Ruang Fiskal Menyusut: Ketergantungan pada TKD Menjadi Bumerang
Pemangkasan Transfer ke Daerah adalah kebijakan pengurangan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kewenangan desentralisasi, yang membuat ruang fiskal menyempit, memaksa daerah merombak prioritas anggaran, menahan pembangunan infrastruktur, dan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah baru di tengah tekanan krisis keuangan daerah yang semakin nyata. Pemangkasan TKD pada APBN 2025 untuk 2026 mencapai sekitar Rp 150 triliun lebih, dan sekitar 90 persen pemerintah daerah terdampak signifikan karena sebagian besar memiliki kemampuan fiskal rendah serta ketergantungan tinggi pada TKD, bahkan hingga 80 persen APBD. Artinya, ketika Transfer ke Daerah dipangkas, itu bukan sekadar koreksi administratif; ini adalah shock fiskal yang langsung mengguncang penyelenggaraan pelayanan publik, dari jalan desa hingga gaji pegawai.
Dr. R. Graal Taliawo menegaskan bahwa pemangkasan ini menghambat daerah menjalankan kewenangan desentralisasi, menggambarkan banyak kabupaten yang "tertatihtatih" menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik. Di Maluku Utara, ancaman paling telanjang adalah risiko tidak mampu membayar gaji P3K, membuat daerah seolah berada di persimpangan jurang: pilih membayar pegawai atau membiayai pembangunan. Menurut Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman, 298 daerah bahkan masuk kategori tinggi ketergantungan pada TKD dengan porsi lebih dari 80 persen APBD. Ketika transfer turun, APBD otomatis kering, dan yang paling dulu dikorbankan adalah proyek infrastruktur, program prioritas, dan kualitas layanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Efisiensi Anggaran Daerah: Rasionalisasi OPD sebagai Pisau Bedah
Pemerintah pusat membela pemangkasan TKD sebagai upaya mendorong efisiensi anggaran daerah, terutama untuk menertibkan belanja seremonial, rapat di luar kantor, dan perjalanan dinas yang dinilai tidak efektif dan efisien bagi pelayanan publik. Di atas kertas, ini masuk akal: ruang fiskal sempit harus memaksa pemerintah daerah mengurangi gemuk birokrasi dan mengalihkan belanja ke kebutuhan nyata warga. Namun di lapangan, pemotongan tiba lebih dulu daripada perbaikan desain desentralisasi, membuat banyak daerah seperti pasien yang disuruh diet tanpa panduan gizi.
Lampung memilih jalur bedah struktural. Perampingan Organisasi Perangkat Daerah dipandang sebagai langkah paling logis agar roda pelayanan publik tetap berjalan optimal. Usulan penggabungan belasan dinas menjadi beberapa rumpun besar—dari pekerjaan umum, pendidikan dan perpustakaan, hingga keuangan dan pendapatan daerah—diproyeksikan menghasilkan penghematan signifikan dari penghapusan fasilitas jabatan, tunjangan eselon, kendaraan dinas, hingga biaya pemeliharaan. Di sisi lain, Kota Tanjungpinang melakukan langkah serupa: mengurangi jumlah OPD, menyesuaikan TPP, dan memangkas biaya operasional dengan membatasi kegiatan seremonial, konsumsi rapat, dan perjalanan dinas. Ini adalah wajah nyata efisiensi anggaran daerah: bukan sekadar slogan, tetapi pergeseran anggaran dari kenyamanan birokrasi ke kebutuhan publik.
Menggenjot Pendapatan Asli Daerah: Antara Tantangan dan Peluang
Pengurangan Transfer ke Daerah sering dipromosikan sebagai cara memacu inovasi Pendapatan Asli Daerah. Setali tiga uang, kebijakan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah menggali pajak dan retribusi baru, serta memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Forum tentang strategi pembiayaan alternatif, termasuk optimalisasi PAD, ikut menguji revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai momentum memperbaiki arsitektur fiskal kabupaten. Namun, dorongan ini datang ketika pondasi ekonomi lokal di banyak wilayah masih rapuh; PAD bukan sekadar soal menambah pungutan, tapi membangun basis ekonomi yang menjadi obyek pajak.
