Definisi Pendidikan Gratis dan Titik Berangkat Politik Anggaran
Pendidikan gratis anggaran adalah seluruh skema pendanaan dari APBN pendidikan yang dirancang untuk menghapus biaya bagi peserta didik dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi, termasuk komponen biaya operasional, gaji pendidik, dan subsidi biaya kuliah gratis agar sekolah dan kampus negeri maupun swasta dapat menjalankan program sekolah gratis tanpa memungut bayaran dari siswa dan mahasiswa. Di atas kertas, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi terdengar seperti terobosan besar, terutama bagi keluarga yang selama ini terbebani biaya sekolah dan UKT. Namun, begitu menyentuh postur APBN, janji itu berubah menjadi perdebatan angka dan prioritas: siapa yang dihitung, program mana yang didahulukan, dan berapa ruang fiskal yang sesungguhnya tersedia.
Keyakinan DPR: 20 Persen APBN Pendidikan Dianggap Sudah Cukup
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan secara optimistis bahwa alokasi 20 persen APBN pendidikan sudah mampu menopang pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Ia bahkan menyebut, dengan porsi konstitusional itu, pendidikan bukan hanya negeri, tetapi juga swasta bisa gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Kutipan ini menggambarkan sikap politik yang melihat masalah bukan pada keterbatasan anggaran, melainkan pada kemauan mengarahkan dana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah pemerintah maupun masyarakat menjadi landasan normatif kebijakan tersebut. Fikri mendorong implementasi mulai APBN 2027, seolah-olah transisi menuju program sekolah gratis tinggal soal teknis perumusan. Namun, klaim “cukup” ini belum menjawab detail: berapa per siswa, bagaimana distribusi ke daerah, dan bagaimana menghindari kebocoran anggaran.
Hitung-Hitungan JPPI: Rp569 Triliun dan Bayang-Bayang Program MBG
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengambil posisi lebih kritis. Menurut kalkulasinya, kebutuhan untuk mewujudkan sekolah dan kuliah gratis dari SD hingga sarjana, baik negeri maupun swasta, mencapai sekitar Rp569 triliun. Dalam RAPBN 2027, usulan APBN pendidikan sebesar Rp820 triliun memang tampak cukup secara nominal. Tetapi di dalamnya terdapat Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini masih diambil dari dana pendidikan. Jika MBG dipindahkan ke pos lain, tersisa sekitar Rp580 triliun, hanya berbeda Rp11 triliun dari estimasi kebutuhan pendidikan gratis. Jadi, dari sudut pandang JPPI, masalah utama bukan ketiadaan uang, tetapi tumpang tindih prioritas: apakah APBN pendidikan harus memikul beban gizi sekaligus biaya pendidikan, ataukah pemerintah berani memisahkan kebutuhan tersebut agar program sekolah gratis mendapat ruang fiskal penuh.
Biaya Kuliah Gratis di PTN dan Luka UKT yang Masih Terbuka
Di level perguruan tinggi, debat biaya kuliah gratis semakin nyata ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memaparkan angka: Rp93.742.969.840.000 untuk menggratiskan seluruh PTN vokasi maupun akademik bagi 2.833.169 mahasiswa D3/D4/S1. Angka ini adalah proyeksi konkret, bukan slogan, dan menunjukkan bahwa kuliah gratis bukan fantasi fiskal, melainkan pilihan politik APBN. Di lapangan, JPPI mencatat masih banyak calon mahasiswa membatalkan pendaftaran meski telah dinyatakan lulus karena tak sanggup membayar UKT. Selama UKT tetap menjadi pintu masuk utama, janji kuliah gratis hanya akan terdengar seperti kompensasi bagi kelompok yang sudah masuk sistem, bukan mereka yang tersisih sejak awal. Presiden disebut telah meminta kajian menyeluruh dan rapat terbatas untuk membahas skenario tahapan kuliah gratis di PTN. Pertanyaannya: apakah tahapan itu akan cukup cepat untuk menghentikan generasi yang kehilangan kesempatan kuliah?
Kesimpulan: Pendidikan Gratis Butuh Kejujuran Angka dan Keberanian Prioritas
Perbedaan kalkulasi antara DPR, JPPI, dan Kemendiktisaintek menunjukkan satu hal: pendidikan gratis bukan masalah rumus, melainkan kejujuran membaca angka dan keberanian mengubah prioritas anggaran. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa 20 persen APBN pendidikan cukup untuk menghapus biaya dari SD hingga perguruan tinggi. Di sisi lain, ada perhitungan rinci yang menuntut pemisahan program MBG dari APBN pendidikan serta penajaman fokus pada pembebasan biaya SD–SMP swasta dan UKT di PTN. Jika pemerintah sungguh ingin mewujudkan program sekolah gratis yang bermakna, langkah logisnya adalah: pertama, menempatkan pendidikan dasar (negeri dan swasta) sebagai prioritas anggaran; kedua, menetapkan skema kuliah gratis bertahap dengan target dan dana yang jelas; ketiga, berhenti mengorbankan ruang fiskal pendidikan untuk program lain yang bisa dibiayai dari pos berbeda. Tanpa itu, pendidikan gratis hanya akan menjadi kalimat indah dalam pidato, bukan kenyataan di ruang kelas.
