Perpanjangan bukan jaminan bagi semua pegawai
Kontrak PPPK paruh waktu adalah perjanjian kerja berjangka bagi pegawai pemerintah yang bekerja dengan pengaturan paruh waktu, dan kelanjutannya bergantung pada kebutuhan instansi serta penilaian atas pegawai. Pola perpanjangan terbaru menunjukkan bahwa status bekerja tahun lalu tidak otomatis menjamin kontrak berikutnya: pemerintah daerah tetap menimbang kinerja, disiplin, keadaan kepegawaian, dan anggaran. Di Banten, dari 4.630 pegawai aktif, 4.542 dipastikan lanjut, sedangkan 88 tidak diusulkan; SK perpanjangan telah ditandatangani dan menunggu distribusi. Sebaliknya, Situbondo memperpanjang kontrak seluruh 5.705 PPPK paruh waktu yang tercatat, kecuali mereka yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak menghapus keputusan operasional daerah. Bagi pegawai, kabar utama bukan sekadar kontrak diperpanjang, melainkan dasar keputusan yang dipakai dan kapan dokumennya berlaku.
Di Banten, masa tugas perpanjangan terbagi dalam dua gelombang, dengan TMT 1 Oktober dan 1 November 2026. Meski proses administrasi sempat melewati jadwal pengusulan, pegawai dengan TMT 1 Oktober tetap bekerja dan menerima gaji jika SPTJM sudah tersedia. Ini keputusan yang masuk akal: keterlambatan distribusi SK tidak semestinya membebankan ketidakpastian administrasi kepada pegawai yang sudah dipastikan lanjut. Di Situbondo, petikan keputusan bupati diserahkan untuk menyatukan masa kontrak yang sebelumnya berakhir pada waktu berbeda, yakni akhir September dan akhir Oktober. Dengan demikian, perpanjangan SK PPPK memberi kepastian masa kerja, tetapi jadwal mulai dan dokumen yang menjadi dasar tetap perlu dikomunikasikan dengan jelas.
Evaluasi kinerja menentukan siapa yang lanjut
Perbandingan daerah memperlihatkan bahwa evaluasi kinerja PPPK bukan formalitas. Di Banten, kepala organisasi perangkat daerah mengusulkan pegawai berdasarkan kebutuhan, kinerja, kedisiplinan, dan ketersediaan anggaran, lalu melengkapi usulan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. BKD memproses usulan tersebut, sedangkan tanggung jawab penilaian awal berada pada instansi masing-masing. Bangka Barat mengambil jalur lebih tegas: sekitar 58 PPPK paruh waktu tidak mendapat perpanjangan setelah evaluasi kinerja dan status kepegawaian. Penyebabnya mencakup pengunduran diri dan pelanggaran disiplin; sejak 1 Oktober 2026, mereka tidak lagi berstatus pegawai dengan kontrak berlaku. Konsekuensinya terasa langsung bagi pekerja, tetapi keputusan berbasis evaluasi juga menuntut kriteria yang konsisten dan penjelasan yang dapat dipahami pegawai.
Tidak semua pegawai yang tidak lanjut kontrak tercatat gugur karena kinerja buruk. Di Banten, alasan 88 pegawai tidak diusulkan juga meliputi batas usia pensiun, meninggal dunia, dan pengunduran diri; jumlah terbesar berasal dari sektor pendidikan. Di Bangka Barat, pengurangan mencakup berbagai OPD, termasuk pendidikan, sementara kebutuhan guru tetap menjadi perhatian karena pensiun tenaga pendidik diperkirakan mencapai 50 hingga 60 orang setiap tahun. Artinya, evaluasi perlu membedakan pelanggaran disiplin dari perubahan status atau kebutuhan organisasi. Tanpa penjelasan terpilah, angka pegawai yang tidak diperpanjang mudah dibaca sebagai sanksi kinerja semata, padahal alasannya beragam.
Kelengkapan berkas dan pendanaan masih menghambat
Syarat kontrak PPPK bukan hanya hasil penilaian; ketertiban dokumen juga menentukan kelancaran proses. Di Pinrang, sekitar 200 guru PPPK penuh waktu mengurus perpanjangan kontrak tahunan, dengan masa perpanjangan satu tahun. Kendala yang dilaporkan meliputi dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan surat pernyataan disiplin pidana. Berkas yang tidak sesuai harus diperbaiki, sementara pengiriman perbaikan masih dilakukan secara konvensional. Situasi ini berbeda dari Banten, yang menempatkan SPTJM sebagai kelengkapan usulan OPD. Perbedaan administrasi tersebut menunjukkan pentingnya daftar persyaratan dan mekanisme pengiriman yang terang. Jika pegawai baru mengetahui kekurangan setelah datang ke kantor atau mengirim berkas, proses berulang memperpanjang ketidakpastian tanpa memperbaiki kualitas evaluasi.
Persoalan lain berada di luar kendali pegawai: kepastian sumber pembiayaan. Situbondo memperpanjang kontrak 5.705 PPPK paruh waktu, terdiri atas 3.723 tenaga teknis administrasi, 1.013 tenaga kesehatan, dan 969 guru. Namun, pemerintah daerah belum menerima regulasi resmi mengenai wacana pengalihan pembiayaan kepada pemerintah pusat; mekanisme untuk beragam formasi masih menunggu kejelasan aturan. Jumlah besar yang diperpanjang memberi kepastian kerja untuk periode berikutnya, tetapi belum menjawab bagaimana pembiayaan akan diatur setelah kebijakan baru ditetapkan. Ini kelemahan yang tidak bisa ditutup hanya dengan menerbitkan keputusan perpanjangan: pemerintah perlu memastikan aturan pendanaan hadir sebelum ketidakpastian anggaran mengganggu pelaksanaan kontrak.
Kepastian harus mencakup keputusan dan proses
Perpanjangan kontrak di Banten dan Situbondo, serta keputusan tidak melanjutkan sebagian kontrak di Bangka Barat, memperlihatkan kebijakan yang berbeda sesuai kondisi daerah. Namun, prinsip yang seharusnya sama ialah keputusan disampaikan tepat waktu, alasan evaluasi dijelaskan, dan persyaratan berkas diumumkan sejak awal. Pegawai juga tetap wajib menjaga kinerja dan disiplin; di Banten, pelanggaran berat dapat berujung pemberhentian sebelum masa kontrak habis. Di Pinrang, dokumen yang tidak sesuai harus segera diperbaiki, sementara Situbondo masih menunggu regulasi untuk memperjelas skema pendanaan. Jadi, perpanjangan bukan akhir dari urusan administrasi. Kepastian yang layak bagi PPPK baru tercapai ketika status kerja, evaluasi, dokumen, dan sumber pembiayaan dijelaskan secara terbuka dan konsisten.
