Gunung Intan pada 15 November. Meski begitu, petugas tetap menyisir titik rawan karena satu hingga dua titik panas masih terpantau satelit BMKG. Sikap waspada ini tepat: jeda laporan adalah kabar baik, bukan jaminan api tak kembali.
Catatan sepanjang musim kemarau memperjelas besarnya tantangan: BPBD PPU menghimpun 326 kasus karhutla dengan luas terdampak 1.339 hektare. Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, dan sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat. Kebakaran juga tercatat di bekas lahan HGU PT Dwi Mekar Persada dan PT Triteknik Kalimantan Abadi, yang berada di wilayah pengelolaan Badan Bank Tanah di Kecamatan Penajam. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemadaman kebakaran saja tidak cukup; kewaspadaan di lapangan dan perhatian terhadap titik rawan harus terus berjalan.
Uang lelah mengakui kerja yang menguras tenaga
Di tengah meredanya karhutla PPU, dukungan bagi petugas yang berbulan-bulan berhadapan dengan api juga penting. BPBD PPU menyebut alokasi uang lelah mencapai Rp446 juta untuk personel yang terlibat selama empat bulan penuh; sekitar Rp260 juta telah dicairkan. Nurlaila menjelaskan, penerima berasal dari pemadam kebakaran, Satpol PP, TNI/Polri, Dinas Pertanian, dan BPBD. Besaran yang disebut ialah Rp120 ribu untuk setiap kejadian kebakaran sesuai kriteria. Pengakuan ini relevan karena petugas menghadapi panas, asap, dan medan yang menguras tenaga serta berisiko bagi kesehatan. Namun, angka alokasi bukan berarti seluruh dana sudah diterima: pencairan dilakukan bertahap setelah laporan pertanggungjawaban diajukan dan diverifikasi.
Skema tersebut juga memiliki batas. Kejadian dengan luas kebakaran di bawah 0,25 hektare tidak dihitung dalam pengajuan uang lelah. Sementara itu, dukungan bagi relawan masih terbatas; menurut Nurlaila, penanganan di PPU lebih banyak mengandalkan personel instansi pemerintah karena jumlah relawan sedikit, dengan dukungan uang lelah bagi PMI. Karena itu, nominal Rp446 juta perlu dibaca sebagai alokasi bagi personel dan periode tertentu, bukan gambaran bahwa semua pihak yang membantu menerima pembayaran yang sama. Keterbukaan tentang kriteria, proses pencairan, dan jangkauan penerima penting agar penghargaan bagi petugas benar-benar terasa adil.

Kesimpulan: pertahankan kesiagaan, tuntaskan dukungan
Lima hari tanpa laporan kebakaran adalah kemajuan yang layak diapresiasi, tetapi titik panas yang masih terpantau mengingatkan bahwa tugas belum selesai. Pemantauan rutin perlu dipertahankan, terutama di wilayah yang berulang kali terdampak. Pada saat yang sama, uang lelah bagi petugas karhutla sebaiknya disalurkan dengan jelas dan sesuai kriteria, sebab mereka menanggung risiko langsung dalam pemadaman. Kabar meredanya api akan lebih berarti jika dibarengi kesiapan menghadapi kebakaran berikutnya dan dukungan yang transparan bagi seluruh personel yang bekerja.






