Perpanjangan memberi kepastian, tetapi belum seragam
Kontrak PPPK paruh waktu adalah perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah berstatus paruh waktu yang menetapkan masa kerja dan ketentuan penugasan mereka. Perpanjangan kontrak di Situbondo, Pidie, dan Penajam Paser Utara (PPU) memberi ribuan pegawai kepastian untuk melanjutkan tugas, tetapi rincian masa berlaku dan kebijakan pendukungnya tidak sama.
Pidie mencatat jumlah penerima terbesar, yakni 7.279 pegawai, dengan masa kerja baru yang jelas hingga 31 Oktober 2027. Situbondo memperpanjang 5.705 kontrak, tetapi belum mendapat regulasi resmi tentang wacana pengalihan pembiayaan ke pemerintah pusat. Sementara itu, PPU memperpanjang 1.666 pegawai selama setahun dan mempertahankan batasan perpindahan unit kerja. Jadi, kabar perpanjangan PPPK memang memberi kelegaan, tetapi belum menyelesaikan seluruh ketidakpastian yang dihadapi pegawai.
| Daerah | Jumlah diperpanjang | Masa atau ketentuan utama |
|---|---|---|
| Situbondo | 5.705 | Diperpanjang untuk tahun ini; skema pembiayaan pusat belum memiliki regulasi resmi |
| Pidie | 7.279 | 1 November 2026–31 Oktober 2027 |
| PPU | 1.666 | Satu tahun; belum dapat dipindahtugaskan ke unit kerja lain |
Situbondo: kontrak berlanjut, sumber dana belum pasti
Pemkab Situbondo menyerahkan keputusan perpanjangan kepada 5.705 PPPK paruh waktu yang telah bekerja selama setahun. Masa kontrak sebelumnya tidak berakhir serentak—sebagian pada akhir September dan sebagian pada akhir Oktober—sehingga perpanjangannya disatukan. Dari jumlah tersebut, 3.723 merupakan tenaga teknis administrasi, 1.013 tenaga kesehatan, dan 969 tenaga guru.
Perpanjangan ini menjaga kesinambungan kerja, tetapi pertanyaan tentang siapa yang akan menanggung pembiayaan masih terbuka. Plt Kepala BKPSDM Situbondo, Imas Susilo Wicaksono, mengatakan pemerintah daerah belum menerima regulasi resmi mengenai wacana pengalihan dana ke pusat. Artinya, kesiapan daerah untuk mengikuti kebijakan pusat belum sama dengan kepastian pelaksanaannya. Bagi PPPK Situbondo, keputusan kontrak sudah memberi kepastian masa kerja, tetapi belum menjawab bagaimana skema pembiayaan akan diatur jika aturan baru diterbitkan.
Pidie menetapkan masa kerja paling jelas
Di Pidie, perpanjangan mencakup 7.279 pegawai untuk periode 1 November 2026 sampai 31 Oktober 2027. Masa berlaku yang memiliki tanggal awal dan akhir tegas menjadi pembeda utama dibandingkan pengumuman Situbondo, yang menyebut perpanjangan untuk tahun ini tanpa menetapkan rentang tanggal dalam informasi yang tersedia. Keputusan Bupati menjadi dasar administratif bagi kelanjutan kerja tersebut.
Jumlah penerima di Pidie turun 41 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Kepala BKPSDM Pidie, Muhammad Harris, pengurangan terjadi karena pegawai memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau tidak memenuhi persyaratan administrasi lanjutan. Penurunan itu bukan alasan untuk mengabaikan dampak praktisnya: mereka yang memenuhi ketentuan dapat melanjutkan tugas selama satu tahun berikutnya. Dibanding dua daerah lain, PPPK Pidie memperoleh kepastian kalender paling eksplisit, meski pengumuman tersebut tidak merinci kebijakan perpindahan unit atau perubahan pembiayaan.
PPU membatasi perpindahan sambil menunggu aturan teknis
PPU memperpanjang kontrak 1.666 pegawai selama satu tahun, turun dari jumlah pengangkatan awal 1.695 orang. Pengurangan sekitar 30 pegawai terjadi karena sebagian mengundurkan diri atau meninggal dunia. Mereka yang diperpanjang sebelumnya mengikuti seleksi PPPK penuh waktu, tetapi belum memperoleh formasi, sehingga bekerja dalam skema paruh waktu sampai formasi dan kemampuan anggaran memungkinkan penempatan penuh waktu.
Ketentuan penempatan menjadi pembeda paling nyata di PPU: pegawai belum dapat dipindahtugaskan ke unit kerja lain sebelum petunjuk teknis dari BKN terbit. Jika terjadi perubahan penugasan di lapangan, data sistem tetap merujuk pada formasi awal. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Ramdhohi, menyebut perpanjangan berikutnya akan kembali pada Oktober tahun depan hingga tersedia formasi penuh waktu. Karena itu, perpanjangan PPPK di PPU menjamin kelanjutan kerja setahun, tetapi tidak memberi keleluasaan untuk berpindah unit.
Ketiga daerah sama-sama mempertahankan pegawai paruh waktu, namun kepastian yang mereka berikan berbeda: Pidie paling tegas soal tanggal, Situbondo masih menunggu kejelasan pembiayaan, sedangkan PPU membatasi mobilitas kerja. Perpanjangan kontrak adalah langkah penting, tetapi pemerintah daerah dan pusat tetap perlu memperjelas aturan agar kepastian masa kerja berjalan seiring dengan kejelasan hak, pendanaan, dan penempatan.
