Anggaran besar belum menjamin pembangunan
APBD Jatim 2027 adalah rencana anggaran pemerintah provinsi untuk membiayai layanan publik, operasional pemerintahan, dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. Persoalannya bukan semata ukuran anggaran, melainkan seberapa besar dana yang benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan warga. DPRD Jawa Timur menyetujui Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna pada Rabu, 11 November 2026, disertai enam rekomendasi strategis. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti susunan belanjanya: dari total belanja daerah Rp27,637 triliun, belanja modal Jatim hanya sekitar 6,1 persen. Kritik ini patut dianggap serius. Ketika kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik masih besar, porsi pembangunan yang kecil berisiko membuat anggaran lebih sibuk menjaga mesin birokrasi daripada memperbaiki fasilitas dan layanan yang dipakai masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menyampaikan sorotan tersebut setelah pendapat akhir fraksi. Ia menilai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara ruang untuk pembangunan belum memadai. Itu bukan sekadar perdebatan teknis tentang pos anggaran: bagi warga, ukuran keberhasilan APBD adalah jalan, fasilitas, dan layanan publik yang membaik, bukan hanya seberapa besar dana terserap.

Tambahan anggaran lebih banyak terserap untuk operasi
Komposisi tambahan anggaran memperkuat kekhawatiran fraksi. Dibandingkan Nota Keuangan awal, belanja bertambah sekitar Rp213,112 miliar, tetapi hampir seluruh tambahan itu masuk ke belanja operasi; tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ruang fiskal yang bertambah belum otomatis menjadi investasi pada aset atau infrastruktur yang bisa memberi manfaat jangka panjang. Memang, kebutuhan operasional pemerintahan tidak dapat dihapus begitu saja. Namun, bila kenaikan belanja terus lebih mudah mengalir ke rutinitas, pemerintah perlu menjelaskan dengan terang manfaat yang diterima masyarakat dan alasan pembangunan mendapat ruang sesempit itu.
APBD seharusnya dinilai dari hasil, bukan hanya penyerapan. Prioritas belanja perlu diuji terhadap kebutuhan riil warga dan dampaknya pada akses serta mutu pelayanan publik. Kritik PDIP karena itu lebih kuat jika diterjemahkan menjadi tuntutan evaluasi yang terukur: jelaskan program operasi yang mendesak, tunjukkan manfaatnya, dan pastikan belanja modal tidak menjadi pos yang paling mudah dikorbankan ketika anggaran disesuaikan.
Ketergantungan transfer membatasi ruang pilihan
Tantangan anggaran tidak berhenti pada sisi belanja. Target pendapatan daerah dalam APBD Jatim 2027 ditetapkan Rp26,546 triliun, sementara target pendapatan asli daerah justru turun sekitar Rp20,255 miliar dari usulan awal. Dibandingkan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen. Tambahan pendapatan dibandingkan Nota Keuangan awal, sekitar Rp138,112 miliar, seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat. Ketergantungan pada dana transfer daerah menjadi perhatian karena ruang belanja provinsi ikut dipengaruhi keputusan dan aliran dana dari pusat. Dengan PAD yang nyaris tidak tumbuh, pemerintah daerah memiliki daya lebih terbatas untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan.
Memperkuat kemandirian fiskal tidak berarti menaikkan pungutan tanpa pertimbangan. Deni Wicaksono mendorong penggalian potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha. Arah ini masuk akal: perbaikan pendataan dan pengelolaan sumber pendapatan dapat memperluas kemampuan daerah, sementara kebijakan yang serampangan justru menekan warga dan kegiatan ekonomi. Pemerintah perlu menunjukkan potensi mana yang hendak dikembangkan serta bagaimana dampaknya akan dinilai.
Defisit menuntut rencana cadangan yang nyata
Kewaspadaan juga diperlukan dalam menutup defisit APBD 2027 yang tercatat sekitar Rp1,091 triliun. Rencana pembiayaannya mengandalkan perkiraan SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun, tetapi angka tersebut masih berupa proyeksi. Jika realisasi SiLPA meleset, pemerintah perlu memiliki skenario fiskal yang jelas, bukan menunggu masalah muncul lalu mengurangi program secara tergesa-gesa. Enam rekomendasi strategis DPRD memberi ruang untuk mengawal tindak lanjut, tetapi persetujuan anggaran semestinya menjadi awal pengawasan, bukan penutupnya.
Kesimpulannya, porsi belanja modal 6,1 persen dan pertumbuhan PAD yang tipis memperlihatkan dua pekerjaan yang saling terkait: menata belanja agar lebih terasa manfaatnya dan memperkuat sumber pendapatan daerah. Tanpa perubahan pada keduanya, APBD berisiko terus berat di sisi rutin dan bergantung pada transfer pusat. Pemerintah provinsi perlu membuktikan bahwa setiap rupiah yang tersedia menjawab kebutuhan warga, sekaligus menggali PAD secara hati-hati agar kemandirian fiskal tumbuh tanpa memindahkan beban kepada masyarakat.