Kota Tanjungpinang memberi gambaran betapa terbatasnya ruang PAD. Dari APBD sekitar Rp 1,03 triliun, PAD hanya menyumbang sekitar 27,75 persen, sementara TKD masih 52,93 persen dan sisanya berasal dari transfer provinsi, lain-lain pendapatan sah, serta pinjaman daerah. Menambah pajak tanpa memperluas basis ekonomi berisiko sekadar membebani warga dan dunia usaha yang sama. Karena itu, strategi PAD ideal bukan memungut lebih sering, tetapi memungut lebih cerdas: mengaitkannya dengan pengembangan UMKM, pariwisata, dan sektor produktif lain. Jika pusat sungguh ingin daerah mandiri, kewenangan fiskal kabupaten harus diperluas agar mereka bisa mengelola potensi ini, bukan hanya menambal kebocoran anggaran dengan retribusi kecil yang menyalakan resistensi masyarakat.
Kewenangan Fiskal Kabupaten: Tuntutan Ruang Manuver yang Lebih Luas
Di tengah krisis keuangan daerah, suara keras muncul dari pemerintah kabupaten. Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak pemerintah pusat memperkuat kewenangan fiskal pemerintah kabupaten karena ruang keuangan daerah yang terbatas membuat banyak program pembangunan dan pelayanan publik sulit bergerak maksimal. Ia menegaskan bahwa tanpa ruang fiskal memadai, kabupaten akan terus menjadi operator kebijakan pusat tanpa kemampuan menentukan prioritas sesuai kebutuhan warganya. Kemandirian keuangan daerah, dalam pandangannya, bukan bonus; itu syarat supaya pembangunan tidak berjalan setengah-setengah.
Dialog Otonomi Daerah yang membahas pembiayaan alternatif dan optimalisasi PAD sekaligus menjadi panggung uji publik revisi UU Pemerintahan Daerah. APKASI berharap revisi itu membuka ruang kewenangan yang lebih luas bagi kabupaten, memberikan fleksibilitas dalam mengelola potensi ekonomi sendiri. Di sisi lain, Dr. Graal mengusulkan peninjauan ulang persentase pembagian Dana Bagi Hasil atau skema lain agar Transfer ke Daerah lebih berkeadilan. Intinya sama: tanpa reformasi tata kelola fiskal, pemangkasan TKD hanya memindahkan beban dari pusat ke daerah, sementara tanggung jawab layanan publik tetap luas. Daerah dituntut kreatif, tetapi tangan mereka masih diikat regulasi yang kaku.
Pelayanan Publik dalam Himpitan: Pelajaran dari Tanjungpinang dan Daerah Lain
Pertanyaan kuncinya: bagaimana nasib warga ketika Transfer ke Daerah dipangkas? Dampak langsung bukan hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Di banyak tempat, rencana pembangunan jembatan, jalan desa, hingga infrastruktur pelayanan publik tertunda karena fiskal terbatas dan hampir separuh APBD tersedot untuk belanja pegawai. Kota Tanjungpinang merasakan tekanan yang sama: sektor infrastruktur, belanja operasional, dan program prioritas menjadi yang paling terdampak. Namun alih-alih menjadikan krisis sebagai alasan mandek, mereka melakukan kombinasi penghematan struktural dan penyesuaian belanja agar layanan publik tetap bergerak, meski pelan.
Hasilnya mengejutkan: pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang mencapai 6,95 persen, naik tajam dibanding 3,05 persen periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kondisi himpitan fiskal dua tahun terakhir, capaian ini layak diapresiasi sebagai bukti bahwa efisiensi anggaran daerah dan penataan ulang prioritas bisa memberi hasil nyata bagi warga. Namun kisah Tanjungpinang adalah pengecualian, bukan norma. Ratusan pemerintah daerah berkemampuan fiskal rendah masih "menjerit" karena porsi TKD turun sementara PAD belum siap menanggung beban. Jalan keluarnya jelas: pusat harus memperbaiki desain transfer dan kewenangan, daerah wajib merampingkan birokrasi dan menguatkan basis ekonomi. Tanpa dua langkah itu, krisis keuangan daerah akan berulang setiap kali ruang fiskal pusat menyempit.
