Besarnya anggaran menuntut bukti manfaat
Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) adalah dana publik untuk mendukung komunikasi pemerintah, yang manfaatnya semestinya dinilai dari ketepatan informasi dan kepercayaan masyarakat, bukan banyaknya pesan yang disebarkan. Untuk 2027, anggaran Bakom disebut mencapai Rp1,954 triliun, meningkat 77 kali lipat dan sekitar sepuluh kali pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun yang sama, sekitar Rp187 miliar. Skala ini menuntut penjelasan yang jauh lebih rinci daripada sekadar alasan memperkuat komunikasi. LAB 45 mengingatkan bahwa tambahan dana tidak otomatis membeli kepercayaan; keterbukaan, pengakuan atas persoalan, dan koreksi informasi keliru lebih menentukan. Sorotan itu penting karena komunikasi saat krisis bukan soal seberapa cepat pemerintah berbicara, melainkan apakah keterangannya akurat, konsisten, dan dapat diuji. Tanpa ukuran keberhasilan yang terbuka, anggaran pemerintah berisiko tampak sebagai belanja pesan, bukan layanan publik.
Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan anggaran saja
LAB 45 menempatkan tata kelola komunikasi krisis sebagai ujian utama bagi alokasi besar ini. Lembaga tersebut menyatakan jumlah blunder komunikasi pejabat secara keseluruhan turun dari 163 menjadi 140, tetapi blunder yang melibatkan Presiden naik dari 32 menjadi 48. Perbedaan arah ini layak diperhatikan: pernyataan pemimpin tertinggi punya daya bentuk besar terhadap persepsi publik, sehingga kesalahan atau keterlambatan koreksi dapat mengikis kepercayaan lebih luas. Penguatan Bakom seharusnya berarti informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar produksi konten yang lebih masif. LAB 45 meminta target, indikator keberhasilan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Itu bukan tuntutan administratif belaka. Publik perlu bisa melihat apakah dana menghasilkan informasi yang membantu mereka memahami kebijakan dan keadaan darurat. Tanpa evaluasi terbuka, kenaikan anggaran akan memperbesar kecurigaan, bukan keyakinan.
Kritik buzzer dan pertanyaan tentang prioritas
Kecurigaan publik makin tajam setelah Windah Basudara mengunggah Instagram Story pada Rabu, 28 Oktober, yang memperlihatkan sejumlah akun yang diduga buzzer pemerintah. Ia menyatakan geram atas dugaan bahwa akun semacam itu menerima bayaran dari APBN dan mengaitkan kemarahannya dengan lonjakan anggaran Bakom yang disebut mencapai delapan ribu persen. Tuduhan itu belum membuktikan bahwa anggaran Bakom membiayai buzzer; karena itu, pemisahan antara dugaan dan fakta harus dijaga. Namun, pertanyaan soal prioritas tetap sah. Windah menilai dana publik lebih dibutuhkan untuk layanan kesehatan dan pendidikan, sektor yang juga berdampak langsung pada kehidupan warga. Jika pemerintah ingin meredakan kecurigaan, jawaban terbaik bukan menyerang pengkritik, melainkan membuka rincian penggunaan dana, penerima kontrak, dan hasil yang terukur. Transparansi dapat membedakan komunikasi layanan publik dari operasi dukungan politik.
Akun AI membuat manipulasi opini lebih sulit dikenali
Kasus IbuAsihLaundry di Threads menambah alasan untuk mengawasi ruang informasi dengan serius. Akun yang menarik perhatian itu menjawab pertanyaan tentang identitas AI dengan menyebut dirinya “Muse Spark, sahabat rakyat yang cinta berat sama Pak Prabowo”; unggahan kesalahan sistem yang merujuk akses Anthropic API kemudian memicu dugaan keterlibatan kecerdasan buatan. Petunjuk tersebut bukan bukti bahwa akun itu dibiayai pemerintah atau terkait anggaran Bakom. Namun, kasus ini menunjukkan bagaimana akun AI dapat membuat percakapan politik tampak organik, padahal mungkin dikendalikan atau otomatis. Heru Sutadi memperingatkan bahwa persoalan pokoknya adalah manipulasi percakapan dalam ruang demokrasi. Pola bahasa berulang, respons sangat cepat, dan aktivitas tanpa jeda dapat menjadi tanda untuk diperiksa, bukan dasar tunggal untuk menuduh. Platform perlu memberi label pada konten buatan AI, sementara pemerintah wajib menjelaskan pengeluaran komunikasi. Kesimpulannya, besarnya anggaran hanya dapat dibenarkan bila disertai keterbukaan, pengawasan, dan perlindungan nyata terhadap kepercayaan publik.
