Demokrasi harus dipelajari lewat pengalaman
Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan keterampilan warga agar mampu berpartisipasi serta menjalankan nilai musyawarah, toleransi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Karena itu, demokrasi di sekolah tidak boleh berhenti sebagai teori tentang pemilu; pelajar perlu melihat bagaimana nilai tersebut bekerja dalam keputusan dan hubungan sehari-hari. Pada Jumat, 23 Oktober 2026, anggota DPRD Jawa Barat dr. Hj. Ratnawati memberikan pembekalan pendidikan demokrasi kepada para siswa SMKN 1 Kota Cirebon, sementara anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin menyampaikan pendidikan serupa di SMAN 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Di SMKN 1, ratusan siswa mengikuti kegiatan yang menekankan pentingnya literasi politik bagi pemilih pemula. Pesan utamanya tepat: menjauh dari politik bukan sikap netral jika keputusan publik tetap memengaruhi kehidupan warga.
Tiga ukuran agar pelajar tidak apatis
Ratnawati menyebut tiga indikator keberhasilan pendidikan demokrasi: meningkatnya partisipasi masyarakat, menguatnya literasi politik pelajar dan pemuda, serta lahirnya kebijakan inklusif yang mewakili beragam kepentingan. Ukuran pertama tampak ketika warga berani menyampaikan aspirasi, hadir dalam rapat dengar pendapat, dan menggunakan hak pilih. Jadi, partisipasi bukan sekadar hadir di bilik suara; ia juga berarti bersedia menyuarakan kebutuhan dan menilai keputusan publik. Indikator kedua menuntut pelajar memahami fungsi lembaga daerah, peraturan daerah, dan APBD. Literasi politik pelajar seperti ini membuat politik lebih mudah diperiksa, bukan sekadar menjadi urusan elite atau bahan percakapan saat pemilu. Indikator ketiga mengingatkan bahwa partisipasi bermakna bila suara yang beragam benar-benar tercermin dalam kebijakan. Tanpa ketiganya, ajakan agar generasi muda tidak apatis berisiko tinggal sebagai slogan.
OSIS menjadi ruang latihan partisipasi
Di SMAN 1 Cikidang, Jaenudin menghubungkan demokrasi dengan pemilihan ketua OSIS: para calon menyampaikan visi dan misi, lalu siswa memilih. Proses itu memberi latihan konkret untuk berpartisipasi, menghargai pilihan yang berbeda, dan menerima keputusan bersama. Nilainya bukan pada siapa yang menang, melainkan pada apakah setiap siswa mendapat kesempatan menyimak, mempertimbangkan, dan memilih tanpa tekanan. OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas juga dapat menjadi wadah partisipasi siswa di luar pemilihan. Namun, organisasi sekolah hanya mengajarkan demokrasi bila ruangnya terbuka bagi banyak suara, bukan dikuasai kelompok tertentu. Dalam hal ini, pendidikan demokrasi bekerja paling baik saat siswa mengalami prosedur yang adil sekaligus belajar bertanggung jawab atas keputusan kolektif. Pemilihan OSIS bukan tiruan kecil dari politik; ia merupakan kesempatan awal untuk membiasakan keterlibatan yang tertib dan saling menghormati.
Kesetaraan dan rasa aman adalah bagian demokrasi
Demokrasi di sekolah akan terasa kosong jika sebagian siswa direndahkan, dikucilkan, atau takut menyampaikan pendapat. Jaenudin menekankan bahwa semua siswa setara dan berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, apa pun kondisi ekonomi maupun kemampuan akademiknya. Itu sebabnya pencegahan perundungan bukan isu terpisah dari pendidikan demokrasi: lingkungan yang aman adalah syarat agar setiap pelajar dapat berpartisipasi. Jaenudin mendorong OSIS dan MPK ikut membangun sekolah tanpa perundungan serta menumbuhkan sikap saling menghormati. Pesan ini memperluas arti kesetaraan dari aturan formal menjadi perilaku harian. Sekolah yang demokratis tidak cukup menyelenggarakan pemilihan; sekolah juga harus memastikan perbedaan latar belakang tidak menjadi alasan untuk membungkam atau mengucilkan teman. Di situlah nilai demokrasi diuji paling dekat dengan pengalaman siswa.
Dari pemahaman menuju kebiasaan warga
Kedua kegiatan tersebut menegaskan bahwa pendidikan demokrasi perlu menghubungkan pengetahuan politik dengan kebiasaan hidup bersama. Ratnawati berharap siswa SMKN 1 Kota Cirebon tumbuh menjadi pemilih pemula yang cerdas dan kritis, sementara Jaenudin menekankan bahwa demokrasi harus tampak dalam perilaku nyata di sekolah dan masyarakat. Harapan itu tidak akan tercapai melalui paparan satu arah saja: pelajar perlu ruang untuk bertanya, berdiskusi, memilih, dan melihat aspirasi mereka ditanggapi. Ukuran akhirnya bukan seberapa lancar siswa mengulang istilah demokrasi, melainkan apakah mereka memahami lembaga dan kebijakan, berani berpartisipasi, serta memperlakukan orang lain setara. Jika sekolah mengajarkan ketiganya sekaligus menjaga ruang belajar bebas dari perundungan, politik tidak lagi terasa jauh atau kotor. Pelajar dapat tumbuh sebagai warga yang kritis tanpa apatis dan mampu berbeda pendapat tanpa menghapus martabat sesama.
